PERJUANGKAN APOTEKER KOMUNITAS DAN SELAMATKAN IKATAN APOTEKER INDONESIA!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Kepada Yth.

Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Jawa Tengah

Hasil Konferda 2018

Jl. Abimanyu Raya No.19, Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah,

Kota Semarang, Jawa Tengah 50131

 

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini, para terkait Profesi Apoteker yang berpraktik di Apotek Komunitas. Setelah mengikuti perkembangan dinamika organisasi pasca Kongres IAI 2018 dan program-program Pengurus Pusat IAI yang dikeluarkan selama ini. Kami menilai hal tersebut kurang berpihak kepada anggota, terutama Apoteker Komunitas.

Salah satu program tersebut adalah aplikasi SiAp yang berbuah kontroversi terbitnya Surat Peringatan terhadap 3 PD (Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY) berlanjut dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Ketua PD IAI Jawa Tengah dan Ketua PD IAI Jawa Timur. Khusus PD IAI Jawa Tengah, secara  sepihak  PP  IAI  mengeluarkan  Surat  Keputusan Penetapan  Pergantian  Susunan  &  Personalia  PD  IAI  Jawa  Tengah hasil Konferda 2018 (Penonaktifan  para pengurus PD IAI Jawa Tengah hasil Konferda 2018) yang mana Surat Keputusan-Keputusan tersebut telah melanggar Naskah Asasi Organisasi yang kita junjung tinggi.

Dalam rangka upaya untuk mendudukkan persoalan secara benar dan memiliki aspek legalitas, kami, Apoteker Komunitas, Anggota IAI dari seluruh Indonesia memiliki pandangan:  :

1.    Seharusnya maksud dan tujuan pembentukan IAI memiliki urgensi dalam menghimpun dan memperjuangkan anggota;

2.    Sudah menjadi kewajiban PP IAI dalam mengelola organisasi wajib mengikuti  AD/ART dan Peraturan Organisasi;

3.    Seharusnya IAI memiliki semangat berorganisasi yang menjunjung tinggi aspek musyawarah dengan pendekatan kekeluargaan;

4.    Tindakan  pemecatan  yang tidak  mengindahkan  prosedur  dan mekanisme dalam organisasi akan berdampak buruk terhadap kondisi organisasi ke depan;

5.    Tidak adanya itikad baik dari PP IAI dalam menyelesaikan permasalahan ini di internal organisasi;

6.    Tidak tersedianya saluran/jalur upaya klarifikasi dan pembelaan atas permasalahan diatas.

7.    Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti melakukan pembiaran terhadap Seminat Himpunan Farmasi Masyarakat (Hisfarma) tanpa memiliki program yang jelas.

8.    Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti melakukan pembiaran terhadap Seminat Himpunan Farmasi Masyarakat (Hisfarma) tanpa susunan kepengurusan pusat yang definitif dan aktif

9.    Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan Apoteker Komunitas di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

10. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan Kesejahteraan Apoteker Komunitas.

11. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan Regulasi yang mencantumkan pasal Praktik Apoteker dan kewenangannya.

12. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan Regulasi yang melindungi Apoteker Komunitas dalam melaksanakan praktik mandiri, peracikan dan swamedikasi minor illness.

13. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan penyederhanaan perijinan dan checklist persyaratan/komitmen pendirian Apotek baru oleh Apoteker.

14. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti lebih berpihak pada korporasi dan startup Aplikasi pelayanan PSEF daripada melindungi Apoteker Komunitas dalam melaksanakan praktik mandiri.

15. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) sampai saat ini terbukti gagal memperjuangkan UU Praktik Kefarmasian yang melindungi Apoteker Komunitas dalam melaksanakan praktik kefarmasian.

16. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan PMK 9 / 2017 tentang Apotek, yang melarang Apotek mendistribusikan perbekalan farmasi antar Apotek sehingga mengancam kemandirian Profesi Apoteker dalam memiliki Apotek.

17. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan PMK 43 /2019 Tentang Puskesmas yang tidak mewajibkan lagi setiap Puskesmas ada Apoteker, dampaknya semakin turunnya kesempatan praktik di Puskesmas.

18. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal memperjuangkan PMK 3 /2020 yang menghapus pelayanan kefarmasian sebagai pelayanan yang mandiri di RS, hilangnya kewenangan farmasi klinis dan menempatkan Apoteker sebagai Nonmedis, akibatnya Apoteker RS banyak yang beralih praktik ke Apotek.

19. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti tidak taat regulasi dengan mencalonkan anggota konsil kefarmasian yang tidak memenuhi persyaratan perundangan ( Perpres No.86 Tahun 2019).

20. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terkesan kurang serius mengusulkan revisi RUU WASPOM yang melindungi Praktik Apoteker komunitas dalam RDP dengan DPR RI.

21. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) terbukti gagal mengawal UU Cipta Kerja yang memposisikan Apoteker tidak memperoleh jasa pelayanan kefarmasian beserta penghapusan PPN dan tidak adanya UMKM Apotek termasuk unit usaha yang memperoleh penyederhanaan perijinan.

22. dst

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, kami, Para Apoteker Komunitas, anggota Ikatan Apoteker Indonesia di seluruh Indonesia, menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PD IAI Jawa Tengah hasil Konferda 2018 yang menempuh jalur hukum dalam rangka memperoleh keadilan dan menjadi pembelajaran  sekaligus pendewasaan berorganisasi serta penyelamatan organisasi. Oleh karena itu, kami, Para Apoteker Komunitas, anggota Ikatan Apoteker Indonesia di seluruh Indonesia mendukung sepenuhnya langkah yg ditempuh oleh ketua PD IAI Jawa Tengah hasil Konferda 2018 melakukan langkah-langkah hukum.

Atas pernyataan sikap dan dukungan ini, Kami,

1.    Siap memberikan kesaksian di depan pengadilan terkait dinamika organisasi yang terjadi selama ini;

2.    Mendorong semua pihak untuk menerima dan mematuhi Amar Keputusan Pengadilan.

3.    Menuntut Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) transparan mengelola organisasi dan memberikan laporan keuangan ke anggota, baik laporan tahunan yang diaudit akuntan publik, keuangan unit usaha, maupun keuangan program-program yang dijalankan, kami beri batas waktu sampai  31 Oktober 2020.

4.    Apabila tidak mampu menjalankan poin ke 3 sampai batas 31 Oktober 2020, Maka Kami menuntut Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) hasil Kongres 2018 dan seluruh jajaran Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) untuk mundur secara sukarela dan menyerahkan proses pergantian kepengurusan dan lain-lain ke Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang dibentuk oleh Pengurus Cabang IAI dari seluruh Indonesia.

Demikian surat pernyataan sikap dari kami, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Jakarta, 10 Oktober 2020

Yang bertanda tangan,

http://bit.ly/PernyataansikapApotekerKomunitas

Para Apoteker Komunitas

Tembusan :

1.    Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI)

2.    Seluruh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI)

3.    Seluruh Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (PC IAI)

4.    Tim Lawyer PD IAI Jawa Tengah hasil Konferda 2018

5.    Seluruh Apoteker Komunitas