HAK SEBAGAI PEMILIH CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR PADA PILKADA KALTENG 2020

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Pesta Demokrasi Telah Usai dan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 tempo hari, Namun Ada Beberapa Kasus di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang kini menjadi Sorotan Tajam Masyarakat Publik Akibat tidak adanya keterbukaan Informasi kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Daerah yaitu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Di mana ditemukan beberapa Kasus masyarakat yang terkekang dan terbatasi Hak Pilihnya sebagai masyarakat dalam perwujudan Kedaulatan System Demokrasi di Bangsa ini. Yaitu :

1. Banyaknya Pemilih yang tidak mendapatkan Hak Pilih pada Pilkada 2020 yang dimana pada Pilkada 2018 Silam Pemilih mendapatkan Surat Undangan dan Kenyataannya pada Pilkada 2020 kali ini banyak Masyarakat yang tidak di Undang bahkan tidak mendapatkan Haknya dalam memilih.

2. Untuk itu kami meminta kepada Badan Pengawasan Pemilu dan Komisi Penyelenggaraan terkait agar melakukan pendataan ulang wilayah wilayah yang dimana masyarakat yang tidak di undang untuk melaksanakan dan ikut serta dalam Pilkada 2020 agar dapat di konfirmasi dan mendapatkan Haknya kembali sebagai Masyarakat dan Warga Negara Republik Indonesia.

3. Hak suara di batasi dengan tidak disampaikannya Surat Undangan Perihal Pelaksanaan Pilkada di daerah, yang membuat stigma publik yaitu "Kebebasan berdemokrasi kini sudah di kekang"

4. Jangan pernah menjadikan Pandemi sebagai alasan kurang maksimalnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait Pelaksanaan Pilkada, sebab setiap masyarakat memiliki Hak yang sama untuk berdemokrasi di masing masing wilayah di NKRI. Terlebih pada saat Pelaksanaan Pilkada semua pihak sudah melaksanakan Protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah Daerah dan Pusat.

5. Untuk itu kami memohon dengan sangat agar Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi keinginan dalam Hak serta Kebebasan berdemokrasi di Negara Sendiri.