Anggota TNI/POLRI aktif rangkap jabatan sipil di PT Transjakarta (Perusahaan BUMD)

0 have signed. Let’s get to 500!


Masuknya BKO TNI/POLRI di PT Transportasi Jakarta di tahun 2015. Kemudian di 5 Desember 2018 perusahaan menetapkan struktur organisasi perusahaan. kesalahan dari manajemen transjakarta adalah memberikan jabatan sipil di level managerial kepada anggota TNI/POLRI aktif dan diberikan NIK kepegawaian serta seragam karyawan. Berkaca melalui undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang TNI/POLRI hanya dapat menduduki jabatan di lembaga/kementerian tertentu dan berakhirnya era dwifungsi.  Karyawan PT Transportasi Jakarta berasumsi dengan pandangan yang sangat membingungkan sehingga mulai timbul rasa kekhawatiran, kecurigaan terhadap manajemen serta membuat situasi yang tidak kondusif. 

Kami karyawan PT Transportasi Jakarta menolak pemberian jabatan Sipil kepada anggota TNI/POLRI aktif di lingkungan PT Transportasi Jakarta karena telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Di zaman reformasi ini penegakan aturan serta HAM harus benar-benar ditegakkan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Mohon teman-teman membantu untuk menandatangani petisi agar penyampaian/aspirasi kita kepada Gubernur DKI Jakarta dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti. 

 

Salam, 

Karyawan Transjakarta