Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, Kementrian Dalam Negeri: MENUNTUT PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS UNTUK ANAK-ANAK INDONESIA
  • Petitioned Prof.DR.Mahfud MD

This petition was delivered to:

Ketua Mahkamah Konstitusi
Prof.DR.Mahfud MD
Hakim Mahkamah Kostitusi
Achmad Sodiki
Hakim Mahkamah Konstitusi
DR. Ahmad Fadlil
Hakim Mahkamah Konstitusi
DR. Hamdan Zoelva
Hakim Mahkamah Konstitusi
Prof. Maria Farida
Hakim Mahkamah Konstitusi
DR. Muhammad Alim
Hakim Mahkamah Konstitusi
DR. Akil Mochtar

Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, Kementrian Dalam Negeri: MENUNTUT PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS UNTUK ANAK-ANAK INDONESIA

    1. Petition by

      Jaringan Kerja Akta Kelahiran

      Jakarta, Indonesia

“Ibu Darsi (bukan nama sebenarnya) seorang ibu dari kelaurga tidak mampu yang tinggal di Jakarta berusaha menguruskan akta kelahiran bagi anaknya. Pembuatan akta ini ia lakukan untuk mengurus pengobatan Yayas (bukan nama sebenarnya)-4 tahun-yang saat ini mengalami gizi buruk. Ibu Darsi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk juga Kartu Keluarga. Untuk mengurusnya Ibu yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen ini sampai mengajukan permohonan ke Dinas Sosial, dan membayar denda sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun berbagai upaya yang ia lakukan gagal, permohonan akta kelahiran untuk anaknya di tolak. Karena tidak memiliki akta Yayas tidak bisa mendapatkan pengobatan gratis dari negara, padahal ia sedang mengidap penyakit flek paru-paru. Yayas juga tak bisa mendapatkan susu gratis karena dianggap tidak memiliki identitas”

Yayas adalah satu dari 50.000.000 anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Ada banyak masalah juga kerugian yang harus mereka hadapi karena ketiadaan akta. Dari mulai tak bisa sekolah, tak bisa berobat sampai dengan rentan menjadi korban perdagangan anak. Padahal sesungguhnya anak-anak Indonesia memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini dijamin dalam Pasal 28 B Undang Undang Dasar 1945, dan secara lebih detail dimuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Data statistik Susenas 2011 menunjukan 36% atau sekitar 50.000.000 anak Indonesia tidak dicatatkan kelahirannya. Ada banyak konsekwensi hukum karena ketiadaan akta kelahiran, pertama akta kelahiran adalah identitas dan pengakuan pertama sebagai warga negara, apabila tidak memilikinya anak tidak memiliki status kewarganegaraan. Kedua, dengan tidak memiliki status kewarganegaraan, anak tidak bisa mendapatkan perlindungan maupun hak-haknya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak akan rentan terhadap berbagai ancaman seperti kekerasan, tidak bisa sekolah, terlantar bahkan perdagangan anak.

Ada berbagai sebab anak-anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Menurut survei Universitas Negeri Jakarta di beberapa wilayah di Jakarta dan menanyakan sebab ketiadaan akta kelahiran adalah karena rumitnya prosedur pengurusan, mahalnya biaya, lokasi pengurusan yang jauh, adanya konflik dengan petugas/aparat karena adanya ketidaknyamanan dalam pelayanan,dan syarat sangat membebankan.
Jika dirunut dari instrumen hukum yang ada, permasalahan-permasalahan ini disebabkan oleh pengaturan pembuatan akta kelahiran dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang Undang ini telah mengubah status hak warga menjadi kewajiban. Misalnya saja, apabila dalam waktu setelah 60 hari kelahiran anda tidak mengurus akta kelahiran, maka anda harus mengurusnya di pengadilan. Tidak hanya itu, selain mengurus di pengadilan anda juga akan dikenakan denda keterlambatan. Bukankah akta kelahiran hak anda bukan? Mengapa harus membayar denda untuk mendapatkannya?

Melihat pada realitas dan banyak nya anak-anak yang menjadi korban karena ketiadaan akta kelahiran, kami, Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran menyatakan:

1. Menuntut Presiden , Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak Indonesia yang telah dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah melanggar hak-hak anak dan bertentangan dengan UUD 1945;

Demikian petisi ini kami buat. Apakah anda akan membiarkan Yayas dan 50.000.000 anak Indonesia terancam gizi buruk, sakit, tidak bisa sekolah, rentan perlakuan kekerasan, diskriminasi dan perdagangan anak? Jika tidak, tunjukan kepedualian anda dengan menandatangani petisi ini. Tanda tangan anda akan membantu mengubah nasib 50.000.000 anak Indonesia.

Jakarta, 20 November 2012 (Dalam Rangka Peringatan Hari Anak Se-Dunia)

To:
Prof.DR.Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki, Hakim Mahkamah Kostitusi
DR. Ahmad Fadlil, Hakim Mahkamah Konstitusi
DR. Hamdan Zoelva, Hakim Mahkamah Konstitusi
Prof. Maria Farida, Hakim Mahkamah Konstitusi
DR. Muhammad Alim, Hakim Mahkamah Konstitusi
DR. Akil Mochtar, Hakim Mahkamah Konstitusi
MENUNTUT PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS UNTUK ANAK-ANAK INDONESIA

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

    News

    1. Reached 250 signatures

    Supporters

    Reasons for signing

    • Lasmaria Siregar INDONESIA
      • 9 months ago

      Karena setiap anak punya hak untuk dilindungi dan diakui oleh negara.

      REPORT THIS COMMENT:
    • yola Trentreini INDONESIA
      • over 1 year ago

      Setiap anak berhak atas kewarganegaraannya, negara wajib memberikan dan melindungi hak mereka.

      REPORT THIS COMMENT:
    • Asmadi Khatib PADANG, INDONESIA
      • over 1 year ago

      Untuk kelengkapan administrasi

      REPORT THIS COMMENT:
    • Alfaa Noranda INDONESIA
      • over 1 year ago

      as a part of big nation

      REPORT THIS COMMENT:
    • Theresia Tobing JAKARTA, INDONESIA
      • over 1 year ago

      Anak-anak adalah masa depan bangsa, sudah seharusnya diperhatikan semenjak usia belia, bahkan sejak mereka lahir. Semoga pemerintah semakin memperhatikan.

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.