Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan #BebasSampah

11,767 supporters

Merupakan gerakan partisipatif yang memfasilitasi peran dan komunikasi multipihak dalam menjawab tantangan persampahan di Indonesia. Inisiatif BIBS terbentuk dari semangat kerelawanan para individu dan komunitas dari berbagai wilayah di Indonesia. Visi: Sebuah wadah partisipatif yang memfasilitasi peran serta multipihak dalam membangun ekosistem Indonesia bersih dan bebas sampah. Misi: (1) Membangun kekuatan elemen masyarakat dalam berkolaborasi; (2) Mendorong masyarakat sipil, pemerintah, swasta, media, dan akademisi dalam advokasi dan mendorong adanya kajian-kajian isu persampahan

Started 2 petitions

Mr. Jokowi, Enforce The Waste Regulations in Indonesia, please!

For your information, the final processing site (TPA) in Indonesia is threatened to reach its maximum capacity in the next two or three years. Actually, this is not surprising with the fact that in every single day, 7000 tonnes of waste enter the Bantargebang landfill (TPA). That’s why it’s expected to be full this year. At the same time, Cipeucang landfill is so full that hundreds tons of garbage have to be moved. When all the landfills are full, where will our waste be disposed to?  Currently, Indonesia produces a lot of waste. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) even said that national waste generation increased every year, from 64 million tons in 2019 to 67.8 million tons in 2020. We are also known as the second largest contributor of plastic waste to the world's oceans. Data from the Ministry of Environment and Forestry also says that 30% of the total waste is not managed properly and is polluting the environment. Not to mention the emission generated from the pile of waste! If this is how we do it, how can we achieve the zero waste target by 2025? Actually, Indonesia already has various legal bases for managing waste. Act (Undang-undang) No. 18 of 2008, Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 18 of 2012, Presidential Regulation (Perpres) No. 97 of 2017 concerning National Policy and Strategy (Jakstranas), and Presidential Regulation No. 83 of 2018 concerning Marine Waste Management. What's missing? Of course the enforcement of the rules. The problem is, there are still many regulations that have not been implemented. Some examples of regulations that have not been implemented are that everyone has the right to receive guidance so that they can carry out good and environmentally friendly waste management (Article 11: 1E), the Government provides incentives to everyone who reduces waste, and provides disincentives for those who do not reduce waste Article 21), and the district / city government provides waste sorting facilities at the district / city scale (Article 17: 4). Therefore, through this petition, we Indonesians, environmental activists, coastal rivers and seas communities, communities that are affected by pile of garbage, the younger generation, and stakeholders, ask and invite Mr. President to enforce regulations on waste management and waste reduction for the realization of a good waste management system. We are sure that with the enforcement of solid waste regulations and implemented by all parties, from the government (central, provincial, regional), the private sector, and the community, the target for Indonesia is Clean and Free of Waste by 2025 will be achieved. Let’s support this petition, it’s time to move and show your support to realize a Clean and Waste Free Indonesia by signing this petition! Greetings for Zero Waste! Jakarta, 21 February 2021 The people of Indonesia and our global friends who believe in a clean, zero waste Indonesia Volunteers for Clean and Bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020 Read the Indonesian version!

Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan #BebasSampah
11,766 supporters

Pak Jokowi, Tegakkan Peraturan Persampahan di Indonesia, dong!

Teman-teman, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia terancam penuh dua-tiga tahun ke depan. Sebenarnya ini gak mengagetkan. Setiap hari aja, ada 7000 ton yang masuk TPA Bantargebang. Makanya TPA itu diperkirakan penuh tahun ini. TPA Cipeucang sudah penuh sampai-sampai ratusan ton sampah harus dipindahkan.  Kalau nanti semua TPA penuh, sampah kita bakal dibuang ke mana?  Indonesia saat ini menghasilkan banyak sekali sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan menyampaikan bahwa timbulan sampah secara nasional meningkat tiap tahunnya, dari 64 juta ton di tahun 2019, menjadi 67,8 juta ton di tahun 2020. Kita juga disebut sebagai penyumbang kedua terbanyak sampah plastik ke lautan di dunia.  Data dari KLHK juga bilang, kalau 30% dari total sampah itu gak dikelola dengan baik dan mencemari lingkungan. Belum lagi, emisi-emisi yang dihasilkan oleh tumpukan sampah tersebut! Kalau gini caranya, bagaimana kita bisa mencapai target bebas sampah tahun 2025? Sebenarnya, Indonesia udah punya berbagai landasan hukum untuk mengelola sampah. UU no. 18 tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012, Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), dan Perpres No, 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.   Yang kurang apa? Tentu saja penegakan peraturannya. Soalnya, masih banyak peraturan yang belum diimplementasikan. Beberapa contoh peraturan yang belum diimplementasikan yaitu setiap orang berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan (Pasal 11:1E), Pemerintah memberikan Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah, dan memberikan Disinsentif untuk yang tidak melakukan pengurangan sampah (Pasal 21), dan Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota (Pasal 17:4) Makanya, lewat petisi ini, kami rakyat Indonesia, pegiat lingkungan, masyarakat pesisir sungai dan laut, masyarakat yang terdampak timbulan sampah, generasi muda, dan pemangku kepentingan, meminta dan mengajak Bapak Presiden untuk menegakkan peraturan pengelolaan dan pengurangan sampah demi terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang baik.  Kami yakin, dengan ditegakkannya peraturan persampahan dan diimplementasikan oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintahan (pusat, provinsi, daerah), swasta, hingga masyarakat, target Indonesia Bersih dan Bebas Sampah pada tahun 2025 akan tercapai. Ayo dukung petisi ini, saatnya bergerak dan tunjukkan dukungan kalian dalam mewujudkan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah melalui tanda tangan petisi ini! Salam Bebas Sampah! Jakarta, 21 Februari 2021 Atas nama rakyat Indonesia dan masyarakat dunia yang peduli akan Indonesia Bersih dan Bebas Sampah, Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan #BebasSampah Ingin baca versi Inggrisnya? Panduan Bergerak #PESAN2021 dapat diakses melalui: bit.ly/PanduanPESAN2021 Peraturan-peraturan terkait dapat dilihat melalui: UU 18/2008 Pengelolaan Sampah PP 81/2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PP No. 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PP No. 83 Tahun 2018 Penanganan Sampah Laut  

Relawan Bergerak untuk #IndonesiaBersih dan #BebasSampah
11,766 supporters