TROTOAR HAK PEJALAN KAKI

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Gubernur DKI Jaya, Anies Baswedan, akan mengubah konsep trotoar di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, dimana trotoar bukan lagi menjadi hak pejalan kaki saja melainkan akan difungsikan juga untuk  pentas budaya dan seni dan juga pedagang kaki lima.

Rencana Anies tersebut bukan saja akan mengucilkan keberadaan pejalan kaki tapi juga melanggar UU No. 22/2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 257, ayat 1, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam PP No. 79/2013, lebih detail menjelaskan bahwa salah satu fasilitas pejalan kaki adalah trotoar yang harus memenuhi unsur keamanan, keselamatan dan kenyamanan dengan ruang gerak yang luas.

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jaya juga turut mengucilkan keberadan pejalan kaki disekitar jalan tanah abang dengan menuduh mereka sebagai sumber kemacetan.

Seperti halnya pribahasa “dimana ada gula dan disitu ada semut” maka banyak-nya orang di jalan tersebut disebabkan maraknya PKL disekitar jalan tanah abang yang juga telah mengambil hak pejalan kaki, yakni trotoar.

Oleh karena itu, kami mengajak saudara-saudara yang merasa memiliki hak berjalan kaki diatas trotoar, meminta Gubernur DKI Jaya untuk membatalkan rencana mengubah fungsi trotoar menjadi ajang pentas seni dan budaya serta mengembalikan hak pejalan kaki, yakni memfungsikan trotoar untuk pejalan kaki dan bukan PKL, sesuai dengan amanat UU No. 22/2009 dan PP No. 79/2013.

Terima kasih.



Hari ini: Inas N. mengandalkanmu

Inas N. Zubir membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Anies Baswedan: TROTOAR HAK PEJALAN KAKI". Bergabunglah dengan Inas N. dan 138 pendukung lainnya hari ini.