Batalkan Pengesahan RUU Ormas!
  • Adressée à Marzuki Ali

Cette pétition a été remise à:

Ketua DPR RI
Marzuki Ali
Komisi V DPR RI
Teguh Juwarno
Komisi V DPR RI
Teguh Juwarno
Komisi III DPR RI
Didi Irawadi Syamsudin
Arif Wibowo
Wakil Ketua DPR RI
Ety Lusiana
Indah Budiarto
Anggota FPPP DPR RI
Asrul Aswar
Tjahjo Kumolo
Ketua Panitia Khusus (PANSUS) RUU Ormas
Abdul Malik Haramain
Anggota Pantia Kerja (PANJA) RUU Ormas
Sumaryati Aryoso
Anggota Panitia Kerja (PANJA) RUU Ormas DPR RI
Nurhasan Zaidi
Anggota F-PDIP DPR RI
Eva Sundari
Anggota F-PDIP DPR RI
Ganjar Pranowo
Wakil Ketua DPR RI
Pramono Anung
Ketua DPR RI

Batalkan Pengesahan RUU Ormas!

    1. Kristina Viri
    2. Pétition de

      Kristina Viri

      jakarta, Indonésie

Apakah Anda tergabung dalam sebuah kelompok, komunitas, atau organisasi apapun? Kalau iya, hati-hati.

Saat ini, DPR dan Pemerintah ingin mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Sebentar lagi 25 Juni 2013 RUU ini akan disahkan. Isinya menghambat anda untuk berkumpul dan berorganisasi, bahkan sekecil apapun.

Siapapun anda, ketika kumpul bersama dua orang atau lebih, memiliki kesamaan tujuan dan minat, maka anda wajib mendaftarkan komunitas, kelompok maupun organisasi anda ke Bupati, Walikota, Gubernur, atau Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, harus membuat akta notaris!

Tidak hanya itu. Menurut RUU ini, setiap komunitas/kelompok anda harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), surat pernyataan tidak berafiliasi partai politik, untuk mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jika tidak, maka anda dilarang beraktifitas.

Tidak hanya wajib daftar, semua organisasi, kelompok, atau komunitas di Indonesia juga bisa dihentikan kegiatannya bahkan dibubarkan dengan ukuran yang bisa di tarik-ulur oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Berorganisasi atau berkumpul merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali. Jika ini merupakan hak, maka selayaknya negara/pemerintah memfasilitasi dan memberikan perlindungan, bukan memberikan batasan dan kewajiban yang memberatkan.

Awalnya, pembuatan RUU ini bertujuan untuk menindak organisasi pelaku kekerasan. Kita setuju. Tapi Indonesia sudah punya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa menjerat pelaku kekerasan atau tidakan kriminal. Faktanya? Itu tak dilakukan. Karena memang masalahnya bukan pada Undang-Undang, melainkan penegakan hukum.

Signatures récentes

    Informations

    1. 1 500 signatures récoltées

    signataires

    • Dicky Januardi BEKASI, INDONéSIE
      • il y a 5 mois

      Am i Robot??Not a human??

      Signaler ce commentaire
    • Dicky Januardi BEKASI, INDONéSIE
      • il y a 5 mois

      Ga ada yang lebih pentingkah yang bisa diurus??Lama-lama jadi negara boneka

      Signaler ce commentaire
    • Tri Irshadi BOGOR, INDONéSIE
      • il y a 5 mois

      ngeribetin deh, belum nanti pas proses daftar ini itu ke pemerintah pasti dipersulit dan susah. tau sendiri pemerintah/orang indonesia itu birokrasinya berbelit-belit.

      Signaler ce commentaire
      • il y a 5 mois

      tolak

      Signaler ce commentaire
    • DEO DE NADA JAKARTA, INDONéSIE
      • il y a 5 mois

      emm...engga deh ya * lirik FPI

      Signaler ce commentaire

    Développez vos propres outils pour gagner.

    Utilisez l'API de Change.org pour développer vos propres outils de mobilisation. Découvrez comment commencer.