FoE Japan

9,226 supporters

■ 生命(人、民族、生物、自然)の尊厳と多様性を重んじ、 民主的かつ公正・公平な社会を目指して活動します。 ■ 日本の市民として自然と結びついた心や文化を尊重し、 今存在している「いのち」がこの地球で世代を超えて受け継がれていくために活動します 。 ■ 市民として参加する場をつくり、連帯することで大きなうねりを生み、 市民の視点で社会の意思決定に貢献するために活動します。

Started 9 petitions

Petitioning 菅 義偉, 茂木 敏充, 北岡 伸一

JICAさん、インドネシアの未来を石炭火力発電で壊さないで

>団体として署名する >Bahasa Indonesia >English 日本の援助で、インドネシアの現地の農家のみなさんの生活や環境が壊されようとしていることをご存知でしょうか? インドネシアのジャワ州には先祖代々、年間を通してコメやさまざまな野菜、果実を育て、生活を営んでいる人たちが何千人もいます。かれらの生活を日本政府と国際協力機構(JICA/ジャイカ)は開発援助の名のもとに破壊しようとしています。開発に反対の声をあげた複数の農民はでっちあげの罪状で起訴され、5、6ヶ月間、冤罪によって刑務所に収監されました。この4年間、平和的な反対運動に対してインドネシア当局の脅迫や嫌がらせ、冤罪による収監といった人権侵害が起きています。 日本政府やJICAが進めようとしている開発は、西ジャワ州インドラマユ石炭火力発電所(100万キロワット)の建設に関わるものです。 現地の人々にとっては、農地や漁場を奪われ、補償などがあったとしても、生活を維持するための解決策にはなりません。粉塵などの大気汚染による健康被害の不安も甚大です。すでに既存の石炭火力発電所では大気汚染が起きています。今回作られようとしている発電所では大量の大気汚染物質が出されますが、日本の石炭火力発電所のほとんどで備えられている大気汚染対策の技術は一切使用されません。地元の人々への説明は乏しく、自分の耕作してきた農地がどうなるかさえ小作農はわかりませんし、発言機会も与えられていません。  こうしたプロセスにおける不備はインドネシア法に照らして明らかに違法なのに、なんの改善も行われておらず、反対派は脅迫や嫌がらせ、冤罪での逮捕などの人権侵害にさらされてきました。 石炭火力発電事業は、電力の供給過剰が指摘されているジャワ・バリ電力系統ではそもそも必要のないものです。にもかかわらず開発が行われることで、インドネシアの将来世代が多額の借金を抱えることの問題も指摘されています。 現地コミュニティーの生活や環境を犠牲にして、また、将来世代の機会や選択、そして地球規模の気候と引き換えに、この事業が推進されてはなりません。 ぜひこのキャンペーンに署名して、日本政府とJICAにインドネシアでのインドラマユ石炭火力発電所の建設を支援しないよう一緒に求めましょう! >要請書とこの開発問題の詳細はこちら >要請書の脚注を含めたPDF版 呼びかけ団体:インドネシア環境フォーラム(WALHI/FoEインドネシア)インドネシア環境フォーラム(WALHI)西ジャワ国際環境NGO FoE Japan国際環境NGO 350.org Japan「環境・持続社会」研究センター(JACSES)気候ネットワークメコン・ウォッチ

FoE Japan
785 supporters
Petitioning Yoshihide Suga, Toshimitsu Motegi, Shinichi Kitaoka

SELAMATKAN PETANI DAN GENERASI MASA DEPAN INDONESIA DARI ENERGI KOTOR BATUBARA YANG DIDUKU

>Untuk tanda dukungan sebagai organisasi >日本語 >English Pemerintah Jepang dan Jepang International Cooperation Agency ( JICA ) mengatakan akan mempertimbangkan penyediaan pinjaman JICA terhadap konstruksi PLTU batu bara Indramayu 2 ( 1000 MW ) di Jawa Barat, jikalau pemerintah Indonesia mengajukan hutang untuk proyek tersebut. Dan itu bisa terjadi pada awal 2021 bersamaan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konstruksi itu pada tahun 2026. Asistensi Jepang ini akan mencerabut mata pencaharian para petani, diantaranya petani ladang padi dan sayuran. Hilangnya lahan garapan berarti kematian bagi para buruh tani. Mereka juga khawatir akan menurunnya kesehatan karena pengalaman mereka akan polusi udara akibat dari PLTU yang sudah ada sebelumnya. Sehingga para petani memperjuangkan lingkungan hidup mereka sejak lebih dari 4 tahun  melalui cara-cara aksi damai dan gugatan hukum. Bahkan di tengah ancaman, kekerasan dan kriminalisasi oleh pihak yang berkentingan. Proyek PLTU batu bara Indramayu 2 ini juga menunukan sebuah beban yang tak masuk akal atas infrastruktur yang tidak perlu dan aset yang terlantar khususnya bagi generasi yang akan datang di tengah krisis iklim global bersamaan dengan kelebihan pasokan listrik di pulau Jawa. Mohon tanda tangani petisi permintaan kepada Pemerintah Jepang dan JICA untuk tidak memberikan dukungan terhadap proyek PLTU Indramayu 2 di Indonesia. >PDF dengan kutipan penuh ------------------------ Hal : Pemerintah Jepang Seharusnya Tidak Mendukung Proyek Perluasan PLTU Batu Bara Indramayu di Jawa Barat, Indonesia Kami menulis untuk menyerukan kepada Pemerintah Jepang dan  Japan International Cooperatian Agency ( JICA )  agar tidak memberikan dukungan terhadap perluasan PLTU batu bara Indramayu ( 1000 MW ) di Jawa Barat, Indonseia. [1] Komunitas lokal [2] begitu juga masyarakat internasional [3] sebelumnya telah mengangkat kekhawatiran dan ketidaksepakatan besar terhadap Proyek ini. [4] Ada 6 alasan utama mengapa PLTU ini tidak harus dibangun, yaitu ; (1)  Proyek ini akan mencerabut dan atau berdampak buruk pada  mata pencaharian ribuan petani setempat dan nelayan pinggiran pantai karena akan dibangun di hamparan tanah pertanian dan kawasan mencari ikan. [5] Para penggarap lahan dan buruh tani harian telah sejak lama hidup tenang sejak turun temurun mengolah padi dan menanam beragam sayuran serta buah sepanjang tahun. Sementara nelayan pinggiran menangkap udang “ rebon” pada saat musimnya tiba. Program kewajiban kompensasi dan pemulihan mata pencaharian, seperti beternak dan pelatihan keahlian, itu pun jika ada, tidak cukup untuk memulihkan mata pencaharian dan bukanlah solusi yang tepat [6]; (2)  Proyek ini akan memberikan risiko buruk yang besar terhadap kesehatan warga [7] sebab PLTU akan menebar kadungan gas yang membahayakan, termasuk Sox, Nox dan PM2.5. Selain tidak digunakannya teknologi terbaik untuk  pencegahan polusi udara sebagaimana yang diterapkan oleh pembangkit listrik di hampir semua PLTU batu bara di Jepang [8]; (3)  Proyrk ini telah gagal dalam memastikan konsultasi publik dan keterbukaan informasi kepada petani dan nelayan setempat. Mereka merupakan warga yang terkena dampak buruk langsung dari proyek karena tidak dilibatkan dalam beberapa konsultasi publik dan persiapan penyusunan laporan. [9] Selain itu juga, tidak ada keterlibatan dari buruh tani terdampak dalam penyusunan Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP). [10] Proses yang cacat tersebut adalah pelanggaran terhadap hukum di Indonesia [11] [12]; (4)  Proyek ini telah menghasilkan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia dan mencederai kebebasan  menyampaikan pendapat di muka umum bagi warga setempat. Beberapa buruh tani yang menyuarakan pendapatnya tidak bersepakat dengan proyek menjadi korban kriminalisasi dan atau dituduh bersalah hingga dipenjara selama 5 sampai 6 bulan. [13] Pemerintah Indonesia gagal melindungi para petani dan atau para pejuang lingkungan berdasarkan aturan hukum di Indonesia sendiri [14] [15]; (5)  Proyek ini tidak dibutuhkan bagi jaringan Jawa-Bali di mana saat ini kondisinya telah mengalami kelebihan pasokan listrik. Bahkan rencana pemerintah Indonesia [16] mengindikasikan batas cadangan dari jaringan akan sebesar 30 sampai 45% hingga tahun 2028. Melihat dampak ekonomi akibat dari COVID-19 permintaan listrik juga akan melemah. Jikan proyek ini dengan pinjaman dari JICA, PLN atau Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melunasi hutang selama beberapa dekade untuk pembangkit yang tidak diperlukan. Yang artinya menjadi beban yang tidak masuk akal bagi generasi selanjutnya; (6)  Proyek ini akan menjadi aset yang terlantar [17] sebab menjadi tidak penting bahkan bagi negara berkembang sekalipun yang mempunyai target untuk berhenti penuh dari PLTU batu bara pada 2040 dalam rangka memenuhi komitmen target tujuan jangka panjang. [18] Sangat jelas PLTU yang bahkan berteknologi efisien atau ultra-super critical (USC) sekali pun tidak konsisten dengan tujuan Perjanjian Paris [19] dan seharusnya tidak digunakan untuk mengatasi krisis iklim dan dalam membuat transisi ke arah masyarakat rendah karbon yang dapat dipercaya. Juga bila proyek ini tetap dipaksakan dengan pinjaman JICA lagi-lagi PLN atau Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melunasi hutang selama beberapa dekade. Yang artinya menjadi beban yang tidak masuk akal bagi generasi selanjutnya. Proyek ini seharusnya tidak dipaksakan dengan korban biaya lingkungan hidup dan kehidupan warga, pilihan dan kesempatan generasi selanjutnya serta iklim global. Selain itu juga, proyek ini tidak memenuhi dan konsisten dengan kebijakan pemerintah Jepang dan pedoman Lingungan Hidup dan Sosial JICA, seperti yang dijelaskan pada catatan kaki. Kami meminta secara tegas kepada Pemerintah Jepang dan JICA membuat keputusan untuk tidak membiayai proyek PLTU Indramayu demi masyarakat Indramayu dan generasi yang akan datang di seluruh dunia, begitu juga di Indonesia sendiri. PENANDATANGAN :Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI – FoE Indonesia)WALHI West JavaFriends of the Earth Japan350.org JapanJapan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)Kiko Network, JapanMekong Watch, Japan

FoE Japan
785 supporters
Petitioning Yoshihide Suga, Shinichi Kitaoka, Toshimitsu Motegi

SAVE INDONESIAN FARMERS AND FUTURE GENERATIONS FROM JAPAN-SUPPORTED DIRTY COAL ENERGY!

>Sign as an organization  >Bahasa Indonesia >日本語  The Japanese government and the Japan International Cooperation Agency (JICA) state that they will consider providing JICA’s loan for the construction of the Indramayu coal-fired power plant (1,000 megawatts) in West Java once the Indonesian government makes a request to Japan. This might happen by early 2021 as the Indonesian government plans to complete the construction by 2026. This Japanese “assistance” will deprive the livelihoods of local farmers, such as rice and vegetable fields. The loss of farmland means death for peasants. They are also concerned about health damages due to their experience of air pollution from the existing coal plant in Indramayu. The farmers have fought to protect their environment and society for more than 4 years through peaceful demonstrations and lawsuits, despite threats, harassment and criminalization by Indonesian authorities. This coal power plant will also impose an unreasonable burden of unnecessary infrastructure and stranded assets especially on the future generations amid global climate crisis as well as the oversupply of electricity in Java island. Please sign on the petition to request the Japanese government and JICA not to support the construction of the Indramayu coal-fired power plant in Indonesia! > PDF with full citation ------------------------ Re: Japanese Government Must Not Support the Indramayu Coal-fired Power Plant Expansion Project in West Java, Indonesia We are writing to call on the Japanese government and the Japan International Cooperation Agency (JICA) not to support the expansion of the Indramayu coal-fired power plant (1,000 MW) (hereinafter, the “Project”) in West Java, Indonesia.[1] The local community[2] as well as the international community[3] have long expressed concern and strong opposition to the Project.[4] There are mainly 6 reasons why this coal power plant must not be constructed as below; (1)  The Project will deprive or adversely affect the livelihoods of thousands of local farmers and fishermen because the power plant will be constructed in the middle of farmland and along the fishing grounds.[5] The tenants and day laborers have been growing their rice, vegetable and fruits all year long since their ancestors. When the season comes, the small-scale fishermen have caught the small shrimp called “rebon” along the coast. Monetary compensation and livelihood restoration programs, such as livestock-raising and skill-training, even if provided, are not sufficient to restore their livelihoods and thus not a true solution[6]; (2)  The Project will expose the local community to a higher risk of health damage.[7] The power plant will not use any of the BAT (best available technology) that are installed in most of the coal-fired power power plants in Japan even though the power plant will emit air pollutants, including SOx, NOx and PM2.5[8]; (3)  The Project has failed to ensure appropriate consultation and sufficient information disclosure with local farmers and fishermen. They will be heavily affected by the Project but were not invited for any consultation to prepare an Environment Impact Assessment (EIA) report.[9] Likewise, there was no appropriate participation by affected peasants in the planning of the Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP).[10] These defective processes are clearly illegal under the Indonesian laws[11] [12]; (4)  The Project has caused serious human rights violations and has threatened the freedom of expression at the local level. Several farmers who have voiced opposition to the Project became victims of criminalization, or were accused of false charges and put in jail for 5 to 6 months.[13] According to the Indonesian law, the Indonesian government must protect farmers who try to protect the environment, but it failed to do so[14] [15]; (5)  The Project is not necessary for the Java-Bali electrical grid which has been pointed out to have excessive power supply. The Indonesian government’s plan[16] also indicates that the reserve margin in the grid will be 30 to 45 % till 2028. Given the severe impact of COVID-19 on economy, growth in electricity demand will also slow down. If the Project is pushed through with JICA’s loan, Indonesian state-owned electricity company Perusahaan Listrik Negara (PLN) or Indonesian government will have to pay back for decades for such unnecessary plant. This means an unreasonable burden on the future generations; (6)  The Project entails the risk of becoming a stranded asset[17] because it is necessary even for developing countries to completely stop the operation of coal-fired power plants by 2040 to achieve the Paris Agreement’s long-term goals.[18] It is obvious that the building of this power plant, even with high efficiency or ultra-super critical (USC) technology, is inconsistent with the Paris goals[19] and must not be allowed in order to tackle the climate crisis and make a credible transition toward a decarbonized society. Furthermore, if the Project is pushed through with JICA’s loan, PLN or the Indonesian government will have to pay back for decades for such stranded asset.This means an unreasonable burden on the future generations again. The Project must not be pushed through at the expense of the livelihoods and environment of the local community, or in exchange for future generations’ opportunities and choices, and global climate. In addition, the Project does not align with the policies of the Japanese government and the JICA Guidelines for Environmental and Social Considerations (the Guidelines) as described in the footnotes. We strongly demand that the Japanese government and JICA not finance this coal plant for the Indramayu community and future generations in Indonesia and the world. INITIAL SIGNATORIES:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI – FoE Indonesia)WALHI West JavaFriends of the Earth Japan350.org JapanJapan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)Kiko Network, JapanMekong Watch, Japan

FoE Japan
785 supporters
Petitioning 関西電力株式会社社長 岩根茂樹 様, 原子力規制委員会委員長 更田豊志 様, 経済産業大臣 菅原一秀 様

関電の原発マネー徹底究明と原子力からの撤退を求めます

【締め切りました。】 ◇関西電力宛:金品受領の責任をとり、八木会長・岩根社長をはじめ受領した20名は辞任すること稼働中の原発の運転を停止し、原子力からの撤退を表明すること ◇原子力規制委員会宛:高浜1・2号、美浜3号の老朽炉対策工事等を中止させ、関西電力の全ての原発の審査を中止すること。稼働中の原発の運転停止を命じること ◇経済産業省宛:公正な第三者委員会で徹底調査し、結果を公表すること。関西電力の原発運転の資格を取り消すこと >Googleフォームから署名  >紙の署名用紙(PDF) 関西電力の今回の黒い原発マネー事件について、私たちの怒りは収まりません。関電の原発工事の発注から始まり、高浜町の下請企業、高浜町の元助役(関電子会社の元顧問等)を通じて、3億2千万円もの金品が関電幹部に渡っていました。発注工事の原資は電気料金であり、原発マネーの還流にもあたる前代未聞の醜悪な事件です。大飯原発や美浜原発でも同様のことがないのか、深い闇の真相は未だ明らかになっていません。 関電は、福島原発事故の被災者や避難者の苦悩も顧みることなく、地元有力者との癒着を深め、原発を推進してきたのです。そして、長期に渡ってこれらを隠蔽し続けてきました。傲慢な関電の体質そのものです。このような関電に、危険な原発の運転を続けさせるわけにはいきません。高浜3・4号のプルサーマルは中止すべきです。原発運転継続のための使用済燃料の「中間貯蔵施設」や、サイト内乾式貯蔵の建設などもってのほかです。 関電は再稼働のための審査を受けながら、裏では巨額の金品を受領していたのです。原子力規制委員会は再三にわたり「電力会社のコンプライアンス、社会的責任と信頼」を強調してきました。しかし関電は、これも踏みにじってきました。関電の「安全対策工事」には、問題となっている地元下請け企業が関与していたことも明らかになっています。これらを重視し、高浜1・2号、美浜3号の老朽炉対策工事等、関電の工事を全て即刻中止させ、関電の原発の審査も中止すべきです。稼働中の大飯・高浜原発については、運転停止を命じるべきです。 経済産業大臣は、今回の金品受領の再調査を関電に命じました。しかし、関電が組織する調査委員会では真相は闇に葬られてしまいます。今回の事件のみならず、大飯原発・美浜原発でも同様の問題がないのか、調査範囲も拡大すべきです。徹底解明のため、原発に批判的な弁護士等を含めた公正な第三者委員会で調査し、その結果を全て公表すべきです。監督官庁としての責任を果たすのは、関電の原発運転許可を取り消すしかありません。 署名締め切り 2019年10月15日 緊急署名呼びかけ団体:福井、関西、首都圏の 18 団体:ふるさとを守る高浜・おおいの会/福井から原発を止める裁判の会/アジェンダ・プロジェクト/おおい原発止めよう裁判の会事務局/グリーン・アクション/原発なしで暮らしたい丹波の会/原発なしで暮らしたい宮津の会/原発を考えるびわ湖の会/子どもたちに未来をわたしたい・大阪の会/脱原発はりまアクション/脱原発へ!関電株主行動の会/七番めの星/避難計画を案ずる関西連絡会/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)/原子力規制を監視する市民の会/国際環境NGO FoE Japan/国際環境NGO グリーンピース・ジャパン 連絡先団体ふるさとを守る高浜・おおいの会:福井県大飯郡高浜町小和田29-17 東山幸弘方グリーン・アクション:京都市左京区田中関田町22-75-103 TEL:075-701-7223 FAX:075-702-1952美浜の会:大阪市北区西天満4-3-3星光ビル3階 TEL:06-6367-6580 FAX:06-6367-6581原子力規制を監視する市民の会:東京都新宿区下宮比町3-12-302 TEL:03-5225-7213 FAX:03-5225-7214

FoE Japan
820 supporters
Petitioning Mr. Hideo Sawada, H​.​I.S. Co., Ltd. Chairman (CEO), Mr. Shohei Akao, CEO, H​.​I.S. Super Power

Do not construct the palm oil power plant that ruins tropical forests!!

Dear H.I.S., Do not construct the palm oil power plant that ruins tropical forests and future generations!  >Japanese One of the leading travel agencies in Japan, H.I.S. began constructing a power plant in Kakuda City, Miyagi Prefecture that utilizes palm oil. The plant is expected to burn about 70,000 tons of palm oil a year. In the countries that produce oil palm such as Malaysia and Indonesia, the habitats of wild animals are being destroyed as well as a large amount of CO2 being emitted due to peatland and tropical forest destruction. Burning palm oil for power generation leads to further destruction of tropical forests. Mr. Hideo Sawada, H.I.S. Co., Ltd. Chairman (CEO)Mr. Shohei Akao, CEO, H.I.S. Super Power A leading travel agency in Japan, H.I.S. Co., Ltd. currently plans to construct a power plant that utilizes palm oil as a main source of fuel in Kakuda City, Miyagi Prefecture. This plant is expected to burn 70,000 tons of palm oil a year. Palm oil is used in various products that people use on a daily basis, and is produced from oil palm. The major countries that produce oil palm are Malaysia and Indonesia, and production of oil palm has been a serious issue. Oil palm is usually produced on a large-scale, and this has led to a number of environmental problems such as destruction of tropical forests and peatlands, high CO2 emissions and diminishment of wildlife habitats. It causes not only these environmental problems but also social problems including human rights violation of farm workers by forced labor and land conflicts by oil palm plantation development. The increasing demand for palm oil as food has already led to these environmental and social issues. If it is going to be used for power generation, it is clear that the situation surrounding these producing countries will worsen. According to the research entrusted by the European Commission, CO2 emissions from palm oil is higher than CO2 emissions from coal when it is used as biomass fuel, with palm oil being 231g CO2-eq/MJ(note1) and coal 97.3gCO2-eq/MJ(note2). This indicates that power generation with palm oil is not suitable for renewable energy. For this reason, in the European Union, palm oil as biomass fuel is not considered as renewable energy. In the Feed-In Tariff System (FIT), only the oil approved by the Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) can be used for power generation, but the problem is drastic increase in demand for palm oil will become the driving force to further develop oil palm plantations. At the assembly in Kakuda City December 2018 and March 2019, the city council severely criticized this project by H.I.S., calling the city mayor to carefully reconsider this project and withdraw from it. Concerned about climate change and hoping for a true recovery from the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster, local environmental organizations and citizens in Miyagi have been seeking for truly sustainable energy that does not bring any negative impacts on the environment and society of producing countries. Your corporate philosophy is “to contribute to the advancement of world peace and mutual understanding by increasing the knowledge of people around the world through tourism, and thereby overcoming the differences of nationality, race, culture and religion,” and contributing to such an environmentally destructive power plant does not match your corporate philosophy. We thus urge you to stop the construction of the power plant. Power generation with palm oil, as described above, will progress the damaging effects of climate change through high CO2 emissions and destruction of tropical forests. The climate strike started from a 15 year-old girl in Sweden in August of last year, grew into a world movement and more than 1,500,000 young people in over 2000 cities, 125 countries joined the world climate strike on March 15th. To protect tropical forests and the future of young generations and for a true recovery from the disaster on March 11, 2011, we demand H.I.S. withdraw from the palm oil power plant project in Kakuda City, Miyagi Prefecture. note1)ECOFYS Netherlands B.V., "The land use change impact of biofuelsconsumed in the EU -Quantification of area and greenhouse gas impacts", 27 August 2015, p.40https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf note2) Estimated by the following data:Environment of Ministry, Japanhttps://ghg-santeikohyo.env.go.jp/ Institute of Energy Economics Japanhttps://eneken.ieej.or.jp/data/old/pdf/enekei/lci.pdf Organized by: Friends of the Earth JapanWALHI (Friends of the Earth Indonesia)Japan Tropical Forest Action NetworkPlantation WatchHutan-Save the Tropical ForestsCitizens for community renovation in Gamo, SendaiCitizens group against coal power in Sendai BayCitizens group supporting the constitution in Ichihara CityKiko NetworkCitizens network in Chiba PrefectureCitizens group against coal power in Ichihara Citizens group against coal power in Tokyo BayCitizens group against coal power in Soga, Chiba CityPolicy research network for Sodegaura citizensChiba Environmental Information CenterCitizens group against coal power in YokosukaMighty EarthGREEN ALLIANCE JapanRainforest RescueGreenpeace Japan ASUKA Jyusen, Professor, Tohoku UniversityHASEGAWA Koichi, Professor, Tohoku UniversityHIROSE Toshio,HOBO Takehiko, Honorary professor, Shimane UniversityHOSOKAWA Komei, Professor, Kyotoseika UniversityIINUMA Sayoko, Global Environmental ForumINOUE Makoto, Professor, Waseda UniversityINOUE Tomoaki,KONISHI Yukiko, Representative, Citizens group against coal power in Soga, Chiba CityMATSUBARA Hironao, , Chief researcher, ISEPMATSUURA Makoto, Honorary professor, Miyagi College of TechnologyMITOBE Hidetoshi, doctorMITSUTA Kanna, Executive Director, Friends of the Earth JapanMIZUGUCHI Takechi, Professor, Takasaki Keizai UniversityTERANISHI Shun’ichi, Professor, Hitotsubashi UniversityTODA Kiyosh, Professor, Nagassaki UniversityTOMARI Miyuki, Representative Director, Biomass Industry NetowrkYAMASHITA Hidetoshi, Associate professor, Hitotsubashi UniversityYOKEMOTO Masahumi, Professor, Osaka-city University

FoE Japan
4,786 supporters
Petitioning President Donald John Trump

Save the democracy and coral reef of Okinawa ! "NO" to the new U.S. base at Henoko

Save the democracy and coral reef of Okinawa!"NO" to the new U.S. base at Henoko> Japanese  >Français  The Japanese Government is about to landfill one of the most biodiverse waters in the world, due to the construction of the US military base in Henoko, Okinawa Prefecture. Rare species of coral such as Porites Okinawensis Veron and Stylaraea Punctata have been spotted in and around the area that is to be reclaimed, and the construction work will pose further threat to their survival. The central government promised to transplant 70,000 colonies before the construction, however, transplanted only 9. Additionally, where there were 3 dugongs identified in the nearby area, 1 was found dead at a fishing port in Nakijin-village, the northern part of Okinawa Island, on March 18. The other 2 dugongs have recently been missing. Experts are concerned about the effects of the presence and noise of construction ships on the dugongs. It has been pointed out that some of the seafloor of the planned construction site facing Oura Bay is as fragile as the consistency of ‘mayonnaise’. A recently conducted study has revealed that this fragile seabed reaches as deep as up to 90 meters. Reinforcement works to strengthen the weak foundation at this depth has never been done in Japan nor anywhere else in the world. It is unclear how much this project would cost, and how many years it would take to complete. The people of Okinawa continue to demonstrate overwhelming sentiment, condemning the construction of the new U.S. military base at Henoko. In a referendum held on February 24, 2019, 72% of voters - equating to 434,273 people- voted against it. The ’Opposing’ votes made up the vast majority in every municipality. Despite this clear message, the central government ignored these voices and started to landfill the new area on March 25. Although it only accounts for 0.6% of Japan’s total land area, Okinawa hosts more than 70% of the total U.S. military bases in Japan. We must face the outrageous truth that Okinawa has been forced to shoulder a disproportionate burden for Japan’s security. In the first place, it is wrong to regard the construction of the new base at Henoko as a relocation of Futenma. The outrage of the Okinawan people erupted in 1995 when three U.S. service members abducted and raped a 12-year-old girl. Japan and the U.S. governments developed a sense of crises to the surging anti-U.S. and anti-base sentiment, so they established the Special Action Committee on Okinawa (SACO) to alleviate the burdens of base-hosting communities. SACO laid out policies to realign, consolidate, and reduce U.S. facilities and adjust operational procedures appropriately. If the Japanese government really means to ‘stand by’ the people of Okinawa as they remark over and over again, they must respect the will of the people, feel their anger and sorrow, and make every effort to urge the U.S. to immediately return the land at Futenma - identified as the most dangerous military base in the world. The return should be unconditional, not an exchange for the Henoko new base as a fait accompli. Pushing the construction through is nothing other than a clear violation of the human rights of the people of Okinawa, who have continued to show overwhelming opposition to the new Henoko base, including in the February referendum. We hereby demand the governments of Japan and the U.S. immediately cease construction of the new base at Henoko, and save the democracy and coral reef of Okinawa. TO:Prime Minister Shinzo ABEMinister of Defense Takeshi IWAYAPresident Donald John TRUMPChairman Adam SMITH, House Armed Services Committee U.S. House of RepresentativesChairman James INHOFE, Chairman, House Armed Service Committee U.S. Senate Organized by:Friends of the Earth United StatesFriends of the Earth JapanProtect Henoko & Takae! NGO Network *This petition is a collaboration of the second White House Petition created by Robert Kajiwara.  This petition will continue after closing the second White House Petition created by Robert Kajiwara. Contact:Friends of the Earth Japan 1-21-9, Komone, Itabashi, Tokyo, 173-0037E-mail: info@foejapan.orgTel: 03-6909-5983 Fax: 03-6909-5986

FoE Japan
3,483 supporters
Petitioning Prime Minister of U.K. Teresa May, Prime Minister of Japan Shinzo Abe, CEO of Hitachi, Toshiaki Higashihara

Stop Hitachi's Wylfa Nuclear Project

Stop Wylfa Nuclear Project    >Japanese    >Organizational sign-on We, undersigned people and organisations, demand the cancellation of Hitachi’s nuclear power plant project on the Isle of Anglesey, Wales.  The Isle of Anglesey is a very beautiful place: farmers have cultivated the lands here for thousands of years: there is unspoiled nature including a colony of Arctic terns which are protected under EU law.The island is a stronghold of the distinctive Welsh culture and language. The nuclear project will destroy all these invaluable legacies.  Were a nuclear accident to happen, it could contaminate a wide region including Anglesey. People could lose their homes and the local economy could be destroyed.  The U.K., like Japan, has no solution to the problem of how to deal with highly radioactive waste. The project will inevitably generate untreatable contaminated waste and pass that legacy to future generations.  Renewable energy has been developed dramatically in the U.K.. The strike price for offshore wind power is almost half that of Hinkley Point C. Moreover, energy demand in the U.K. is decreasing. There is no reason for the U.K to build new nuclear power plant.  It is said that the cost of Wylfa is 3 trillion yen. Hitachi is asking the U.K. and Japanese government for financial support. Providing fiscal support or public finance for the project transfers risks and cost to the public. Whilst austerity measures cut necessary services such as education and welfare, it is wrong to put money into nuclear power.  In Japan, due to TEPCO’S Fukushima Daiichi nuclear accident, many people have lost their homes, land, livelihood and community cohesion. Local society and the economy were devastated by the nuclear disaster. TEPCO is technically in bankruptcy and now nationalised. No one can foresee the end of the disaster. Contaminated soils and water are being produced without solutions for their disposal. Please don't ignore this reality. Do not produce any more radioactive wastes and pull out of the nuclear industry for the sake of future generations. Petition organized by Friends of the Earth Japan and PAWB-People Against Wylfa B  Contact: Friends of the Earth Japaninfo@foejapan.org+81-3-6909-5983Ayumi Fukakusa People Against Wylfa B (PAWB)pawbcymru@gmail.comDylan Morgan --------------------------------------------------------- I:Prif Weinidog y DU Theresa May Prif Weinidog Siapan Shinzo Abe Cadeirydd Gweithredol Hitachi, Toshiaki Higashihara Ataliwch Brosiect Niwclear y Wylfa Rydym ni, yn bobl a sefydliadau â’n henwau isod, yn mynnu diddymiad prosiect gorsaf niwclear Hitachi ar Ynys Môn, Cymru.  Mae Ynys Môn yn lle hardd iawn: mae ffermwyr wedi gweithio’r tiroedd yma am filoedd o flynyddoedd: mae yma natur ddilychwin gan gynnwys nythfa o fôr-wenoliaid yr Arctig sy’n cael eu diogelu dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd ger safle’r Wylfa. Mae’r ynys yn gadarnle unigryw i’r iaith a’r diwylliant Cymraeg. Bydd y prosiect niwclear yn dinistrio’r holl etifeddiaeth hon.  Pe byddai damwain niwclear yn digwydd, gallai lygru rhanabrth eang gan gynnwys Ynys Môn. Gallai pobl golli eu cartrefi a gallai’r economi leol gael ei dinistrio.  Nid oes gan y D.U., fel Siapan, unrhyw ateb i’r broblem o sut i ddelio â gwastraff ymbelydrol iawn. Bydd y prosiect yn anochel yn cynhyrchu gwastraff llygredig nad oes modd ei drin ac yn trosglwyddo’r etifeddiaeth i genedlaethau’r dyfodol.  Mae ynni adnewyddadwy wedi cael ei ddatblygu’n ddramatig yn y D.U. Mae’r pris taro ar gyfer ynni gwynt yn y môr bron hanner pris trydan Hinkley Point C. Ymhellach, mae galw am drydan yn y D.U. yn gostwng. Nid oes unrhyw reswm i’r D.U. godi’r orsfa niwclear newydd.  Dywedir bod cost y Wylfa yn 3 triliwn yen. Mae Hitachi yn gofyn i lywodraethau’r D.U. a Siapan am gefnogaeth ariannol. Mae darparu cefnogaeth gyllidol neu arian cyhoeddus ar gyfer y prosiect yn trosglwyddo risgiau a chost i’r cyhoedd. Tra bo mesurau llymder yn torri gwasanaethau angenrheidiol fel addysg a lles, mae’n anghywir i roi arian i mewn i ynni niwclear.  Yn Siapan, yn sgîl damwain niwclear TEPCO yn Fukushima Daiichi, collodd llawer o bobl eu cartrefi, tir, bywoliaeth a chydlyniad cymunedol. Cafodd y gymdeithas a’r economi leol eu dinistrio gan y drychineb niwclear. Mae TEPCO yn fethdalwr yn dechnegol ac wedi cael ei genedlaetholi. Ni all neb rag-weld diwedd y drychineb. Mae priddoedd a dŵr llygredig yn cael eu cynhyrchu heb ddatrysiad ar gyfer eu gwaredu.  Peidiwch ag anwybyddu’r realiti hwn. Peidiwch â gwastraffu mwy o wastraffau ymbelydrol a thynnwch allan o’r diwydiant niwclear er mwyn cenedlaethau’r dyfodol.  Drafftiwyd y ddeiseb gan Gyfeillion y Ddaear Siapan a PAWB-Pobl Atal Wylfa B/People Against Wylfa B    

FoE Japan
440 supporters
Petitioning 東京電力ホールディングス株式会社 代表執行役社長 小早川 智明 様, 経済産業大臣 菅原 一秀 様, 原子力規制委員会委員長 更田豊志 様

私たちのお金を、日本原電・東海第二原発の再稼働のために使わないでください

>2019年10月25日、再度提出します! >2018年11月20日、提出しました! >団体賛同 >署名用紙(PDF) 東京電力ホールディングス株式会社  代表執行役社長 菅原 一秀 様経済産業大臣 世耕弘成 様原子力規制委員会委員長 更田豊志 様 私たちのお金を、日本原電・東海第二原発の再稼働のために使わないでください 東海第二原発を許可しないでください 日本原電・東海第二原発の再稼働に必要な費用に関して、東京電力と東北電力が経済的支援を表明しました。 しかし、東京電力は、福島第一原発事故の賠償・廃炉などの費用が払いきれず、巨額の公的資金や各地の電力消費者から徴収された電気料金が注入され、形だけ破綻を免れているのが実態です。いわば私たちのお金が注ぎ込まれているわけです。 本来、破たん処理が行われるべき東電を、新しい組織(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)や法律(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法)をつくって、実質「国有」化してまで存続させる理由の一つとして、「福島原発事故被害者への賠償を円滑に行う」ことと説明されてきました。 そんな東京電力が、原発事故被害者の賠償についてはADRの和解案を拒否し続ける一方で、他社の原発の再稼働を支援することは、まったく納得できません。日本原電を救済するお金があるのであれば、原発事故被害者の賠償にあてるべきではないでしょうか。 日本原電・東海第二原発のために私たちのお金を使わないでください。  日本原電は、原発を推進するために設立された国策会社です。原発しか持たず、所有する4つの原発のうち2つは廃炉が決まり、現在発電を行っていない日本原電が破たんを免れているのは、東電、関電などがあわせて年間1,000億円の「電気料金」を支払っているからです。原発という「国策」が生み出した過去の産物を、破たんさせることができず、電力事業者が支えているという歪な構図となっています。こちらも、いわば私たちのお金が使われているといっても過言ではありません。 今回、原子力規制委員会の審査のうち「経理的基礎」の部分を通すために、日本原電の要請をうけて、東電、東北電が支援の意思を示しました。しかし、これは単なる意思表示に過ぎず、最終判断ではありません。日本原電の「経理的基礎」はきわめて脆弱なものです。 そのほかにも、老朽化し、被災した東海第二原発は、多くのリスクを抱えています。防潮堤の基礎の液状化、ケーブルの防火対策、水蒸気爆発の危険性などは、解決のめどがたっていません。  東海第二原発の30km圏の人口は約96万人。万が一の事故のとき、これだけの人たちを避難させることは不可能です。茨城県内17の市町村は、運転延長に反対する意見書を可決しています。 日本原電の東海第二原発の再稼働を認めないでください。 署名呼びかけ開始:2018年4月11日第5次締め切り:2019年10月24日署名呼びかけ:国際環境NGO FoE Japan、原子力規制を監視する市民の会署名送付先:〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-12明成ビル302      原子力規制を監視する市民の会問い合わせ先:国際環境NGO FoE Japan TEL: 03-6909-5983 協力団体:茨城:原発事故からくらしを守るネットワーク、さよなら原発いばらきネットワー ク、常総生活協同組合、脱原発ネットワーク茨城、脱原発とうかい塾、東海第二 原発再稼動ストップ日立市民の会、反原子力茨城共同行動福島:原発いらない福島の女たち、原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)、 脱原発福島ネットワーク、フクシマ・アクション・プロジェクト、ふくしま WAWAWA-環・話・和ーの会関東・新潟・関西:eシフト、エナガの会、国際青年環境NGO A SEED JAPAN、グリーン・アクション・さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト、首都圏反原発連合、地球救出アクション97  賛同団体(2018年8月7日時点): 特定非営利活動法人ふくしま地球市民発伝所、公害・地球環境問題懇談会、さよなら玄海原発の会・久留米、さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト、生命(いのち)を考える福島と鹿児島の会、放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会、被ばく医療を考える会かごしま、みさと市民原子力発電研究会、オールターナティブズ、原発の危険性を考える宝塚の会、東海第二原発再稼動ストップ日立市民の会、ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン、茨城県平和委員会、所沢「平和都市宣言」実現する会、原子力公害に取り組む札幌市民の会、ふぇみん婦人民主クラブ、さよなら原発北葛の会、脱原発福島ネットワーク、希望のたね・みと、福島原発被害山木屋原告団、千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会、子ども脱被ばく裁判の会、会津放射能情報センター、高木学校、足元から地球温暖化を考える市民ネットたてばやし、原発いらない人びとの会、平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声、花風香の会、放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜、上岩出診療所、原発なくそうミツバチの会、春を呼ぶ会、福島老朽原発を考える会、バスストップから基地ストップの会、スローアグリカルチャー研究会、浜岡原発の広域避難を考える静岡県東部実行委員会、原発さよなら千葉、戦争への道は歩かない!声をあげよう女の会、原発事故を考える町田市民の会、地球救出アクショ ン97、原発を考える品川の女たち、未来への風いちから、原発なくせ三重県民会議、三陸の海を放射能から守る岩手の会、美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会、ポレポレ佐倉、Mox反対伊方の会、子供の未来を考える会ハチドリ、放射能から子供を守る会・塩谷、玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会、安倍政権にNO!東京・地域ネットワーク、バスストップから基地ストップの会、板橋の生活環境を考える会、脱原発かわさき、子どもたちに未来をわたしたい・大阪の会、脱被ばく実現ネット、チェルノブイリ子ども基金、未来の福島こども基金、緑の党グリーンズジャパン、原発震災を防ぐ風下の会、脱原発の日実行委員会、虹とみどりの会、緑ふくしま、アジア開発銀行福岡NGO フォーラム、放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク、原発の危険性を考える宝塚の会、原発いらん!山口ネットワーク、原発止めよう!東葛の会

FoE Japan
4,625 supporters
Petitioning Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, Mr. Hiroshige Seko, Minister of Ministry of Economy, Trade and Industry, Mr. Taro Aso, Minister of Finance, Mr. Taro Kono, Minister of Foreign Affairs

No to Hitachi’s Nuclear Exports Using Japanese Public Money

>PDF  >Japanese  >Sign-on as an organization Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of JapanMr. Hiroshige Seko, Minister of Ministry of Economy, Trade and IndustryMr. Taro Aso, Minister of FinanceMr. Taro Kono, Minister of Foreign Affairs Horizon Nuclear Power, a wholly owned subsidiary of Japanese electronics giant Hitachi Ltd., is attempting to construct a 2.7 gigawatt nuclear power plant in Wylfa, on the scenic and historic island, Anglesey, Wales, in the United Kingdom. The project cannot proceed without public financial support, and the Government of Japan is orchestrating an “all-Japan” support system to secure its financing, backed up by public money[1].  We, the undersigned, express our strong opposition to the use of public funds for this project specifically, and nuclear exports in general. Petition organizer:Friends of the Earth Japan1-21-9 Komone, Itabashi-ku, Tokyo, Japan, 173-0037 Tel: 81-3-6909-5983, Fax: 81-3-6909-5986, E-mail: info@foejapan.org, Web www.foejapan.org  Deadlines1. March 31, 20182. April 30, 20183. May 31, 2018 CC: Mr Akira Kondoh, Governor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)Mr Kazuhiko Bando, Chairman and CEO, Nippon Export & Investment Insurance, (NEXI)Mr. Toshiaki Higashihara, President & CEO, Hitachi Ltd.Mr Kanetsugu Mike, President & CEO, Bank of Tokyo-MitsubishiMr Koji Fujiwara, President & CEO, Mizuho Bank, Ltd.Mr Makoto Takashima, President and Chief Executive Officer, Mitsui Sumitomo Banking Corporation Background Of the currently estimated project cost of 3 trillion yen, half is expected from loans and half from investments. Three Japanese megabanks (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corp, Mizuho Bank,) are expected to lend 500 billion yen. But those loans are to be guaranteed by the government-owned Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). The government-owned Japan Bank for International Cooperation (JBIC) and UK commercial financial institutions are expected to extend the remaining trillion yen in loans. For the investment portion, the Development Bank of Japan (DBJ) is expected to be a major investor. It is solely owned by the Government of Japan. Meanwhile, the government is strongly encouraging Japan’s electric power utilities to invest in the Wylfa project, including Tokyo Electric Power Corporation (TEPCO), which owns the damaged Fukushima nuclear plant, and whose majority shareholder is the government-backed Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation. Also, local governments are among the largest shareholders in Japan’s power utilities. 1. It is not acceptable to transfer this huge risk to the public Chairman Hiroaki Nakanishi of Hitachi Ltd. said, “The UK government, Japanese governments and Hitachi all share the view that this project is impossible without government commitments,” and admitted that it would be difficult to pursue as a private sector project . Apart from accidents, other possible risks in with nuclear power are enormous, such as an escalation of costs and challenges with safety, security, construction, tighter regulations, public opposition, and the processing of radiative waste, etc.. Taking account these risks, the companies and banks should not continue the projects. “Moral hazard” occurs when someone increases their exposure to risk when insured. The Wylfa project proponents are preparing to take more risks because the government is setting the public up to bear the cost of those risks while they are making a profit, which is unacceptable. 2. No real safety assurance in public financing of nuclear exports The Government of Japan has guidelines to verify the safety of operations in the case of nuclear exports supported by public financing. However, the procedures are merely a formality, checking off yes or no against a list of items, such as if the recipient country is a member of a treaty, or if some kind of regulatory system is in place. There is no effort to confirm the safety of the actual project. Furthermore, the Japanese public receives no concrete information about what the government has done to verify safety, only a general summary after a decision. Meanwhile, JBIC and NEXI, the main bodies to provide government-backed financing and insurance for nuclear exports, maintain that any confirmation of safety should be done by the government; so JBIC and NEXI claim not to be in a position to do so. In fact, they do have and implement “Guidelines for Environmental Social Considerations” to avoid environmental destruction or infringement of human rights in other international projects. In terms of the nuclear power projects, a new guideline was formulated in 2017. However, the scope of new guidelines is limited to the “information disclosure.” If the current guidelines are employed, both the government and public financing and insuring institutions, such as JBIC/NEXI, could provide public financing and insure risky nuclear power projects without assuring safety. 3. The age of nuclear exports is over The catastrophic social, environmental and financial impacts of the disaster at TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant are still ongoing and details about the cause of the accident and subsequent incidents remain unclear. The costs of decommissioning the defunct nuclear power facilities and dealing with contamination and compensation have swollen to 21.5 trillion yen by government estimates. Many residents of the affected region have lost their homes and are still facing very difficult circumstances. Public opinion in Japan strongly favors an end to nuclear power, and more than half of the public opposes the idea of nuclear exports . Meanwhile, in global trends renewable energy has made significant progress and costs have dropped, while energy-saving technologies have also improved significantly. Many countries have turned the corner and rejected nuclear power. For example, in 2016 Vietnam abandoned plans to build its first two nuclear plants (proposed by Japan and Russia) largely on the grounds that nuclear power is not economically competitive. In this context, why is the Japanese government planning to commit the public’s money to promote nuclear exports? This is the wrong direction, for logical and economic reasons. Moreover, there has not been sufficient public and parliamentary discussion in Japan about nuclear exports. It is not acceptable to commit public funds where they will only benefit a limited number of corporations. Japan still has much to learn from the Fukushima nuclear accident. What the government needs to promote with public resources are sound programs and technologies that will phase out nuclear and promote sustainable society. [1] Hitachi’s nuclear power business in the UK: Supported by the UK and Japanese governments. If fails, the public will be held responsible, The Asahi Shimbun, 1 November 2018 [2] Hitachi to construct a nuclear power station in the UK: Active involvement of Japanese and UK governments is a must, said Chairman-elect of the Keidanren Federation of Economic Organization, 13 February, 2018. (https://jp.reuters.com/article/hitachi-uk-nuclear-idJPKBN1FX0O7, in Japanese) [3] 16 June 2013, “58% do not support nuclear power export, 24% support,” Jiji Opinion Poll  

FoE Japan
368 supporters