SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network

378,583 supporters

Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet is a network of digital rights defenders in Southeast Asia which was established on 27 June 2013 in Bali, Indonesia.

Started 4 petitions

Petitioning Joko Widodo, Menkopolhukam, Menkominfo

Nyalakan lagi internet di Papua dan Papua Barat

[English below] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Rabu (21/8) malam mengirimkan siaran pers yang mengejutkan. "Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Republik Indonesia memutuskan untuk sementara waktu memblokir layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga atmosfer di tanah Papua kembali kondusif dan normal." Kenapa Papua? Apa salah Papua pada Indonesia? “Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasis dan diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama,” tulis Gubernur Papua dalam keterangan pers pada Minggu (18/8). Gubernur Papua Lukas Enembe juga menyatakan protes dan meminta perlakukan yang adil dari Indonesia dengan tidak mengucapkan kata yang merendahkan dan tidak pantas kepada masyarakat Papua. Apa karena itu mereka salah? Apa karena masyarakat Papua di sejumlah kota dan kabupaten turun ke jalan menuntut pelaku rasisme di Insiden Surabaya agar dihukum dan memperlakukan mereka secara sederajat, seperti Provinsi Papua di Kota Jayapura, Kab. Mimika dan Kab. Jayapura dan di Provinsi Papua Barat di Kab. Manokwari, Kota Sorong dan Kab. Kaimana. Kemudian menyusul di Fakfak hari Rabu (21/8) ini? Kalau mereka tidak salah, lalu kenapa internet di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diblokir hari ini? Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019Pernyataan Pers Kemkominfo RIRabu, 21 Agustus 2019 Pemblokiran Data di Papua dan Papua Barat Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.Kalau tidak salah, kenapa sebelumnya dilakukan pembatasan informasi dalam bentuk bandwith throttling yang dilakukan di Papua sejak Senin (19/8) pukul 13.00 sampai 20.30 WIT dan Selasa (20/8) oleh Kemkominfo atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia. Tahukah kamu, kalau tindakan blokir dan pembatasan akses malahan membuat masyarakat di luar Papua tidak bisa mencari kebenaran peristiwa yang terjadi, mengecek keselamatan sanak-saudara, karena masyarakat di Papua tidak bisa mengirim pesan. Langkah sensor/internet shutdown dalam bentuk blokir data dan pencekikan internet di provinsi Papua dan Papua Barat dengan dalih menekan peredaran hoaks harus kita protes bersama. Tindakan blokir dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR. Kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan menyatakan tuntutan terkait self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri, adalah hak asasi manusia yang diatur dalam pembukaan UUD 1945, Konvenan Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia. Dukunganmu sangat dibutuhkan, suaramu akan sangat berarti, tindakanmu akan membuktikan kecintaanmu pada Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari Indonesia tercinta. Kalau kamu cinta Indonesia dan juga cinta Papua, ayo kita serukan #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat Denpasar, 21 Agustus 2019 Damar JuniartoExecutive Director SAFEnetSoutheast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet ------------------------------------------------------------------------------ #KeepItOn in Papua and West Papua! The Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia on Wednesday (21/8) night send a shocking press release. “The Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia decided to temporarily block the Telecommunications Data services, starting Wednesday (21/8) until the atmosphere in the soil of Papua returned to being conducive and normal.” Why Papua? What has Papua done wrong to Indonesia? “We have been independent for 74 years, actions of intolerant, racist and discriminatory must not occur in the country of Pancasila that we uphold together,” the Governor of Papua wrote in a press release on Sunday (8/18). Papua Governor Lukas Enembe also expressed his protest and asked for fair treatment from Indonesia by not saying derogatory and inappropriate words to the people of Papua. Is that why they are wrong? Is it because Papuan in the Papua Province (Jayapura City, Mimika and Jayapura Regency) and West Papua Province (Manokwari Regency, Sorong City, Kaimana Regency, and Fakfak Regency which happened on Wednesday (21/8)) have taken to the streets and demanded the racist perpetrators in Surabaya Incident to be punished and to treat Papuan as equals? If Papuan have done nothing wrong, why the internet is blocked in Papua and West Papua provinces today? Press Release Number 155/HM/KOMINFO/08/2019Indonesian Ministry of Communication and Information Press ReleaseWednesday, August 21, 2019Data Blocking in Papua and West Papua To accelerate the process of restoring security and order in Papua and surrounding areas, after coordinating with law enforcement officials and related agencies, the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia decided to temporarily block the Telecommunications Data services, starting Wednesday (21/8) until the atmosphere in the soil of Papua returned to being conducive and normal. If Papuan have done nothing wrong, why Ministry of Communication and Information Technology–at the request of the Indonesia National Police–restricted information in Papua from Monday (8/19) at 13:00 to 20.30 East Indonesia Time and Tuesday (8/20) by throttling the internet bandwidth? Blocking and restricting access to the internet in Papua and West Papua instead will make it harder for people living outside of the two provinces to verify facts and what has happened, to check on the safety of friends and relatives because people in Papua have no or limited access to send messages. We need to collectively protest this decision to censor or shut down the internet (by data blocking and internet throttling) in Papua and West Papua, which was done under the pretext of suppressing the circulation of hoaxes. The blocking and restricting access to information violate digital rights, especially citizens’ rights to access information which is protected by article 19 of the ICCPR. Freedom of opinion, including the freedom to declare demands related to self determination or the right to determine oneself, is part of human rights that are regulated in the opening of the 1945 Constitution, the Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which are already ratified by Indonesia. Your support is needed. Your voice is meaningful. Your action is important. Let’s call for Indonesian Government to #KeepItOn in Papua and West Papua. Denpasar, August 21, 2019 Damar JuniartoExecutive Director of SAFEnetSoutheast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet Link: https://safenet.or.id/2019/08/keepiton-in-papua-and-west-papua/ 

SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network
28,096 supporters
Victory
Petitioning Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri NTB

Tangguhkan Eksekusi Ibu Nuril

Hai. Masihkah ingat gak pada Ibu Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang terancam dipenjarakan? Kami sampaikan kabar tidak baik.Sejak ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali Baiq Nuril Maknun selaku Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 di tingkat Peninjauan Kembali pada 4 Juli 2019 lalu, maka putusan ini akan menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/Pid.Sus/2018 di tingkat Kasasi, yang menjatuhkan pidana kepada Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara. Dengan berbekal putusan penolakan PK ini, pihak Kejaksaan BISA SEWAKTU-WAKTU mengeksekusi putusan dan menjebloskan ibu Baiq Nuril ke penjara yang pengap dan dingin. Penjara ini pernah ia rasakan sebelumnya, selama 2 bulan dari bulan November - Desember 2017 dan itu menyebabkan perekonomian keluarganya berantakan dan ketiga anaknya tidak terurus dengan baik.  Sekalipun saat ini Ibu Baiq Nuril sedang menanti amnesti dari Presiden, namun Kejaksaan bisa mengesampingkan upaya tersebut agar eksekusi berjalan begitu salinan putusan sudah di tangan.Namun ini bisa dicegah dengan tanda tangan kamu di petisi ini, bersama-sama kita bisa ajukan permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan NTB agar eksekusi ibu Baiq Nuril ditangguhkan. Apa alasan permohonan penangguhan eksekusi bagi ibu Baiq Nuril Maknun? 1. Ibu Baiq Nuril adalah tulang punggung perekonomian keluarga; 2. Ibu Baiq Nuril mempunyai tanggungan tiga anak; 3. Ibu Baiq Nuril akan bertindak kooperatif dan siap mematuhi segala prosedur dan ketentuan yang berlaku.Yakinlah, dukunganmu pada petisi ini akan mengubah nasib Ibu Baiq Nuril.SAFEnetSoutheast Asia Freedom of Expression Network

SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network
931 supporters
Victory
Petitioning Pengelola Apartemen Green Pramuka, DIDIK ISTIANTA, SH, MH. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, IDHAM AZIZ Kapolda Metro Jaya

Stop Pidanakan Konsumen dan Segera Bebaskan Acho #AchoGakSalah #StopPidanakanKonsumen

Sudah jatuh tertimpa tangga, ditambah kerubuhan batu bata… Itulah yang dialami teman saya, Acho, nama panggilan dari komika Muhadkly MT yang menulis kerugian yang dialaminya saat menjadi penghuni unit apartemen di Green Pramuka Apartemen sejak tahun 2014. Yang ditulis Acho di blog muhadkly.com sebenarnya sama seperti keluhan penghuni apartemen Green Pramuka lain yang merasa ada ketidak konsistenan dari janji yang dibicarakan kepadanya saat awal membeli apartemen tersebut dengan kondisi yang dialaminya, semisal soal sertifikat, ruang terbuka hijau, fasilitas parkir, IPL. Kenapa Acho menulis di blog? Karena Acho tidak ingin ada lagi orang yang terjebak oleh bujuk rayu dan kemudian memutuskan membeli unit apartemen di Green Pramuka Apartemen seperti dirinya. Ia lakukan ini untuk kepentingan publik, makanya di tulisannya ada bukti-buktinya, bukan sekedar opini tanpa dasar. Makanya, saya kaget waktu 27 April 2017 Acho bilang dia dipanggil Cyber Crime Polda Metro Jaya untuk kasus hukum. Rupanya sejak  5 November 2015, Acho sudah dilaporkan oleh Danang Surya Winata selaku kuasa hukum dari PT Duta Paramindo Sejahtera (pengelola Apartemen Green Pramuka) dengan laporan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE dan fitnah pasal 310-311 KUHP. Dua tahun lebih tidak ada kabar, rupanya laporan yang lemah itu malah dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan polisi, dan ujungnya Acho akan segera disidangkan dalam waktu dekat.Saya menilai Acho tidak bersalah. Sebagai konsumen dan pembeli unit apartemen di Apartemen Green Pramuka, Acho berhak untuk menyampaikan keluhan. Lagipula Acho bukan dengan sengaja sedang melakukan tindak fitnah dan pencemaran nama baik, namun ia sedang mengungkap kebenaran demi kepentingan publik. Hal seperti ini dalam perundang-undangan kita dilindungi dan tidak bisa diadukan dengan pasal pencemaran nama baik.Maka melalui petisi ini, saya ajak siapapun yang sependapat bahwa Acho sebagai konsumen sebaiknya tidak dipidanakan untuk mendesak pihak pengelola Apartemen Green Pramuka untuk menghentikan perkara dan pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Acho dari tuntutan hukum.Jakarta, 6 Agustus 2017Damar JuniartoRegional Coordinator SAFEnet

SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network
30,852 supporters
Petitioning Pengadilan Negeri Mataram

Bebaskan Ibu Nuril dari Jerat UU ITE #SaveIbuNuril

Di pulau Lombok, seorang perempuan bernama ibu Baiq Nuril Maknun yang dilecehkan secara seksual oleh atasannya H Muslim malah dituntut ke pengadilan oleh pelaku pelecehan seksual tersebut dengan pasal karet UU ITE. Ancaman pidananya tidak main-main karena ia bisa dipidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 milyar rupiah sebagai penyebar materi asusila. Akibatnya, Ibu Nuril ini pernah ditahan sejak 27 Maret 2017 - 30 Mei 2017 dan sekarang menjadi tahanan kota.Berita ini saya dapat dari jaringan aktivis kebebasan ekspresi yang berada di pulau Lombok pada Kamis, 4 Mei 2017 dan sontak saya tergerak untuk membuat petisi ini. Tuntutan petisi ini sederhana: Bebaskan Ibu Nuril dan hukum pelaku pelecehan seksual tersebut seberat-beratnya. Karena ibu Nuril sesungguhnya adalah korban dari atasannya yang berperilaku seperti predator dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada yang lemah.Dalam catatan SAFEnet sejak 2008 sampai Mei 2017 tercatat paling tidak ada 37 pengaduan (19,37% dari total 190 pengaduan) yang menyeret perempuan ke ranah hukum dengan pasal-pasal represif di dalam UU ITE. Kasus-kasus yang menerpa perempuan ini kebanyakan tidak layak secara hukum dan melukai asas keadilan, sekaligus menunjukkan perempuan tidak terlindungi oleh hukum yang mengatur internet di negeri ini. Jika merujuk pada kronologi yang disampaikan ibu Nuril, materi yang melanggar hukum tersebut sebetulnya adalah rekaman perkataan H Muslim yang menceritakan kepada Ibu Nuril perbuatan asusilanya sendiri dengan perempuan selain istrinya. Selanjutnya rekaman tersebut beredar bukan karena disebarkan oleh Ibu Nuril melainkan disalin oleh orang lain yang meminjam HP milik Ibu Nuril. Kemudian rekaman tersebut beredar luas dan H Muslim memecat Ibu Nuril. Tapi kemudian H Muslim dimutasi dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram. Karena dendam dimutasi itulah, H Muslim berupaya mengkriminalisasi Ibu Nuril dengan memakai pasal 27 ayat 1 di dalam UU ITE yang bunyinya: Pasal 27 (1) UU ITE "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Sejak ditahan 27 Maret 2017 lalu, ibu Nuril mengalami tekanan psikologis dan keluarganya: suami dan 3 anaknya kini dilanda kesulitan keuangan akibat suaminya yang tadinya bisa bekerja di Pulau Gili Trawangan, terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil di Mataram dan sampai sekarang masih kesulitan menemukan pekerjaan baru. Maka saya mengajak kamu untuk tandatangan petisi ini dan menyebarkannya agar Ibu Nuril dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang didakwakan padanya.Damar JuniartoRegional Coordinator SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network  

SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network
318,704 supporters