save sangihe island

141,756 supporters

    Started 2 petitions

    Petitioning Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Ridwan Djamaluddin, Arifin Tasrif, wahana lingkungan hidup indonesia, nadine chandrawinata, Kaka slank, greenpeace indonesia, Friend Of The Earth Internati...

    Sangihe is a beautiful small island. We REJECT its exploitation! #SaveSangiheIsland

    Indonesian version Indonesia is about to breach the World Ocean Declaration in the very home of where the declaration was signed, in North Sulawesi Indonesia via its Ministry for Energy and Minerals (ESDM) just granted a construction and production permit (IUP) to junior gold miner company BARU GOLD CORPORATION (formerly branded as East Asia Minerals Corporation) from Canada on January 29th, 2021. The contract of work is highly controversial in several respects. First of all, it violates Indonesian Constitutional Law itself as the law interdicts small islands to be mined. Chapter 35(k) of Constitutional Law UU 27/2007 relating to small islands and coastal management and later amended by UU 1/2014 states clearly: “no one is allowed to exploit minerals on small islands”. UU 27/2007 states that islands smaller than 2000 km2 are protected from destruction. The mining concession grants 42.000 ha or almost half of the island of Sangihe that only measures 736 km2 to be exploited by PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) which is the Indonesian company registered by BARU Gold Corporation. Furthermore, Sangihe is a highly fragile island, a fact that is underlined by the National Disaster Prevention Agency that categorizes Sangihe as a high-risk area prone to volcanic eruptions, tsunamis, earthquakes and land mass movements. The concession was granted in 2009, whereas the Constitutional Law that protects small islands from mining was released in 2007 which means that the issuance of the Contract of Work is not in concordance with the law. Secondly it breaches the World Ocean Declaration which was signed by almost 80 countries during the World Ocean Conference in Manado, North Sulawesi in May 2009, including Indonesia as host and Canada as a guest, both signatures of the Declaration: We declare the following: We will strive to achieve long-term conservation, management and sustainable use of marine living resources and coastal habitats (…) We will implement integrated coastal and ocean management, including marine and coastal land use planning, to minimize and reduce the risk and vulnerability of coastal communities and critical infrastructure. We will strive to reduce pollution of ocean, coastal and land areas and to promote sustainable management of fisheries in accordance with relevant international agreements and codes of conduct in order to enhance the health and thus the resilience of coastal and marine Ecosystems. The Declaration commits signatories to implement long term conservation and sustainable management of marine resources to fulfill internationally agreed development goals including the United Nations Millennium Development Goals on human health, food security, poverty alleviation and disaster-preparedness, where these relate to the marine environment. Cynically the capital of North Sulawesi Province hosts the Regional Coral Triangle Secretariat which was built in Manado as a result of the Coral Triangle Summit that took place under the umbrella of the World Ocean Conference and was meant to underline the commitment of the six member countries. Cynically, too, the exploration concession was granted to East Asia Minerals Corporation in the very same year, or behind the stage, thus the International Ocean Declaration appears as a theatre joke. Thirdly the approval to the Environmental Permit (AMDAL/ EIA) appeared suddenly out of nowhere in September 2020 obviously ignoring all the requirements that need to be fulfilled by law in order to be granted. From statements of the local traditional leaders (ketua adat) it appears that the affected people and local communities were not involved at any stage. There was neither socialization on the local level nor discussion. Chapter 135 of the Constitutional Law UU 4/ 2009 (UU minerba) requires mining operators to hold the consent of the landowners or holders of land rights. As the chairman of the Tradition Board of the People of Sangihe Regency, Olden Ambui, stated in a public declaration on April 3rd, 2021: “Our environment needs to be saved from any kind of human destruction out of greed. If man will destroy it, there will be terrible disasters coming upon us, because nature will punish us. Therefore, we, the people of Sangihe, reject PT. Tambang Mas Sangihe and forbid it to exploit our land.” Follow our movement on Facebook and Instagram. You can also help donate to our movement through Fundrazr. 

    save sangihe island
    141,755 supporters
    Petitioning Joko Widodo, Ridwan Djamaluddin, Arifin Tasrif, nadine chandrawinata, Sakti Wahyu Trenggono, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M​.​Sc, Kaka slank

    Sangihe Pulau yang Indah, Kami TOLAK Tambang!

    English version Presiden Jokowi, Cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. TMS dari Pulau Sangihe !!! #SaveSangiheIsland Kami masyarakat adat Sangihe, adalah orang Indonesia yang diam di pulau kecil bernama Sangihe. Kami berada di ujung utara, terpisah dari daratan pulau Sulawesi dan berbatasan laut dengan Negara tetangga Filipina. Di dasar laut kami terdapat dua gunung api aktif  dan satu gunung di atas daratan yang juga aktif. Hal ini cenderung menyebabkan lempeng tektonik bagian kerak dan mantel atas bumi kami sering patah. Tak heran dalam literatur sejarah menyebutkan gelombang Tsunami pernah terjadi di wilayah kepulauan kami akibat letusan gunung berapi aktif tersebut. Namun begitu kami masyarakat Sangihe mampu mengambil hikmah menerimanya sebagai bagian kekayaan negeri dengan latar budaya bahari yang kuat. Sebuah masyarakat yang hidup menjadi penjaga garis depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di ujung Sulawesi Utara. Kami hidup aman dan damai dengan menggantungkan hidup dari berkebun umbi-umbian, kelapa, pala cengkih dan sagu. Sagu menjadi makanan utama masyarakat kami. Untuk mengolahnya kami membutuhkan air yang cukup dari berbagai mata air di bukit-bukit pulau kami. Dan syukurlah meski kecil, pulau kami melimpah dengan air bersih dari perbukitan. Sebagian masyarakat kami juga hidup dari laut sebagai nelayan. Ikan-ikan di perairan kami melimpah, karang-karang kami indah dengan aneka satwa laut yang kaya dan beraneka ragam. Pulau-pulau kecil di sekeliling pulau Sangihe juga demikian indah, dengan pasir putih halus dan pemandangan bawah laut yang menawan. Banyak orang telah datang menikmati keindahan pulau-pulau kami. Di daratan, kami memiliki kawasan gunung Sahendarumang yang kaya dengan aneka satwa dan burung-burung endemic yang kini menjadi objek penelitian akademik nasional maupun internasional. Semua itu menjadi kekayaan besar yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Esa bagi kami. Dengan itu semua kami bisa hidup, bahkan bisa menyekolahkan anak-anak kami hingga ke perguruan tinggi. Kami merasa bahagia dengan kehidupan kami meski hanya sebagai petani dan nelayan. Namun, saat ini kami terkejut. Tiba-tiba pulau kami dimasuki oleh perusahaan tambang emas bernama PT. Tambang Mas Sangihe (TMS), untuk dieksploitasi. Seseorang bernama Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Dia tidak mengenal kami dan tidak pernah datang ke pulau kami, telah mengeluarkan ijin SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 dengan luas konsesi sebesar 42.000 Hektar. Itu artinya setengah dari luas pulau kami. Ia yang berada dalam kenyamanannya di Jakarta, dengan mudahnya menetapkan pulau kecil kami untuk ditambang. Dalam UU Nomor 1 Tahun  2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau kami hanya berukuran 736 Km2. Namun entah apa yang ada di benak para pejabat itu sehingga memberi ijin pada perusahaan asing untuk membongkar daratan pulau ini.     Jika pulau kami ditambang, lahan pertanian kami pasti hilang. Lalu ke mana petani kami mencari tanah untuk diolah? Sementara hutan kami pun akan rusak, satwa dan tanaman endemik kami kehilangan habitatnya dan beresiko  punah. Hutan juga menjadi penopang hidup kami, menjadi hulu dari seluruh sungai yang mengalir di setiap kampung. Jika pulau ini ditambang, mata air akan putus bahkan tercemar. Belum lagi, jika tambang yang hendak beroperasi hingga 2054, maka limbah beracunnya, kalau di darat akan masuk ke mata air dan sumur-sumur kami. Jika ke laut, akan mencemari bakau dan karang tempat ikan-ikan kami bertelur dan mencari makan. Lalu kami pun akan memakan ikan yang mengandung racun itu. Ini artinya kami hendak dibunuh perlahan-lahan. Sistem pertambangan terbuka yang akan digunakan nantinya akan mempengaruhi struktur geologi tanah kami. Getaran dan benturan akibat pengeboran atau pemboman akan mempengaruhi lempengan tektonik di bawah pulau kami, dan tentu kami tidak mau peradaban kami hilang karena bencana. Jika pulau kami telah rusak oleh tambang emas. Lalu bagaimana nasib anak cucu kami. Di mana mereka akan tinggal? Haruskah mereka terusir dari tanah nenek moyang mereka? Belum lagi jika perusahaan ini beroperasi, pasti akan terjadi konflik horizontal antar masyarakat, antara masyarakat yang tidak mau memberikan tanahnya dieksploitasi dengan pihak perusahaan, bahkan bisa terjadi konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan. Kondisi konflik tersebut tentu akan berbahaya terhadap pertahanan dan keamanan kawasan kepulauan, karena Sangihe adalah daerah perbatasan Negara, yang berbatasan laut dengan Negara Filipina.   Sebagaimana bapak Presiden Jokowi tentu tahu kondisi kami karena sudah pernah datang menginjakan kaki di Kepulauan Sangihe. Sehingga kami mendesak kepada Bapak Presiden Joko Widodo, agar memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut Ijin Usaha Pertambangan Produksi PT. Tambang Mas Sangihe, membatalkan ijin lingkungan oleh Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, dan membiarkan pulau kami tetap seperti saat ini. Biarkan kami hidup aman dan damai seperti sediakala. Kami sudah bahagia dengan keberadaan pulau kami saat ini. Karena itu, jangan ganggu kami, kami tidak ingin pulau kami dirusak oleh tambang. Salam! SAVE SANGIHE ISLAND (SSI) Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM – Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Divers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe. Follow kami di Facebook dan Instagram

    save sangihe island
    141,755 supporters