Tolak perubahan aturan tentang pembebasan impor (de minimis value) dari 75 USD ke 3 USD

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


"Sudah tahu rencana aturan baru tentang barang kiriman? Ya, menjawab masukan dari pelaku usaha, pemerintah dalam hal ini @kemenkeuRI
akan mengubah aturan tentang pembebasan (de minimis value) barang kiriman semula USD75 menjadi USD3"
- twitter @beacukaiRI

menurutnya hal itu dilakukan untuk melindungi produsen dalam negeri, sayangnya hal tersebut salah sasaran. 

menurut twit dari @beacukaiRI
"Banyak industri dalam negeri yang guling tikar terutama komoditi tas, sepatu, dan tekstil. Karena itulah pemerintah harus mengambil langkah untuk melindungi industri dalam negeri. Kita ga mau kan Indonesia kebanjiran barang impor?"

seharusnya jangan dipukul rata ke semua komoditas, fokus saja ke 3 hal tersebut. karena tidak semua barang import itu bisa dihasilkan produsen indonesia. jika semua rakyat indonesia tidak bisa membeli barang recehan dari luar negeri karena diberi pajak, tentu saja hal ini memberikan pedagang/importir besar bermain. dengan kekuatan modal mereka bisa memonopoli penjualan barang2 recehan tersebut. hal ini tentu merugikan pedagang kecil recehan yg sekedar menyambung hidup, atau kolektor2 berpenghasilan rendah mendapatkan keinginannya. bahanya lagi tentu saja bisa menghidupkan kembali pembajakan produk di Indonesia