Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020

17,658 supporters

    Started 2 petitions

    Mr. President, Let’s Enforce Indonesian Waste Regulations!

    Our dear President Mr. Joko Widodo, With all due respect, we are extremely grateful for the support you’ve given in 2016, to achieve a clean and zero-waste Indonesia, our beloved country. Mr. President, it’s that time of the year again: 21 February. Even as time passes by, it is hard to forget such a tragedy that occurred 13 years ago in Leuwigajah, Bandung, West Java. The calamity buried 141 people as methane explosion and “wasteslide” occurred. Three villages consisting of 71 houses vanished within hours. We remember it every year as a way to raise our awareness regarding waste in Indonesia. It’s been quite a while, but honestly, nothing much has changed. We still have a whole lot of troubles in social and environmental aspects, such as: Our waste destroy our marine ecosystem.A research done by Dr. Jenna Jambeck and team from the University of Georgia (USA) in 2015 has humiliated Indonesia as the second highest contributor of plastic waste into the ocean. Regardless of the validity of the research, we cannot deny that our marine environment has been affected, which also impacts our health and economy, as Indonesia is a maritime country. Our rivers are heavily contaminated.It has been reported that Citarum is one of the dirtiest rivers in the world. Another example is Pesanggrahan River, in West Java, which is contaminated by leachate leaking from Cipayung landfill. Human rights are threatened.Tangible and intangible adverse impacts, caused by the mix of waste and mismanagement of waste, are faced by waste collectors in our landfills, who are the direct victims., Mr. President, other countries have had similar problems with us. Another inspiration comes from Taiwan, an island smaller than Java, which used to be known as “Waste Island”. In 1998, the citizens of Taiwan produced 1.143 kilograms of waste per person per day. In 2013, that amount has dropped to 0.387 kilograms per person per day. The secret? They came up with REGULATIONS ALONG WITH THE STRICT LAW ENFORCEMENT. Up to this day, we have two specific regulations related to waste management. One of them is Act (UU) No. 18 Year 2008 and the other is Government Regulation (PP) No. 81 Year 2012. Unfortunately, our law enforcement is still far below requirement, even though we need them desperately in order to establish a good waste management and to make our dream come true: a clean, and even zero waste Indonesia. Some articles of UU 18 Y2008 that have not been enforced: Article 8 (provincial and district waste management plan) Article 12 (household and waste reduction) Article 21 (incentive and disincentive for waste reduction) Article 44 (closing of open dumping landfill 5 years since regulation in place) Some articles of PP 81 Y2012 that have not been enforced: Article 7-9 (provincial and district waste regulation and master plan) Article 10 verse 2 (personal responsibility to reduce and segregate waste) Article 14 (producer waste reduction and recycling plan) Article 17 verse 4 (provincial, district, and city provision for infrastructure) Mr. President, this letter to you is our SHARED ASPIRATION. Together with friends from Indonesia and across the globe who care about waste management in Indonesia, we are opening our hearts and our hands so that you can join us. We want you to become the head of our spear that pierces through this issue, once and for all. We want you to lead this law enforcement regarding waste management in Indonesia, to ensure that every related sectors in the government (at national, provincial and district levels), private and public TAKE THEIR RESPONSIBILITY OF THE WASTE PRODUCED. It would be a great pleasure if you are willing to have a private audience with us so that we can deliver a policy note to you, Mr. President, as a part of the solution that we recommend. There isn’t much time left. The problem is a snowball that keeps rolling down the hill and it’s getting bigger. Now it’s looming over us, threatening to take us with it. It’s the time for us to TAKE IMMEDIATE ACTION. We believe that TOGETHER WE CAN enforce the law and create the Indonesia of our dream, a nation with an inspiring act in waste management policy.   Jakarta, 21st February 2018 The people of Indonesia and our global friends who believe in a clean, zero waste Indonesia     Volunteers for Clean and Bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020 Read the Indonesian version!

    Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020
    8,829 supporters

    Pak Presiden, Mari Tegakkan Peraturan PERSAMPAHAN di Indonesia !

    Yang kami hormati dan banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Terima kasih atas segenap dukungan yang pernah Bapak sampaikan untuk impian kita bersama dalam mewujudkan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah pada tahun 2016 lalu. Pak Presiden, mari kita mengingat kembali tragedi persampahan terburuk nomor dua di dunia yang mengubur 3 desa, menimbun 71 rumah dan menewaskan 141 orang di Leuwigajah, Bandung pada 21 Februari 2005. Kini, sudah hampir 13 tahun sejak meledak dan longsornya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir, dahulu Tempat Pembuangan Akhir) Leuwigajah. Akan tetapi, pada kenyataannya, isu sampah masih menyebabkan banyak masalah, baik dari segi sosial, kesehatan dan ekonomi yang mengancam ketahanan dan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa mendatang, di antaranya: Sampah kita merusak ekosistem laut.Riset oleh Dr. Jenna Jambeck dan tim dari Universitas Georgia (AS) tahun 2015, mempermalukan Indonesia sebagai penyumbang ke-2 terbanyak sampah plastik ke lautan dunia. Terlepas dari validitas riset itu, kita tidak dapat menyangkal bahwa  plastik-plastik ini memiliki dampak pada kesehatan lingkungan dan ekonomi perairan Indonesia. Sungai kita termasuk sungai paling kotor dan terkontaminasi.Seperti di Citarum adalah salah satu contohnya. Belum lagi kontaminasi sumber air oleh air lindi (air limbah dari pembusukan sampah) yang disebabkan IPAL (Instalasi Penanganan Air Limbah) yang tidak berfungsi optimal. Contohnya adalah di Cipayung yang mencemari Sungai Pesanggrahan, Jawa Barat. Terancamnya hak asasi manusia.Banyak korban jiwa secara langsung dan tidak langsung akibat buruknya pengelolaan sampah sehingga terjadi longsor dan dampak lainnya dari tumpukan sampah yang tercampur serta sampah B3 yang tidak terkelola. Pak Presiden, di belahan dunia lainnya juga terdapat masalah yang sama. Namun, banyak pula contoh yang berhasil mengatasi isu persampahan. Salah satunya adalah Taiwan, yang sempat dikenal sebagai “Pulau Sampah”. Per tahun 2013, sampah yang dihasilkan setiap harinya turun menjadi 0.387 kilogram, dari 1.143 kilogram per orang setiap harinya pada tahun 1998. Salah satu strategi yang dilakukan Taiwan cukup sederhana, yaitu PENGESAHAN PERATURAN DAN PENEGAKANNYA. Di negara kita yang tercinta ada 2 peraturan utama terkait persampahan yakni Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2012. Sayang sekali penegakannya masih jauh dari ideal, padahal keduanya merupakan penjabaran sistem persampahan yang perlu dibangun untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari sampah. Beberapa contoh pasal UU 18/2008 yang belum ditegakkan: Pasal 8 (wewenang pemerintah provinsi) Pasal 12 (kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah) Pasal 21 (insentif dan disinsentif pengurangan sampah) Pasal 44 (penutupan TPA open dumping yang berbahaya bagi lingkungan) Beberapa contoh pasal PP 81/2012: yang belum ditegakkan: Pasal 7-9 (strategi pengelolaan sampah provinsi dan kota/kabupaten) Pasal 10 ayat 2 (kewajiban perorangan) Pasal 14 (tanggung jawab produsen) Pasal 17 ayat 4 (penyediaan sarana oleh pemerintah) Melalui aspirasi ini, bersama teman-teman dan masyarakat dunia yang peduli akan isu persampahan di Indonesia, kami hendak meminta dukungan dan mengajak Bapak Presiden untuk memimpin terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang baik melalui penegakan peraturan persampahan di Indonesia serta memastikan terlaksananya kewajiban pihak yang terkait, baik dari sektor pemerintahan (Pusat, Provinsi, Daerah), swasta dan masyarakat. Mengingat kondisi yang sudah sangat kritis, kami berharap TINDAK LANJUT isu persampahan dilaksanakan SECEPATNYA dan kami percaya bahwa melalui penegakan hukum, BERSAMA kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih, bahkan bebas sampah. Adapun rekomendasi solusi penegakan hukum yang telah kami susun selama ini ingin kami sampaikan melalui audiensi dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Mari bersama kita tegakkan kebijakan agar peraturan pengelolaan sampah di republik kita tercinta, Indonesia, dapat menginspirasi dunia.  Jakarta, 21 Februari 2018 Atas nama rakyat Indonesia dan masyarakat dunia yang peduli akan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah, Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020 Ingin baca versi Inggrisnya? Peraturan-peraturan terkait dapat dilihat melalui: UU 18/2008 Pengelolaan Sampah PP 81/2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

    Relawan Bergerak untuk Indonesia Bersih dan #BebasSampah2020
    8,829 supporters