Petition Closed
Petitioning Bapak Presiden Republik Indonesia,KOMISI III DPR RI,KOMPOLNAS,KAPOLRI

Bapak Presiden Republik Indonesia,KOMISI III DPR RI,KOMPOLNAS,KAPOLRI: Mencabut Surat Edaran ( SE ) Bahumas Polri No Pol: 28/IV/2002 PENSAT

UU No 21/2001 pasal 4 menyebutkan, serikat pekerja/serikat buruh berfungsi
sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan
anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Ironisnya, satu bulan sebelum diperingatinya hari buruh sedunia, Bahumas
Polri mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. Pol. 28/IV/2002 PENSAT mengenai
larangan anggota Satuan Pengamanan (Satpam) menjadi anggota Serikat Pekerja.

SE ini, bertentangan dengan perundang-undangan, yang secara hirarki lebih
tinggi kedudukannya dan nilai-nilai demokrasi yang baru saja ditumbuhkembangkan
dengan semangat reformasi. Di samping itu, merupakan bukti adanya kemunduran
perspektif Polri dalam memahami demokrasi, setelah reposisi Polri menjadi
polisi-sipil, lepas dari militer.

Kemunduran perspektif ini, nampak dari adanya analogi hukum Polri pada UU
No 2/2002 tentang Kepolisian yang cenderung kebablasan. Memang, pasal 3 ayat 1
menyebutkan, penguasa tinggi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang dibantu oleh: (1) Kepolisian khusus (Polsus); (2) Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan (3) Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Dengan pasal ini, Polri membuat analogi hukum semua bentuk Pamswakarsa,
yang salah satu unsurnya adalah Satpam, "terikat" dengan UU No 2/2002 tsb,
sehingga Polri melarang Satpam untuk mengikuti serikat pekerja. Secara yuridis,
kata-kata "terikat" di atas sangat rancu. Walaupun secara fungsional antara
Polri dan Satpam sama, namun menurut UU tsb tak otomatis mengikat semua unsur
yang membantu tugas kepolisian, baik itu Polsus, PPNS atau Pamswakarsa.

Adanya asas hukum lex specialis derogat lex generalis mematahkan analogi
hukum tsb, dengan mencermati pasal berikutnya: "Pengemban fungsi kepolisian
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c melaksanakan fungsi
kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum
masing-masing." SE Bahumas Polri tsb, juga bertentangan dengan UUD 1945, sebagai
hirarki perundangan paling tinggi, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul
dijamin oleh UU.

Secara politis, analogi hukum ini membahayakan bangunan demokrasi yang
sedang dibangun oleh negara, yang selama hampir 32 tahun terpuruk. Apalagi jika
dihubungkan dengan pasal 30 UUD 1945 yang menganut sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta (Hankamrata). Sistem ini lebih menekankan perlunya peran serta
aktif unsur keamanan masyarakat, dari yang terorganisir secara nasional sampai
ronda kampung, dalam memelihara kamtibmas.

Jangan-jangan nantinya Polri bisa membuat analogi, setiap warga negara
juga terikat pada UU No 2/2002, tak lagi bisa berserikat, yang berujung
pengebirian partipasi dalam berdemokrasi.

Beberapa dasar hukum Polri untuk melarang Satpam masuk serikat pekerja
sangat lemah. Bahkan nampak adanya intervensi Polri ke dalam hubungan
industrial. Padahal pasal 3 Konvensi ILO disebutkan, pemerintah wajib
menghentikan setiap campur tangan yang membatasi hak buruh dalam berserikat
maupun pelaksanaan hak dimaksud. Juga pada Konvensi ILO No 87 pasal 9, yang
diratifikasi dengan Keppres No 83/1998, tak memberikan pengecualian terhadap
unsur Satpam. Yang ada adalah pemberian previlise kepada Polri dan TNI, sebagai
wakil negara dalam bidang yurisdiksi dan keamanan, berupa jaminan sebagaimana
dalam konvensi tsb.

Berarti, Konvensi ILO hanya mengakui pemegang yurisdiksi dan kemanan di
suatu negara adalah kepolisian dan angkatan bersenjata, tak termasuk unsur yang
membantu tugas menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana analogi Polri.
Previlise ini tak hanya dalam kaitannya dengan hubungan industrial, juga pada
penyelenggaraan pemilu, di mana Polri dan TNI mendapat "jatah kursi" tanpa
melibatkan diri sebagai kontestan.

Alasan Polri pada SE dimaksud, terutama poin ke-3 terkesan lempar batu
sembunyi tangan, seperti disebutkan pada SKB Menakertrans RI dan Kapolri Nomor
275/Men/1989 dan Nopol:Kep/54/V/89 tanggal 22 Mei 1989, tenaga kerja Satpam
dalam organisasi nonstruktural berpedoman kepada petunjuk Polri selaku pembina
teknis. Sedangkan sebagai pekerja, pembinaan dan perlindungannya dilakukan
Depnakertrans.

Birokrasi yang panjang dan melibatkan banyak institusi menjadi kendala
bagi Satpam untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hubungan industrial yang
melibatkan tiga pihak (tripartit) saja, tanpa adanya intervensi dari kepolisian,
apabila terjadi perselisihan antara buruh dan pengusaha, pemerintah (Disnaker)
tak mampu menjadi mediator untuk menyelesaikannya. Bahkan ada kecenderungan
Disnaker lebih untung dengan beraliansi dengan pengusaha. Peran Disnaker, di
lapangan tak seperti diharapkan (Kompas, 29/4/01). Sejak dibubarkannya Kanwil
Depnaker dan diganti Disnaker menjadi bagian Pemda, justru terjadi kerancuan
pengawasan, dilihat sebagai fungsi basah oleh orang-orang yang tak adil dan
cenderung memeras pengusaha.

Satpam memang merupakan unsur pamswakarsa, yang berfungsi membantu Polri
menjaga 'kamtib' di lingkungan kerjanya. Namun, Satpam juga merupakan bagian
dari karyawan yang membutuhkan perlindungan atas terpenuhi hak-haknya sebagai
masyarakat sipil.

Konvensi ILO juga tak mengenal adanya perbedaan fungsional maupun
struktural dalam perburuhan. Ini dapat dicermati pada Bagian I pasal 2 yang
menyebutkan: "Pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apa pun, mempunyai hak
mendirikan dan tunduk hanya pada peraturan organisasi tsb, untuk bergabung pada
organisasi pilihan mereka tanpa otorisasi sebelumnya."

Pembinaan Satpam menghadapi berbagai persoalan. SK No.Pol.
Skep/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satpam menyebutkan soal dimaksud, yaitu
:

Pertama, masih belum adanya peraturan yang jelas dan lengkap dalam
pengelolaan Satpam dan masih ada yang kurang menyadari tugas, fungsi dan
perannya.

Kedua, belum adanya unit organisasi tertentu di lingkungan
departemen/instansi pusat yang bertugas mengatur Satpam di lingkungan
instansinya dan yang masuk dalam ruang lingkup pokoknya.

Ketiga, perlu pedoman pengaturan tentang personel, baik kuantitatif maupun
kualitatif yang tepat.

Keempat, perlu perumusan lebih jelas mengenai koordinasi dan bimbingan
teknis oleh Polri terhadap Satpam.

Kelima, belum adanya keseragaman dalam sebutan, sarana, termasuk senjata
api, pakaian seragam, dsb, di lingkungan Satpam, sehingga ada kesimpangsiuran
antara Polsus, Satpam, Kamra, dsb.

Keenam, masih belum terkendalinya mekanisme pelaksanaan Satpam secara
baik, di tingkat pusat dan daerah.

Masalah lain ketenagakerjaan berkaitan kewenangan pemerintah pusat di
bidang ketenagakerjaan secara makro yang menyangkut penetapan kebijakan hubungan
industrial, perlindungan pekerja, dan jaminan sosial pekerja (Pasal 2 ayat 3
butir 9) adalah keluarnya draf RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(RUU PPHI). RUU ini mengganti UU No 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan dan UU No 12/1964 tentang PHK di perusahaan swasta, yang rencananya
akan diundangkan tahun lalu. Sampai sekarang RUU itu masih dibahas di DPR
(Kompas, 28/3/2002).

Krisis yang belum pulih menempatkan posisi buruh makin lemah dalam
menuntut kesejahteraannya. Bahkan, hampir tanpa pilihan dan cenderung kalah.
Ini, karena besarnya permintaan, sementara penawarannya terbatas. Apabila
pemerintah tak campur tangan, sesuai hukum permintaan dan penawaran, upah buruh
rendah. Kesempatan kerja menurun karena adanya rasionalisasi dan efisiensi
perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja terabaikan, unjuk rasa, pemogokan,
dan penutupan usaha tak terkendali. Belum jelasnya eksistensi Satpam serta tak
seimbangnya hubungan industrial antara buruh, pengusaha dan pemerintah, ditambah
lagi intervensi Polri, makin menjepit Satpam pada pilihan dilematis.

Dengan adanya SE tsb, jaminan apa yang bisa diberikan untuk Satpam dengan
tak berserikat? Institusi manakah yang memberikan jaminan tsb? Sanksi apakah
yang diterima Satpam bila berserikat? Siapa yang memberi sanksi?

Pengalaman penyelesaian perselisihan perburuhan selama ini mengajarkan,
jawaban terhadap pertanyaan di atas tak seindah yang terucap di bibir. Bahkan
mungkin nanti akan berhadapan dengan alibi, kepolisian tak lebih dari pembimbing
teknis. Sedangkan Disnaker lebih suka menghitung "basah atau kering" lahan
beraliansi. Lalu, serikat pekerja hanya

This petition was delivered to:
  • Bapak Presiden Republik Indonesia,KOMISI III DPR RI,KOMPOLNAS,KAPOLRI


    m fatkuroji started this petition with a single signature, and now has 17 supporters. Start a petition today to change something you care about.




    Today: m is counting on you

    m fatkuroji needs your help with “Bapak Presiden Republik Indonesia,KOMISI III DPR RI,KOMPOLNAS,KAPOLRI: Mencabut Surat Edaran ( SE ) Bahumas Polri No Pol: 28/IV/2002 PENSAT”. Join m and 16 supporters today.