CABUT KEPMENHUB NO. 348 TAHUN 2019!! TOLAK TARIF MAHAL JASA OJOL DI KOTA PEMATANG SIANTAR

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


- bahwa pendapatan domestik perkapita ditiap-tiap kota adalah berbeda-beda sehingga jelas daya beli masyarakatnya akan berbeda-beda pula disetiap daerah dinegeri yang kita cintai ini. 

- bahwa skema zonasi sebagai instrumen pokok dalam penetapan penyesuaian skema tarif layanan jasa pengangkutan orang bebasis daring telah terbukti gagal mendorong perbaikan serta peningkatan kesejahteraan bagi driver/pekerja ojol Di Kota Pematang Standard

- setelah 9 Agustus 2019, kemudian telah terjadi kenaikan tarif layanan Jasa ojol sebesar rp.9000, -/ trip (estimasi jarak maksimal adalah 4km)  dari skema tarif rp.  4000,- di Kota pematang siantar sebelum ketentuan kepmenhub no.  348 tahun 2019 resmi menjadi ketetapan penyesuaian tarif ojol di 88 kota di indonesia. 

bahwa kemudian,  masyarakat yang membutuhkan layanan jasa kami,  driver ojol dikota siantar menjadi tidak dapat kami bantu kebutuhan jasanya,  karena mahal penyesuaian tarif yang diberlakukan dikota pematang siantar. 

sebagai konsekuensi logisnya,  pendapatan driver/pekerja ojol dikota pematang siantar menjadi drastis turun dan memprihatinkan. 

ditambah,  konsekuensi penurunan skema insentif bonus harian dari total Rp.  80.000,-/harinya menjadi Rp. 30.000 dimana konfimasi dari pihak ops kota siantar sebagai perwakilan pihak aplikator menyatakan ketentuan tersebut dibuat imbas dari ketentuan penyesuaian tarif yang tertuang dalam kepmenhub no. 348 tahun 2019 sebagai ketentuan yang mengikat. 

bahwa,  pemberlakuan penyesuaian tarif sesuai kepmenhub no.  348 tahun 2019 tidak serta-merta membuat "perang promo" diantara sesama pesaing layanan jasa angkutan orang berbasis daring bisa dihentikan juga dihilangkan,  dimana selama ini, "perang promo" selalu menjadi "bola salju" penghilang pekerjaan bagi driver/pekerja ojol, suspend massal berakhir putus mitra bagi banyak driver hampir disemua Kota. 

bahwa skema zonasi penyesuaian tarif sebagai instrumen penetapan tarif jasa angkutan orang berbasis daring telah gagal dan mengancam puluhan ribu rakyat kehilangan mata pencaharian dikarenakan sepinya orderan akibat mahalnya tarif setelah 9 Agustus,  setelah kepmenhub no. 348 tahun 2019 menjadi ketentuan penyesuaian skema tarif layanan jasa angkutatan orang berbasis daring. 

bahwa sebelum dan sesudah diberlakukannya ketentuan penyesuaian tarif lewat kepmenhub no. 348 tahun 2019, perwakilan driver/pekerja ojol tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan permasalahan tarif seperti tertuang didalam permenhub no. 12 tahun 2019 sebagai ketentuan penetapan tarif dan saat coba kita konfirmasi ke pihak ops sebagai perpajangan pihak aplikator,  begitu juga dinas terkait (baca: dishub Kota pematang siantar)  juga belum pernah diundang atau mengundang para pihak sesuai ketentuan yang tertuang did permenhub no. 12 tahun 2019 untuk duduk bersama membahas hal - ikhwal mengenai tarif layanan jasa angkutan orang berbasis daring dikota pematang siantar. 

akhirnya,  demi keadilan,  peningkatan kesejateraan rakyat serta pemenuhan layanan jasa kepada semua lapisan masyarakat,  kami meminta Bapak Presiden Republik Indonesia,  Ir. Joko Widodo untuk segera meminta Menteri Perhubungan Republik Indonesia,  meninjau ulang dan mencabut Kepmenhub No. 348 tahun 2019 karena terbukti gagal menjadi instrumen kebijakan dalam upaya mendorong peningkatan kesejateraan khususnya driver/pekerja ojol dan seluruh masyarakat pada umumnya. 

Besar Harapan Kami,  

Bapak Presiden mau segera merespon permasalahan krusial ini. 

Kami tidak mau menjadi pengangguran lagi pak. 

Terima Kasih yang Terbesar Kami Haturkan Sebeumnya. 

 

Hormat Kami, 

 

Aliansi Peduli Mitra Driver Gojek Kota Siantar

 

     KETUA                                  SEKRETARIS

(Hisel Pasaribu)                    (Andi Manurung)