Desak Pemerintah Bogor Segera Perbaiki Jalan Kedung Waringin Bojong Gede!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Musim penghujan sudah datang sejak awal tahun 2017 di seluruh Indonesia. Hujan selain memberikan berkah air berlimpah juga dapat menyebabkan banjir yang merusak infrastruktur jalan dikarenakan struktur bahan pembuatan aspal yang seadanya tanpa memikirkan intensitas jumlah kendaraan yang melintasi jalan.

Sampai petisi ini dimuat, jalanan Akses Bojong Gede - Kemang (Jalan Kedung waringin) masih berlobang dan rusak semenjak 2016 dan semakin parah karena perbaikan aspal yang ala kadarnya. Memang aspal paling rentan oleh air. Maka jika air hujan tidak bisa langsung mengalir ke saluran air di sisi jalan raya dan tergenang untuk beberapa lama, aspal jalan akan terkelupas dan berlubang. Di Indonesia pembangunan dan perawatan jalan sarat Korupsi. Jadi kualitas aspalnya buruk dan tidak adanya saluran airnya, sehingga sudah dapat dipastikan jalan akan cepat hancur kala musim hujan datang dan nyawa pengendara bermotor yang menjadi taruhannya. 

Kondisi lainnya yang lebih mengkhawatirkan saat mobil darurat seperti ambulance dan mobil pemadam kebakaran yang dituntut segera menunaikan kewajiban menyelematkan nyawa orang tersendat waktu yang cukup lama, hanya karena alasan jalanan yang rusak parah.

Pada dasarnya jalan berlubang atau rusak, idealnya segera dilakukan perbaikan oleh Pemerintah setempat. Sayangnya di daerah jalan akses Bojong Gede - Kemang persoalan kewenangan memperbaiki jalan saja terkotak-kotak. Dalam satu wilayah atau kota, tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah setempat namun ada juga yang harus Pemerintah Pusat. Sangat membingungkan publik.

Dasar Hukum dan Kewenangan Penyelenggara Jalan

Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 631 / KPTS / M / 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, jelas bahwa sebagian jalan di berbagai wilayah kota atau Kabupaten masih berstatus jalan Nasional. Tentunya semua biaya perawatan dan perbaikannya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.

Berdasarkan Kepmen PU tersebut, jalan-jalan Nasional di wilayah Bojong gede Kabupaten Bogor menjadi tanggung jawab Kementerian PU, salah satunya adalah JL. Kedung Waringin (sepanjang jalan akses bojong gede menuju Kemang)

Jadi jika publik merasa terganggu atau bahkan menjadi korban kerusakan jalan, kita harus paham siapa yang berwenang mengurus ruas jalan dimaksud. Apalagi jika ingin melakukan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Langkah Publik

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yaitu : "Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas". Sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyatakan : "Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas."

Jadi kerusakan jalur lambat sepanjang Jl. Kedung Waringin mutlak menjadi tanggung jawab Dinas PU Kabupaten Bogor untuk segera memperbaikinya. Termasuk jika sampai ada korban luka atau meninggal, Dinas PU Kabupaten Bogor yang harus menangani. Mereka harus membuat rambu-rambu yang mudah dilihat oleh pengendara dan jika pengendara menuntut harus siap.

Jika para pihak yang berwenang tidak melakukan perbaikan dan korban terus berjatuhan, maka sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, publik dapat melakukan tuntutan pidana kepada Pemkab PU Bogor atau Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.

Perintah Pasal 273 ayat (1) jelas, yaitu: "Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan Kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Selanjutnya ayat (2) menyatakan:"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". Ayat (3) menyatakan : "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Selain itu menurut ayat (4): "Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Jadi jelas jika penyelenggara jalan, apakah Dinas PU Pemerintah daerah setempat maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU lalai menjalankan perintah Pasal 24 UU No. 22 tahun 2009, maka pengguna jalan dapat menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut.

Untuk masyarakat pengguna jalan Bojong Gede - Kemang yang lebih baik, sebaiknya masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakan haknya sebagai pengguna jalan.

Dukungan anda sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa kedepannya akibat parahnya jalan berlobang disepanjang jalan akses bojong gede menuju kemang. Untuk itu, mari sadar, buka hati kita, buka mata kita, buka pikiran kita, mari peduli akan kehidupan bersama.

Jangan tunggu jalan rusak tersebut memakan korban dan menjadi kolam ikan.

#PerbaikiJalanKedungWaringin  
#BojongGede

Petisi ini akan dikirim ke:
Bupati Bogor : Hj. Nurhayanti

Gubernur Jawa Barat: Ahmad Heryawan

Kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bogor : Eddy Wardani

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor : Soebiantoro. W

Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bogor: Andi Moch Dicky P.G



Hari ini: aspirasi mengandalkanmu

aspirasi warga membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Ahmad heryawan: Desak Pemerintah Bogor Segera Perbaiki Jalan Kedung Waringin Bojong Gede!". Bergabunglah dengan aspirasi dan 68 pendukung lainnya hari ini.