LBH Padang

138,743 supporters

    Started 5 petitions

    Petitioning Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Sumatra Barat

    #DukungRenjana : Korban Kekerasan Seksual yang Keluarganya Dikriminalisasi

    https://padangkita.com/keluarga-korban-kekerasan-seksual-terancam-dikriminalisasi-uang-restitusi-dilaporkan-penipuan-dan-penggelapan/  Kota Padang, Sumatera Barat kembali di gegerkan dugaan kekerasan seksual anak perempuan 16 Tahun. Sebut saja Renjana (bukan nama sebenarnya). Renjana menjadi korban kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri. Saat ini, kepolisian sektor Koto Tangah telah menangkap dan menahan Tersangka. Namun kedua orang tua korban diduga dijebak dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan oleh keluarga pelaku. Bujuk rayu keluarga pelaku kepada kedua orang tua korban yang menyepakati biaya pengobatan bagi korban sebanyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dapat berpotensi pada kriminalisasi terhadap kedua orangtua korban. Kejadian berawal pada Februari 2021. Renjana mengalami dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya. Saat diketahui keberadaannya, keluarga korban langsung membawa terduga ke Polsek Koto Tangah Kota Padang. Dalam proses hukum berjalan, keluarga pelaku bertamu ke rumah orang tua Renjana selama 3 (tiga) kali hingga membawa sejumlah uang untuk pengobatan korban. Awalnya uang tersebut di tolak oleh keluarga korban. Namun melihat kondisi anak korban yang depresi akibat dugaan manipulasi dan intimidasi dari keluarga pelaku akhirnya orang tua korban mengalah akibat permintaan korban. Pasca perdamaian tersebut, akhirnya korban diobati oleh keluarganya mulai dari pengobatan tradisional hingga mendatangi lembaga layanan di Kota Padang. Tiba-tiba uang pengobatan diminta dikembalikan oleh keluarga pelaku pasca kasus tetap dilanjutkan di Kepolisian Sektor Koto Tangah. Tak mampu mengembalikan uang, keluarga pelaku kemudian melaporkan balik kedua keluarga korban ke Kepolisian Sektor Koto Tangah melalui Laporan Polisi Nomor : LP/09/K/II/2021/Sektor tertanggal 10 Februari 2021 Akibatnya pada 17 Maret 2021 kedua orang tua korban diperiksa di Kepolisian Sektor Koto Tangah sebagai saksi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Hingga saat ini, penyidik di Kepolisian Sektor Koto Tangah terus menerus memaksa keluarga korban membayarkan kembali uang pengobatan korban dan jika tidak mmapu maka akan dipenjarakan. "Saya merasa, sejumlah uang ini adalah jebakan oleh Keluarga Pelaku yang diduga dekat dengan Polisi untuk saya dan Ayah Renjana yang tidak paham hukum", ucap Ibu Renjana ketika menemui tim kami. Kami tidak paham hukum namun merasa dipermainkan ujarnya.” Sedangkan saat ini kondisi Renjana semakin TIDAK BAIK-BAIK saja. Proses pemulihan terhadap korban terganggu akibat pemanggilan kedua orang tua korban. Rasa bersalah dan trauma masih dialami. Begitupun dengan proses hukumnya diduga akan penuh dengan intrik dan konflik kepentingan dari Kepolisian Sektor Koto Tangah. Oleh karenanya mari bantu Renjana dan keluarganya untuk menghadang kriminalisasi kepada kedua orang tua korban dan berikan keadilan bagi Renjana. Kami menuntut : Kepala Bidang Propam Polda Sumbar untuk memproses secara sungguh-sungguh dugaan pelanggaran etik oknum di Kepolisian Sektor Koto Tangah Kota Padang; Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk melakukan supervisi dan pengambilan kasus kekerasan seksual yang dialami Renjana ke Unit PPA Kepolisian Daerah Sumatera Barat demi tegaknya hukum dan keadilan bagi Renjana dan keluarganya; Kepala Kepolisian Sektor Koto Tangah untuk menghentikan dugaan perkara Penipuan dan Penggelapan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan polisi Nomor LP/09/K/II/2021/Sektor tertanggal 10 Februari 2021. Link Video : https://youtu.be/xqnSZV0mJTU Hormat Kami   Diki Rafiqi (Campaigner LBH Padang) CP : Tuba : 083160092052 Ranti : 082132522017

    LBH Padang
    490 supporters
    Petitioning BPK RI, Ombudsman RI, Komnas HAM

    Kembalikan HAK PNS Difabel Alde Maulana

    Teman, Ada lagi korban diskriminasi terhadap teman kita kaum difabel. Namanya Alde Maulana. Januari 2019 ia dinyatakan lulus CPNS BPK RI lewat formasi disabilitas. Tapi, Februari 2020, Alde Maulana tidak mendapat surat undangan untuk pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Golongan III di Auditorium Lantai 4 Gedung A BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat. Alde merupakan penyandang disabilitas dengan mata kiri buta 50%, lumpuh kayu (kaku tangan dan kaki kiri). Namun, Ade sebenarnya tetap bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti berdiri, makan, minum, mandi bahkan mencuci. Setelah sebelumnya dinyatakan lulus di Januari 2019, pada Bulan Maret 2019, Alde diwajibkan mengikuti Diklat Orientasi Ke-BPK-an di Medan. Saat itu Alde memang sempat kejang-kejang sehingga ia tidak bisa ikut kegiatan selama 2 hari. Cukup masuk akal memang, karena selama diklat, Alde diwajibkan mengikuti aktivitas fisik dari pagi sampai sore tanpa ada dispensasi atas kondisinya. Padahal berdasarkan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mereka berhak atas perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Jadi bisa dibilang tindakan tim BPK saat dilaksanakannya diklat orientasi tanpa memberikan dispensasi bagi korban untuk tidak mengikuti apel pagi dan sore tergolong pada tindakan diskriminatif. Pasca Diklat, Alde kembali melanjutkan pekerjaanya di BPK Sumbar. Ia juga diminta BPK pusat untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Gatot Soebroto Jakarta. Maret kemarin, Alde mendapat surat yang menyatakan kalau ia diberhentikan sebagai calon PNS karena dianggap tidak sehat jasmani dan rohani. Ade menerima secara langsung Salinan Surat Keputusan Nomor:73/K/X-X.3/03/2020 bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil. Alde gak diam aja. Ia melapor dugaan diskriminasi terhadap dirinya kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Komnas RI dan Ombudsman RI. Kini kasus Ade lagi kami dampingi. Tindakan BPK RI dan BPK Perwakilan Sumbar tergolong tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti dijelaskan Pasal 143 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi : ”setiap orang dilarang menghalangi-halangi dan/ atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak atas pekerjaan”. Alde juga butuh bantuan kalian untuk menyebarkan kesadaran untuk menolak segala tindakan diskriminatif terhadap kaum difabel. Lewat petisi ini kami ingin mengajak kamu untuk mendesak BPK Republik Indonesia untuk mengembalikan hak Alde Maulana dengan mengangkat dan melantik korban sebagai PNS di BPK Sumatera Barat. Kami juga ajak kamu untuk sama-sama mendorong Komnas HAM RI dan Ombudsman RI mendorong proses penyelesaian konflik di luar pengadilan agar hak-hak korban sesegera mungkin untuk dipulihkan menjadi abdi negara. Salam, Diki Rafiqi LBH Padang

    LBH Padang
    43,972 supporters
    Petitioning Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman Republik Indonesia, LEMBAGA PERLINDUNGAN SA...

    I AM BUNGA

    Kampus Tempat Pendidikan, Bukan Tempat Melanggengkan Kekerasan Seksual. Baru-baru ini, salah satu universitas di Sumatera Barat digegerkan dengan berita pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Namanya Bunga (nama disamarkan untuk keamanan). Berikut kronologis kejadian waktu Bunga bercerita kepada tim kami. Peristiwa itu terjadi waktu persiapan pentas seni akhir tahun lalu. Bunga diminta seorang dosen sesuatu yang panas-panas. Bunga berpikir dosen tersebut minta teh atau kopi. Lalu Bunga pergi ke dapur, tapi sesampai disana, tangannya ditarik si dosen ke WC perempuan, dan di sanalah si dosen melakukan hal bejat kepada Bunga. Menurut pengakuan Bunga, Ia masih trauma dan ketakutan setelah kejadian itu. Bahkan Ia sampai gak ikut ujian semester. Hingga akhirnya, Bunga memberanikan diri buka suara ke teman-teman dan orang tuanya. 15 Januari lalu, Bunga melapor ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Bukannya pertolongan yang didapat. Bunga, orang tuanya termasuk teman-teman yang menjadi saksi malah mendapatkan ancaman dari kampus. Pihak kampus sempat meminta Bunga dan keluarga untuk cabut laporan ke kepolisian dan bahkan sempat dalam beberapa pertemuan Bunga terancam akan di drop out dari kampus. Pihak kampus sampai bawa-bawa nilai akademik Bunga untuk alasan mengeluarkan Bunga dari kampus. Bunga mengalami reviktimisasi. Menurut pihak kampus kasus yang dialami Bunga sangat disayangkan untuk dilapor ke Polisi, karena ada yang lebih parah dari ini pun tidak sampai ke kepolisian dan ke media. Loh, kok kampus malah nutupin kasus pelecehan di lingkungannya sendiri ya? Selain itu, pihak kampus bilang dosen tersebut udah dikenai sidang kode etik dengan sanksi akan diberhentikan dari kampus. Tapi, setelah dapat putusan dari pusat dulu yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hasilnya pun belum keluar sampai saat sekarang. Padahal Bunga berhak melapor sebagai warga Negara Indonesia. Bunga dilindungi secara hukum. Kini Bunga sama sekali gak percaya dengan kampusnya sendiri. Tuntutan petisi ini sederhana: Pecat Dosen pelaku pelecehan seksual dan kawal proses hukum serta lindungi hak Bunga secara akademik. Karena Bunga sesungguhnya adalah korban dari oknum dosen yang berperilaku seperti predator dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada yang lemah. Kampus juga harus punya unit pengaduan khusus pelecehan seksual dan pro aktif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual. Dukung dan sebarkan terus petisi ini ya teman-teman. Pelecehan seksual adalah kejahatan dan mari kita bersama tidak biarkan itu terjadi. Jangan sampai ada lagi korban seperti Bunga. Salam, Diki RafiqiLBH Padang Oknum Dosen UNP Dilaporkan Cabuli Mahasiswi, Kasus Asusila Oknum Dosen, Polda Sumbar: Yang Merasa Jadi Korban Silakan Melapor!, Komentar Rektor UNP Soal Dugaan Pelecehan Dosen

    LBH Padang
    26,011 supporters
    Petitioning Kepolisian Sumatera Barat, Kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM, Joko Widodo

    #BEBASKANSUDARTO

    Protes karena dilarang beribadah, malah ditahan polisi. Itu yang dialami Sudarto, warga Nagari Sikabau, Sumatera Barat. Saat Natal lalu, Sudarto memposting di Facebook keberatannya soal pelarangan ibadah Natal. Pemerintahan Nagari Sikabau mengedarkan surat agar umat Kristiani jangan ibadah Natal di ruang terbuka dan berjamaah, melainkan hanya di rumah masing-masing aja. Hanya karena umat Kristiani minoritas di sana, maka apa boleh hak-hak mereka untuk beribadah dilanggar? Sudarto ditangkap atas laporan Harry Permana menggunakan pasal karet UU ITE. Satu lagi korban UU ITE dari ratusan daftar korban. Penangkapan ini janggal karena sebelumnya tidak pernah ada panggilan dari Kepolisian. Seharusnya ada prosedur pemanggilan dulu, jangan asal tangkap saja. Menurut Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra, jika penangkapan Sudarto ini dibiarkan, sama saja dengan membungkam suara-suara kritis yang menyuarakan hak-hak masyarakat yang ditindas dan dikucilkan untuk menjalankan agama yang dipercayai. Ini bisa sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi ke depan, terlebih dalam isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.  Saat ini Sudarto masih ditahan dengan didampingi Wendra selaku penasehat hukum. Kami Koalisi Pembela HAM Sumatera Barat mengecam tindakan Polda Sumatera Barat yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap Sudarto pada hari ini. Kami mendesak Sudarto untuk dibebaskan sekarang juga.  Polda jangan penjarakan orang-orang yang memperjuangkan hak atas beribadah orang lainnya. Setiap orang berhak memeluk, meyakini dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Semestinya penjara itu diperuntukkan bagi orang yang membuat hak orang lain terpenjara. Jangan memberi ruang untuk berkembangnya intoleransi di Sumatera Barat! Dukung dan terus sebarkan petisi ya agar Sudarto segera bebas dari segala tuduhan dan kriminalisasi.  Hormat Kami Diki Rafiqi Koalisi Pembela HAM Sumatera Barat

    LBH Padang
    8,752 supporters
    Victory
    Petitioning Joko Widodo, Bupati Solok Selatan, Gubernur Sumatera Barat, Kementrian Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    #JusticefordrgRomi

    Ketika kita sudah bersusah payah menjalani berbagai tes dan menjawab soal-soal dengan baik dan mendapatkan predikat terbaik, namun tiba-tiba saja dinyatakan tidak lulus hanya karena gurumu menganggap bahwa kamu berbeda dan tidak seperti orang-orang kebanyakan. Pernahkah kamu merasa diperlakukan tidak adil hanya karena kamu menggunakan kursi roda? Atau kamu hanya butuh alat bantu tapi orang-orang menilaimu tidak mampu? Seperti itulah kira-kira yang dirasakan oleh mereka yang Disabilitas. Salah satunya cerita drg. Romi Syofpa Ismael seorang ibu muda yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga harian lepas di Puskesmas Talunan semenjak 2015. Sayangnya di 2016 ketika melahirkan anak ke 2 Romi mengalami lemah tungkai kaki yang mengharuskan Romi untuk menggunakan kursi roda, namun tidak menyurutkan langkah Romi untuk mengabdikan diri sebagai dokter gigi hingga 2018 Romi mendaftarkan diri mengikuti seleksi CPNS dan mendapatkan peringkat teratas. Romi sudah mengantongi rekomendasi kesehatan dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tupoksi sebagai dokter gigi serta sudah dinyatakan lulus oleh BKN, namun kemudian kelulusannya dibatalkan oleh surat keputusan Bupati Solok Selatan dengan alasan tidak sehat jasmani, digagalkan hanya karena hal yang tidak substantif. Keputusan Bupati Solok Selatan merampas hak Romi dengan mmengeluarkan kebijakan yang sewenang-wenang, untuk itu kita perlu menyuarakan bahwasannya telah terjadi diskriminasi pada drg. Romi dan memperjuangkan agar dikembalikannya hak Romi sebagai lulusan CPNS 2018 agar bisa mengabdikan diri sebagai pegawai tetap dan upaya menghapuskan fikiran diskriminatif terutama pada Disabilitas. Disabilitas itu berdaya kok, Disabilitas adalah orang-orang yang luar biasa diatas kondisinya yang memiliki sedikit hambatan. Jika kamu setuju dengan ini, hayo dukung drg. Romi untuk mendapatkan kembali kelulusannya yang dibatalkan oleh Bupati Solok Selatan dan gerakan ini untuk mengajak orang-orang agar peduli dan tidak mendiskriminasi orang-orang Disabilitas.

    LBH Padang
    59,518 supporters