Bersihkan Desa Dari Atribut Partai Politik dan Caleg

Bersihkan Desa Dari Atribut Partai Politik dan Caleg

    1. Petition by

      Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara

Mengingat :

Bahwa Sistem pemilu Indonesia saat ini adalah Suara terbanyak baik pemilu Eksekutif dan Legislatif, maka dibutuhkan kecerdasan pemilih dalam hal menggunakan haknya.

Bahwa ada kecederungan calon Eksekutif dan Legislatif lebih menggunakan media kampanye dalam bentuk atribut (spanduk, baliho, poster) dan media massa untuk pencitraannya bukan kerja nyata dan atau berkomunikasi langsung dengan para pemilih.

Bahwa Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara memiliki motto atau semangat mencerdaskan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparatur desa menuju desa yang bahagia, mandiri dan sejahtera.

 

Menimbang

Bahwa UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 102 Pemasangan Alat Peraga Kampanye Ayat (1) menyebutkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau nama lain/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

Bahwa UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, Pasal 102 pasal (2) disebut Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 13 menyebutkan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui: antara lain : penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; dan pemasangan alat peraga di tempat umum;

Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 17 menyebutkan KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLNberkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor PerwakilanRepublik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peragauntuk keperluan kampanye pemilu;

Bahwa Peraturan KPU no 1 tahun 2013, Pasal 32 tentang larangan kampanye menyebutkan Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan antara lain Kepala desa dan Perangkat Desa

 

Menyerukan

Bahwa dengan semangat ikut Mencerdaskan Masyarakat Desa dalam hal Politik dan Mendukung tercipta profesionalitas Aparatur Desa, maka Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara menyerukan :
GERAKAN NASIONAL DESA TANPA ATRIBUT PEMILU

 

Mengharapkan

Partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat desa se Indonesia pada umumnya dan Pemerintahan Desa (BPD dan Pemerintah Desa) serta generasi muda desa untuk bersama – sama mendukung gerakan ini

Kesadaran partai politik untuk mendukung Gerakan ini dalam rtangka memberikan pembelajaran politik pada masyarakt desa dan anggota calon Legislatif dan eksekutif untuk lebih mengedepankan kampanye dialogis dengan para pemilih.

 

Menghimbau

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dan atau BPD dan atau Karang Taruna Desa dan atau tokoh desa menginisiasi rembug / musyawarah desa yang membahas tentang penataan pemasangan atribut / alat peraga pemilu.

Dalam rembug / musyawarah desa diarahkan pada kesepahaman untuk membuat Peraturan desa yang memuat tentang Tata Aturan Pemasangan Atribut Pemilu baik Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden maupun Kepala Daerah dengan memuat antara lain :
Bahwa di pemasangan atribut pemilu hanya boleh dipasang di tempat yang sudah ditentukan

Bahwa tempat yang ditentukan adalah depan gapura masuk desa dan atau lokasi strategis lain yang dimiliki oleh desa

Bahwa desa menyepakati dibentuk tim pengelola atribut pemilu yang bertanggungjawab pada forum rembug / musyawarah desa.

Bahwa tugas tim adalah mengelola, mengawasi dan menertibkan pemasangan atribut pemilu

Bahwa pemasangan atribut pemilu hanya dilakukan oleh tim dengan besaran biaya jasa yang ditetapkan dalam rembug / musyawarah desa

Bahwa biaya jasa meliputi jasa pemasangan dan sewa lokasi pemasangan.
Bahwa sewa lokasi pemasangan menjadi Pendapatan Asli Desa yang penggunaanya diatur dalam rembug / musyawarah desa

Bahwa sewa pemasangan dapat berbentuk (1) sewa tiang bendera harian / mingguan; (2) sewa pemasangan poster harian / mingguan

Bahwa calon legislative dan atau calon eksekutive dalam hal sosialisasi dalam bentuk rapat atau kampanye dialogis, pembagian selebaran dan sejenisnya harus berkoordinasi dan menggunakan jasa tim

Bahwa disepakati rumah dan atau halaman warga tidak diijinkan digunakan untuk pemasangan atribut pemilu

 

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dan atau BPD dan atau Karang Taruna Desa dan atau tokoh desa untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran pada warga tentang :

Bahwa memilih dalam pemilu adalah hak bukan kewajiban

Bahwa tidak cerdas memilih tanda gambar partai, seharusnya memilih nama dalam daftar caleg

Bahwa tidak bijak memilih nama dan atau orang yang tidak pernah dikenal dan atau dating bersilaturahmi ke desa

Bahwa sangat tidak layak memilih artai yang tidak melakukan pemasangan atribut pemilu di lokasi yang telah disediakan

Bahwa tidak bijak menerima bantuan dari calon legislative dan atau calon eksekutif secara orang per orang

Bahwa tidak merupakan politik uang bila menerima bantuan dan diterimakan atas nama organisasi di desa (pemerintah desa, karang taruna, PKK, kelompok tani, majelis peribadatan, dll)


Dan akhirnya kami mengajak segenap masyarakat untuk ikut mendukung dan mensukseskan gerakan ini, atas nama pembelajaran politik baik untuk masyarakat maupun partai politik di Indonesia

To:
Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Karang Taruna dan Tokoh Desa

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

    News

    1. Reached 25 signatures
    2. Dan Akhirnya... Satu desa hanya boleh satu alat peraga partai

      Oktober, Partai Hanya Boleh Pasang 1 Baliho di Tiap Desa

      Kemudian caleg nanti diberi zona khusus untuk pasang baliho. (Antara/ Andika Wahyu) VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum meminta inisiatif partai politik dan para calon anggota legislatif untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye yang melanggar aturan. KPU hanya memberi toleransi satu bulan sebelum alat peraga kampanye yang melanggar ditertibkan.

    3. Jangan Golput, Contreng Aja yang Bawah

      Jangan Golput, Contreng Aja yang Bawah

      Pemilu adalah sarana partisipasi warga negara dalam berpolitik dengan cara memberikan dukungan pada partai politik peserta pemilu. menjadikan semakin sempurnalah hak politik masyarakat dalam berdemokrasi.

    4. Reached 10 signatures
    5. SPANDUK MENOLAK ATRIBUT PARTAI

      Akan menjadi menarik sekaligus problematis, apabila spanduk kesepatakan warga itu meluas pada pesan-pesan lain, yang subtansinya adalah untuk menunjukkan, bahwa masyarakat sepenuhnya mempunyai hak dan akan menggunakan haknya sesuai dengan keinginannya. Tidak seperti selama ini dialami warga masyarakat, hak dan kekuasaan dirinya telah diambil oleh negara berikut representasi negara, termasuk partai. Bahwa masyarakat harus menggunakan hak pilihnya dan harus memilih jenis partai tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

      Spanduk adalah tanda, bahwa kelompok masyarakat mempunyai kekuasaan. Ketika tanda telah dikuasi oleh partai politik, ternyata ada kelompok masyarakat lain, yang juga mempunyai kekuasaan dan memproduksi tanda yang berbeda dari yang di buat oleh partai.

      Itulah sikap politik kelompok masyarakat dalam merespon rezim tanda dengan menghadirkan tanda lain yang berbeda.

      http://www.tembi.net/en/news/berita-budaya/spanduk-menolak-atribut-partai-4500.html

      Warga Keron Menolak Atribut Partai Politik

      Selasa, 10 Februari 2009 | 09:39 WIB AWAL tahun 2000, menjelang Pemilu 2004, maraknya pemasangan atribut partai politik di Dusun Keron, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memicu terjadinya perselisihan dua warga yang masih terikat tali kekerabatan dan bertetangga dekat.

    6. Warga Keron Menolak Atribut Partai Politik

      Tidak tanggung- tanggung, ketegasan sikap menolak pemasangan atribut bahkan dituangkan dalam bentuk peraturan dusun. Dalam peraturan itu, larangan memasang atribut parpol itu dinyatakan dalam empat poin penting, yaitu tidak boleh memasang spanduk, tidak boleh memasang bendera parpol, tidak boleh memasang stiker parpol, pamflet, poster parpol, serta tidak boleh memasang atribut parpol apa pun di tembok, pohon, dan tempat umum di Dusun Keron.

      Agar lebih ”mengancam” atau ”memperingatkan” warga ataupun penduduk kampung lain yang lewat, kertas pengumuman itu pun ditempel di sejumlah tempat, seperti di tembok rumah warga, pos kamling, dan pohon di sepanjang jalan di Dusun Keron.

      http://nasional.kompas.com/read/2009/02/10/09390873/warga.keron.menolak.atribut.partai.politik

    Supporters

    Reasons for signing

    • Ria Aritonang INDONESIA
      • 5 months ago

      Karena sy jg caleg yg tdk sudi kalau stiker dan spanduk keindahan desa jd rusak

      REPORT THIS COMMENT:
    • michael jason saputra JAKARTA, INDONESIA
      • 7 months ago

      Partai politik memasang atribut (bendera, foto caleg) di pohon dan tempat umum lainnya tetapi tidak mau membersihkannya.

      REPORT THIS COMMENT:
    • didiek harahab PEKALONGAN, INDONESIA
      • 8 months ago

      Untuk pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan

      REPORT THIS COMMENT:
      • 8 months ago

      Demi pendewasaan politik agar masyarakat lebih mengenal programya dari pada atributnya..........pendewasaan Demokrasi..

      REPORT THIS COMMENT:
    • Aulia Senjayawati INDONESIA
      • 8 months ago

      Membuat Desa tdk ASRI lagi

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.