PHK Massal Secara Sepihak PT. LONSUM Kab. Bulukumba

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan PT. PP. London Sumatra (Lonsum) Indonesia Tbk dalam hal ini Estate Balombessie dan Estate Palangisang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan.

PHK dilakukan pada tanggal 1 Mei 2017 yang korban sebanyak119 orang. Sehingga karyawan PT. LONSUM yang di PHK kehilangan kehidupannya dalam sehari-hari baik menghidupi diri pribadi maupun keluarganya. Tindakan yang diambil oleh pihak PT. LONSUM adalah tindakan yang menyalahi mekanisme PHK sesuai yang diatur dalam Undang-undang No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.


Pernyataan Sikap
FORUM PERJUANGAN BURUH KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

Hidup Buruh …
Hidup Rakyat...

Sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Kab. Bulukumba terhadap karyawan sebanyak 119 orang dengan kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa  tanggal 1 Mei  2017 pihak manejemen PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan melakukan upaya penandatanganan pernyataan yang berisi pemutusan hubungan kerja terhadap 119 karyawan.
2. Bahwa pernyataan yang dimaksud dalam point (1) diatas dibuat dan dikonsep langsung oleh pihak manajemen PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk yang selanjutnya karyawan dipanggil satu persatu untuk menandatangani pernyataan yang berisi pemutusan hubungan kerja tersebut.
3. Bahwa karyawan di PHK secara sepihak menolak karena tidak sesuai mekanisme PHK yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia, 
4. Bahwa dalam isi pernyataan tersebut sangat merugikan pihak karyawan/buruh dan sangat bertentangan dengan regulasi terkait ketenagakerjaan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Bahwa pada dasarnya mayoritas karyawan menolak untuk menandatangani pernyataan tersebut namun pihak perusahaan mengancam untuk tidak memberikan gaji bulan maret, april dan tetap akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon hal ini yang membuat karyawan secara terpaksa menandatangani pernyataan tersebut.
6. Bahwa tindakan pihak manejemen PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk dengan melakukan penandatanganan pernyataan yang dibuat sepihak oleh perusahaan yang sangat merugikan pihak pekerja terindikasi merupakan tindakan penipuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.
7. Bahwa alasan PT PP LONDOM SUMATRA INDONESIA Tbk melakukan PHK terhadap karyawan sesuai komentar HUMAS PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk dalam hal ini RUSLI dan juga Staf Administrasi Andi Rizal salah satu media online yang mengatakan bahwa pada dasarnya perusahaan tidak mengalami kerugian namun produktivitas karyawan menurun, ini sangat tidak logis kerena produktivitas sangat berbanding lurus dengan pencapaian perusahaan sementara dalam hal ini perusahaan tidak mengalami kerugian, maka sangat jelas bahwa produktivitas karyawan tidak menurun.

8. Bahwa semasa kerja kesembilan orang tersebut di atas tidak pernah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perusahaan PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk dan tidak pernah menerima surat peringatan (SP) satu, dua, maupun tiga.
9. Bahwa dalam point (3) dan (4) pernyataan yang dibuat pihak perusahaan dan ditandatangani oleh karyawan berisi penekanan kepada karyawan untuk tidak menggunakan hak hukumnya dan menutupi semua persoalan hukum yang ada pada PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, hal ini sangat bertentangan dan melanggar hak konstitusional warga negara indonesia terkhusus karyawan PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk.
10. Bahwa fakta tersebut dalam poin (9) diatas menunjukkan bahwa dalam manajemen PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk terdapat banyak masalah terkait hak normatif karyawan yang selama ini digelapkan oleh manejemen perusahaan PT LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk.
11. Bahwa hak-hak karyawan yang dimaksud tersebut yakni diantaranya standar upah minimun, status karyawan yang tidak jelas, serta hak-hak lainnya menurut undang-undang dan peraturan lainnya.

Berkaca pada UUD 1945 Ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ayat (3) menegaskan bahwa, Negara Indonesia adalah negara Hukum. Selain itu, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang menegaskan tujuan Negara secara tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
Hal ini pula di pertegas dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XII Pemutusan Hubungan Kerja dalam Pasal 150-175. Dengan secara tegas Pasal 151 Ayat 1-3 Ayat (1) menegaskan Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Ayat (2) Dalam hal segala upaya yang telah dilakukan, tapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga peneyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Sehingga kami menganggap tindakan yang diambil oleh PT LONSUM Balembessie Estate dan Palanggisang Estate Perkebunan Karet Kab. Bulukumba sangat menyalahi aturan per undang- undangan yang berlaku di negara hukum indonesia Maka kami atas nama Forum Perjuangan Buruh Kabupaten Bulukumba menuntut ;
1. Menolak keras pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan cara memaksakan karyawan menandatangani pernyataan yang semua poinnya sangat merugikan karyawan yang dilakukan oleh pihak manajemen PT PP LONDOM SUMATRA INDONESIA Tbk Kab. Bulukumba.
2. Demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, kami menuntut kepada pihak PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Kab. Bulukumba untuk segera mempekerjakan kembali karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

3. Terkait pernyataan tertulis yang dibuat sepihak oleh pihak PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Kab. Bulukumba dan memaksa karyawan untuk menandatangani pernyataan yang keseluruhan poinnya sangat merugikan pihak karyawan dan menguntungkan pihak PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk terindikasi merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, untuk segera dilakukan tindak lanjut oleh pihak yang berwajib dalam hal ini POLRES BULUKUMBA.
4. Meminta kepada anggota DPRD Kab. Bulukumba, DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dan RPD RI khususnya Komisi 9 agar membatalkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT LONSUM Kab. Bulukumba karena ketika perusahaan mengangap pekerja/buruh tidak produktifitas cara bekerja maka sesuai anturan harus ada teguran, SP-1 sampai SP- 3 kepada pekerja/buruh dan itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan.
5. Meminta kepada Bupati Bulukumba agar membatalkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT LONSUM Kab. Bulukumba dengan pekerja/buruh. Karena sesuai visi misi pemerintah kab.bulukumba untuk mensejahterahkan rakyat bulukumba bukan malah menyensarakan.
6. Mendesak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Bulukumba, Dinas Tenagakerjaan Sulsel dan Mentri Ketenagakerjaan sesuai fungsi dan wewenangnya dalam mengatur seluruh perusahaan yang ada di Indonesia khususnya Kab. Bulukumba agar melakukan langkah langkah taktis untuk membatalkan PHK yang dilakukan secara sepihak dan memberikan sanksi kepada PT LONSUM yang kami anggap sangat melanggar Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Menuntut pihak PT LONSUM agar mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum khususnya terhadap oknum yang mengeluarkan Surat Pernyataan kesepakatan terkait pemutusan hubungan kerja yang pada dasarnya seolah-olah pekerja/buruh yang membuat surat kesepakatan tersebut, sementara dibuat dari pihak perusahaan sendiri.

Wassalam

Bulukumba, 02 Mei 2017

“walaupun esok langit akan runtuh, hukum tetap ditegakkan“

 



Hari ini: Muh. Basri mengandalkanmu

Muh. Basri Lampe membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "1. Mentri Ketenagakerjaan, 2. Komisi 9 DPR RI: PHK Massal Secara Sepihak PT. LONSUM Kab. Bulukumba". Bergabunglah dengan Muh. Basri dan 40 pendukung lainnya hari ini.