Petisi ditutup

Perbaiki Tata Kelola Pendidikan Di Kota Bekasi

Petisi ini mencapai 11 pendukung


Bekasi sebagai salah satu penyangga ibu kota menjadi salah satu kota yang seharusnya terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun sebaliknya hal itu tidak tercermin dalam sektor pendidikan sebagai salah faktor pembangunan kualitas manusia.

Dinas pendidikan sebagai leading sector dengan anggaran yang cukup besar tidak dapat mengimplementasikan hal tersebut. Salah satunya adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , dari tahun ke tahun selalu kisruh. padahal PPDB adalah raw input pada sebuah proses pendidikan

Lebih lanjut,  inventarisas kisruh PPDB yang terjadi seperti tahun lalu yakni database NIK, penggunaan Surat Tidak Mampu bagi siswa afirmasi, Unit Sekolah Baru yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

http://m.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/07/02/o9olki404-database-ppdb-online-bekasi-masih-simpang-siur

Tahun ini disdik kembali membuat polemik dengan terbitnya SK Wali Kota Bekasi Nomor : 420/Kep.246.A-Disdik/V/2017 yang bertentangan dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB TK-SMA/SMK. Pelanggaran terjadi terkait jumlah siswa per rombel dan rombel setiap unit sekolah

Untuk itu kami menuntut kepada Mendikbud untuk menindaklanjuti petisi ini agar melakukan audit dan investigasi beberapa masalah di Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar pendidikan di kota Bekasi Maju dan Berkualitas.

 

 



Hari ini: Hafiz mengandalkanmu

Hafiz Muhazir membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi: Perbaiki Tata Kelola Pendidikan Di Kota Bekasi". Bergabunglah dengan Hafiz dan 10 pendukung lainnya hari ini.