Batalkan Pengadaan Mobil Dinas DPRD Riau untuk Pencegahan COVID-19

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Fitra Riau - Halo semua, izinkan saya menceritakan hal menakjubkan yang terjadi di Riau. Siang ini saya merasa seperti jatuh lalu tertimpa tangga.Bagaimana tidak, saat seluruh orang sibuk dan khawatir soal wabah COVID-19 yang sudah merenggut 32 nyawa di Indonesia, DPRD Riau justru sibuk merencanakan pembelian mobil dinas untuk para ketua dan wakil ketuanya dengan budget hingga Rp 10,4 miliar.

Kamu bayangkan, anggaran sebegitu besarnya, bukankah lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan warga terutama untuk menanggulangi COVID-19. Apalagi di Riau sudah ada 2 warga positif dan 18 lainnya suspect COVID-19. 

Dari hasil kajian Fitra Riau, DPRD merencanakan membeli 9 unit mobil dinas yaitu: 1 unit Jeep Land Cruiser, 3 unit Jeep Prado, 3 unit Sedan Camry dan 2 unit Micro Buss. Anggaran untuk masing-masing mobil ini juga cukup fantastis. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Riau tahun 2020, Jeep Land Cruiser dipatok Rp 2,6 M, Sedan Camry seharga Rp 2,1 M untuk 3 unit. Selanjutnya 3 unit Jeep Prado dianggarkan Rp. 1.5 M dan 2 unit Micro Buss seharga Rp. 1,1 M.

Tahukah kamu, ternyata ada potensi mark-up dalam penganggaran mobil dinas ini. Setelah ditelusuri, ternyata harga Jeep Land Cruiser hanya Rp 2,1 M, Sedan Camry persatuannya Rp 663,1 juta dan Micro buss Toyota Hience per unitnya hanya Rp 536,5 juta.Tak hanya itu, DPRD Riau juga melanggar beberapa ketentuan untuk pengadaan mobil dinas ini.

Pertama, DPRD Riau melanggar Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 140 Tahun. Sudah jelas dalam peraturan ini standarisasi kendaraan Ketua dan Wakil Ketua DPRD adalah 2700 CC dan 2500 CC. Nyatanya, mobil dinas yang akan dibeli dengan jenis Jeep Land Cruiser justru berkapasitas 4500 CC, Jeep Prado 3000 CC dan Sedan Camry 2500 CC.Kedua, DPRD Riau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam PP ini, pimpinan DPRD hanya mendapatkan 1 unit kendaraan operasional pribadi, namun dalam DPA, DPRD Riau justru mengajukan 2 unit mobil ( 3 Jeep Prado dan 3 Sedan Camry) untuk masing-masing pimpinan DPRD.

Perbuatan para (katanya) wakil rakyat ini sungguh semena-mena. Disaat rakyatnya menderita, mereka justru hanya memikirkan kenyamanan pribadi.Untuk itu, melalui petisi ini saya meminta kepada Gubernur Riau untuk membatalkan pengadaa mobil dinas Pimpinan DPRD Riau ini karena bertentangan dengan aturan yang ada dan berpotensi mark-up. Lebih baik dana tersebut direlokasi untuk kepentingan masyarakat miskin di Riau untuk pembiayaan pencegahan COVID-19. Selain itu, Gubernur Riau harus mengevaluasi rencana belanja OPD yang bertentangan dengan ketentuan dan memberikan sanksi tegas kepada OPD yang bersangkutan.

Salam

Taufik
FITRA Riau