Batalkan Peraturan Menteri blokir jaringan untuk Smartphone "BM"!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Pada 17 agustus nanti, Kemenkominfo, Kemendagri serta Kemenperin akan meresmikan aturan pairing IMEI smartphone dengan SIM Card yang digunakan untuk berkomunikasi. Nantinya, smartphone dengan IMEI yang tidak terdaftar di database Kemenperin, akan dimatikan jaringan nya secara otomatis. Aturan ini dikemukakan atas dasar pengendalian Smartphone Black Market yang beredar di Indonesia.

https://nasional.kontan.co.id/news/aturan-imei-ponsel-segera-terbit-dalam-waktu-dekat

https://www.liputan6.com/tekno/read/4005031/foto-pemerintah-bakal-blokir-ponsel-black-market?page=1

https://tekno.kompas.com/read/2019/07/03/08420067/aturan-blokir-ponsel-black-market-akan-disahkan-bulan-depan

Smartphone Black Market yang dimaksud tentu adalah Smartphone yang IMEI nya tidak terdaftar dalam database kemenperin, namun tidak dijelaskan lebih spesifik apakah yang dimaksud merupakan yang diimpor dengan membayar bea masuk, atau tidak.

Dalam usaha mengendalikan ketergantungan akan impor bahan atau komponen, Presiden Joko Widodo telah memberlakukan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi para pengusaha maupun BUMN. Dengan demikian, para vendor smartphone yang perakitan nya berpusat di Indonesia mendapatkan lebih banyak penjualan; yang tidak bersedia merubah blueprint perakitan produk untuk menambahkan TKDN, terpaksa tidak bisa lebih lanjut menjalankan produksi nya di tanah air.

https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3876005/berkah-tkdn-ponsel-made-in-indonesia-tembus-605-juta-unit

Dengan ada nya aturan TKDN ini, sebenarnya sudah cukup untuk mengendalikan peredaran smartphone yang dianggap "BM" di tanah air, dan para user yang tetap keukeuh membeli serta menggunakan nya, sudah mengerti dan menerima resiko membeli smartphone BM yang diantaranya:

1. Tidak ada Service Center Resmi di Indonesia

2. Tidak ada garansi resmi (Hanya ada garansi distributor)

3. Software yang mungkin tidak support Bahasa Indonesia

4. Kualitas barang yang tidak 100% terjamin

Membeli dan menggunakan perangkat elektronik merupakan hak setiap Konsumen. Berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jasa provider yang tersedia merupakan hak setiap orang.Karena itu kami menolak dengan tegas aturan ini, karena mempersulit serta membatasi masyarakat akan kebutuhan smartphone nya yang variatif, yang tidak dapat dicover dengan produk resmi dalam negeri saja.