SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network

63,290 supporters

SAFENET is a voluntary-based network of freedom of expression defenders (bloggers, activists, journalists, technologists, lawyers and Internet policy experts who dedicated to promote freedom of expression online) in Southeast Asia.

Started 2 petitions

Victory
Petitioning Pengelola Apartemen Green Pramuka, DIDIK ISTIANTA, SH, MH. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, IDHAM AZIZ Kapolda Metro Jaya

Stop Pidanakan Konsumen dan Segera Bebaskan Acho #AchoGakSalah #StopPidanakanKonsumen

Sudah jatuh tertimpa tangga, ditambah kerubuhan batu bata… Itulah yang dialami teman saya, Acho, nama panggilan dari komika Muhadkly MT yang menulis kerugian yang dialaminya saat menjadi penghuni unit apartemen di Green Pramuka Apartemen sejak tahun 2014. Yang ditulis Acho di blog muhadkly.com sebenarnya sama seperti keluhan penghuni apartemen Green Pramuka lain yang merasa ada ketidak konsistenan dari janji yang dibicarakan kepadanya saat awal membeli apartemen tersebut dengan kondisi yang dialaminya, semisal soal sertifikat, ruang terbuka hijau, fasilitas parkir, IPL. Kenapa Acho menulis di blog? Karena Acho tidak ingin ada lagi orang yang terjebak oleh bujuk rayu dan kemudian memutuskan membeli unit apartemen di Green Pramuka Apartemen seperti dirinya. Ia lakukan ini untuk kepentingan publik, makanya di tulisannya ada bukti-buktinya, bukan sekedar opini tanpa dasar. Makanya, saya kaget waktu 27 April 2017 Acho bilang dia dipanggil Cyber Crime Polda Metro Jaya untuk kasus hukum. Rupanya sejak  5 November 2015, Acho sudah dilaporkan oleh Danang Surya Winata selaku kuasa hukum dari PT Duta Paramindo Sejahtera (pengelola Apartemen Green Pramuka) dengan laporan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE dan fitnah pasal 310-311 KUHP. Dua tahun lebih tidak ada kabar, rupanya laporan yang lemah itu malah dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan polisi, dan ujungnya Acho akan segera disidangkan dalam waktu dekat.Saya menilai Acho tidak bersalah. Sebagai konsumen dan pembeli unit apartemen di Apartemen Green Pramuka, Acho berhak untuk menyampaikan keluhan. Lagipula Acho bukan dengan sengaja sedang melakukan tindak fitnah dan pencemaran nama baik, namun ia sedang mengungkap kebenaran demi kepentingan publik. Hal seperti ini dalam perundang-undangan kita dilindungi dan tidak bisa diadukan dengan pasal pencemaran nama baik.Maka melalui petisi ini, saya ajak siapapun yang sependapat bahwa Acho sebagai konsumen sebaiknya tidak dipidanakan untuk mendesak pihak pengelola Apartemen Green Pramuka untuk menghentikan perkara dan pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Acho dari tuntutan hukum.Jakarta, 6 Agustus 2017Damar JuniartoRegional Coordinator SAFEnet

SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network
30,963 supporters
Victory
Petitioning Pengadilan Negeri Mataram, Menkominfo RI

Bebaskan Ibu Nuril dari Jerat UU ITE #SaveIbuNuril

Di pulau Lombok, seorang perempuan bernama ibu Baiq Nuril Maknun yang dilecehkan secara seksual oleh atasannya H Muslim malah dituntut ke pengadilan oleh pelaku pelecehan seksual tersebut dengan pasal karet UU ITE. Ancaman pidananya tidak main-main karena ia bisa dipidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 milyar rupiah sebagai penyebar materi asusila. Akibatnya, Ibu Nuril ini pernah ditahan sejak 27 Maret 2017 - 30 Mei 2017 dan sekarang menjadi tahanan kota.Berita ini saya dapat dari jaringan aktivis kebebasan ekspresi yang berada di pulau Lombok pada Kamis, 4 Mei 2017 dan sontak saya tergerak untuk membuat petisi ini. Tuntutan petisi ini sederhana: Bebaskan Ibu Nuril dan hukum pelaku pelecehan seksual tersebut seberat-beratnya. Karena ibu Nuril sesungguhnya adalah korban dari atasannya yang berperilaku seperti predator dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada yang lemah.Dalam catatan SAFEnet sejak 2008 sampai Mei 2017 tercatat paling tidak ada 37 pengaduan (19,37% dari total 190 pengaduan) yang menyeret perempuan ke ranah hukum dengan pasal-pasal represif di dalam UU ITE. Kasus-kasus yang menerpa perempuan ini kebanyakan tidak layak secara hukum dan melukai asas keadilan, sekaligus menunjukkan perempuan tidak terlindungi oleh hukum yang mengatur internet di negeri ini. Jika merujuk pada kronologi yang disampaikan ibu Nuril, materi yang melanggar hukum tersebut sebetulnya adalah rekaman perkataan H Muslim yang menceritakan kepada Ibu Nuril perbuatan asusilanya sendiri dengan perempuan selain istrinya. Selanjutnya rekaman tersebut beredar bukan karena disebarkan oleh Ibu Nuril melainkan disalin oleh orang lain yang meminjam HP milik Ibu Nuril. Kemudian rekaman tersebut beredar luas dan H Muslim memecat Ibu Nuril. Tapi kemudian H Muslim dimutasi dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram. Karena dendam dimutasi itulah, H Muslim berupaya mengkriminalisasi Ibu Nuril dengan memakai pasal 27 ayat 1 di dalam UU ITE yang bunyinya: Pasal 27 (1) UU ITE "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Sejak ditahan 27 Maret 2017 lalu, ibu Nuril mengalami tekanan psikologis dan keluarganya: suami dan 3 anaknya kini dilanda kesulitan keuangan akibat suaminya yang tadinya bisa bekerja di Pulau Gili Trawangan, terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil di Mataram dan sampai sekarang masih kesulitan menemukan pekerjaan baru. Maka saya mengajak kamu untuk tandatangan petisi ini dan menyebarkannya agar Ibu Nuril dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang didakwakan padanya.Damar JuniartoRegional Coordinator SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network  

SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network
32,327 supporters