DPR itu TEMANNYA rakyat apa MUSUHNYA rakyat?

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!
Rangga Azyan memulai petisi ini kepada Agensi pemerintah

ada beberapa ruu, salah satunya yaitu

Upah Minimum Penuh Syarat

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

 

Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK tidak perlu bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota UMSK harus tetap ada. Sebab UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. Dia juga tidak setuju jika UMK di Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, UMK di Indonesia disebut jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain sebagainya atau sektor sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain sebagainya, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai dengan kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara.

jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten

 

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.
Dengan 100 tanda tangan, petisi ini akan lebih mungkin ditampilkan di halaman rekomendasi!