HENTIKAN KRIMINALISASI DAN BEBASKAN PELADANG DI SINTANG - KALIMANTAN BARAT

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


Kami, Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) yang terdiri dari berbagai Ormas Dayak dan Ormas-ormas lainnya yang sangat Peduli Kemanusiaan, Hak-hak Sipil Warga Negara dan Petani Peladang sangat berharap Para Hakim Yang Mulia bisa mendengarkan tuntutan yang kami sampaikan, antara lain:

Pertama, Bahwa Peladang mempunyai Hak-hak Sipil Warga Negara. Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Dimana hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin secara konstitusional.

Kedua, Bahwa hak hidup setiap orang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Ketiga, Bahwa berladang adalah salah satu cara Warga Negara, khususnya Peladang untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk Ciptaan Tuhan dan sebagai Warga Negara. Jelas sekali bahwa setiap manusia terutama Warga Negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Keempat, Bahwa Peladang harus mendapatkan Kepastian Hukum, yakni Kepastian bahwa hak-hak Petani, Peladang dan Rakyat Sipil harus dihormati dan terus diperjuangkan.

Kelima, Menegaskan kepada setiap orang bahwa praktek berladang adalah upaya mempertahankan hidup, tradisi, dan budaya turun temurun masyarakat adat.

Keenam, Menegaskan bahwa praktek perladangan tradisional oleh masyarakat adat merupakan bentuk kedaulatan mereka terhadap pangan, konsumsi, ekonomi, sosial, budaya serta kedaulatan atas tanah, dan ruang hidup.

Ketujuh, Para Hakim Yang Mulia, harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal yang ada di masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PPLH Pasal 69 Ayat 2 dan Hakim harus melihat bahwa kearifan lokal tidak butuh penetapan masyarakat adat. 

Kedelapan, Menegaskan bahwa pembukaan lahan oleh Pak Magan dan kawan-kawan telah memenuhi kriteria kearifan lokal (maksimal 2 hektare, sekat bakar, varietas lokal, dan lain-lain) sebagaimana pengertian dalam Undang-Undang PPLH Pasal 69 Ayat 2.

Kesembilan, Menuntut penghentian kriminalisasi terhadap seluruh peladang tradisional dalam kasus Karhutla serta menuntut PN Sintang membebaskan Pak Magan dan kawan-kawan dari segala tuntutan hukum karena sesungguhnya Peladang bukan Penjahat, dan Berladang bukanlah Kejahatan.

#SavePeladang
#PeladangBukanPenjahat
#BerladangBukanKejahatan