YLBHI LBH Bandar Lampung

114 supporters

    Started 1 petition

    Petitioning Joko Widodo

    TUNDA PILKADA SEKARANG JUGA KESELAMATAN RAKYAT HUKUM TERTINGGI BAGI NEGARA

    Salus Populi Suprema Lex Esto, “Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi Bagi Suatu Negara” adalah adagium yang dilontarkan Cicero, filsuf  dan ahli hukum pada zaman Romawi Kuno (106-43 SM) yang menjadi salah satu asas dalam penerapan norma hukum ataupun penegakan hukum. Adagium tersebut kini kembali menghegemoni diruang-ruang publik saat masa Pandemi Covid-19 yang semakin hari makin mengancam semua aspek kehidupan masyarakat. Negara dalam hal ini Pemerintah wajib membuat kebijakan sedemikian rupa guna merekayasa sosial dengan aturan atau regulasi dalam meminimalisir penyebaran dan menekan penambahan angka penyebaran Covid-19, itu senada dengan teori dikemukakan oleh Roscoe Pound, Law as a tool of sosial engineering yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang tetap bernafaskan Hak Asasi Manusia, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah dan merekaya nilai-nilai sosial dalam masyarakat agar menjadi lebih baik. Namun hal tersebut tidak berjalan, bahkan menambah angka kasus Covid-19. Begitu pula halnya dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Peraturan ini hanya mengatur tentang penundaan pelaksanaan Pilkada ini serentak akan digelar di 270 daerah, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota dan tahapannya sudah dilaksanakan serta puncak adalah pungutan suara pada 9 Desember 2020. Tahapan pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September silam menjadi salah satu alasan agar Pilkada ditunda sekarang juga, karena hampir dari seluruh Bakal Calon yang mendaftar melibatkan massa yang berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Bawaslu mencatatat ada 243 Bakal Calon yang melangar Protokol Kesehatan. Namun itu hanya catatan. Tidak ada mekanisme dan sanksi yang jelas bagi Bakal Calon ataupun (nanti) Calon yang melanggar protokol kesehatan dikarenakan adanya kekosongan peraturan (vacum of wet). Terlebih banyak sudah ada Penyelenggara Pemilu baik di tingkat Pusat maupun Daerah dan Bakal Calon Kepala Daerah yang terpapar Covid-19, teranyar adalah Ketua KPU RI yang dinyatakan positif Covid-19. Tidak ada alasan lain untuk menunda Pilkada sekarang juga. Namun permasalahan selanjutnya adalah penetapan penundaan pilkada yang harus disetujui anatara KPU, Pemerintah dan DPR sebagaimana dalam Pasal 122A UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa: 1)    Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan. 2)    Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut menjadi kemunduran bagi kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dimana penetapan penundaan pilkada dalam skala lokal menjadi kewenangan KPU. Surat Keputusan dikeluarkan oleh KPU, namun sebelum menjadi dasar Surat Keputusan itu harus ada persetujuan ketiga belah pihak antara KPU, Pemerintah dan DPR yang menyebabkan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu terkunci, hal tersebut merupakan suatu kemunduran dari sifat kemandirian KPU dan menimbulkan adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) . Apabila tetap dilanjutkan pelaksanaan Pilkada, ini menjadi ancaman penyebaran Covid-19 kluster Pilkada dan potensi Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Diantaranya yaitu: 1.    Hak untuk hidup yaitu merupakan hak yang tidak dapat dicabut (non-deregable right), yang dijaminkan dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Polik (Diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005). 2.    Hak atas kesehatan, yang pengaturan jaminannya ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005), dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3.    Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban negara atau pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan hak milik. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Maka jangan sampai adagium Salus Populi Suprema Lex Esto menjadi bias dikarenakan tetap dilaksanakannya tahapan Pilkada tanpa adanya jaminan terhadap keselamatan rakyat, untuk itu Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pemilu harus menunda Pilkada pilkada sekarang juga. Serta Bakal Calon Kepala Daerah dan Partai Politik lebih menekan ego dalam jalannya kontestasi dan lebih cendrung kepada Keselamatan Rakyat. LBH Bandar Lampung akan menyampaikan petisi kepada Pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda Pilkada sekarang juga, karena UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada sebagai landasan hukum dalam penundaan pilkada karena tidak memuat substansi mengenai teknis pengaturan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan, selain itu juga tidak mengatur penyesuaian anggaran selama penyelenggaraan pilkada, serta untuk menjamin keselamatan warga negara dari ancaman Covid-19.    

    YLBHI LBH Bandar Lampung
    114 supporters