Batalkan Pengesahan RUU Ormas!
  • Petitioning Marzuki Ali

This petition will be delivered to:

Ketua DPR RI
Marzuki Ali
Komisi V DPR RI
Teguh Juwarno
Komisi V DPR RI
Teguh Juwarno
Komisi III DPR RI
Didi Irawadi Syamsudin
Arif Wibowo
Wakil Ketua DPR RI
Ety Lusiana
Indah Budiarto
Anggota FPPP DPR RI
Asrul Aswar
Tjahjo Kumolo
Ketua Panitia Khusus (PANSUS) RUU Ormas
Abdul Malik Haramain
Anggota Pantia Kerja (PANJA) RUU Ormas
Sumaryati Aryoso
Anggota Panitia Kerja (PANJA) RUU Ormas DPR RI
Nurhasan Zaidi
Anggota F-PDIP DPR RI
Eva Sundari
Anggota F-PDIP DPR RI
Ganjar Pranowo
Wakil Ketua DPR RI
Pramono Anung
Ketua DPR RI

Batalkan Pengesahan RUU Ormas!

    1. Kristina Viri
    2. Petition by

      Kristina Viri

      jakarta, Indonesia

Apakah Anda tergabung dalam sebuah kelompok, komunitas, atau organisasi apapun? Kalau iya, hati-hati.

Saat ini, DPR dan Pemerintah ingin mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Sebentar lagi 25 Juni 2013 RUU ini akan disahkan. Isinya menghambat anda untuk berkumpul dan berorganisasi, bahkan sekecil apapun.

Siapapun anda, ketika kumpul bersama dua orang atau lebih, memiliki kesamaan tujuan dan minat, maka anda wajib mendaftarkan komunitas, kelompok maupun organisasi anda ke Bupati, Walikota, Gubernur, atau Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, harus membuat akta notaris!

Tidak hanya itu. Menurut RUU ini, setiap komunitas/kelompok anda harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), surat pernyataan tidak berafiliasi partai politik, untuk mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jika tidak, maka anda dilarang beraktifitas.

Tidak hanya wajib daftar, semua organisasi, kelompok, atau komunitas di Indonesia juga bisa dihentikan kegiatannya bahkan dibubarkan dengan ukuran yang bisa di tarik-ulur oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Berorganisasi atau berkumpul merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali. Jika ini merupakan hak, maka selayaknya negara/pemerintah memfasilitasi dan memberikan perlindungan, bukan memberikan batasan dan kewajiban yang memberatkan.

Awalnya, pembuatan RUU ini bertujuan untuk menindak organisasi pelaku kekerasan. Kita setuju. Tapi Indonesia sudah punya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa menjerat pelaku kekerasan atau tidakan kriminal. Faktanya? Itu tak dilakukan. Karena memang masalahnya bukan pada Undang-Undang, melainkan penegakan hukum.

Recent signatures

    News

    1. Reached 1,500 signatures

    Supporters

    Reasons for signing

    • Dicky Januardi BEKASI, INDONESIA
      • about 1 month ago

      Am i Robot??Not a human??

      REPORT THIS COMMENT:
    • Dicky Januardi BEKASI, INDONESIA
      • about 1 month ago

      Ga ada yang lebih pentingkah yang bisa diurus??Lama-lama jadi negara boneka

      REPORT THIS COMMENT:
    • Tri Irshadi BOGOR, INDONESIA
      • about 1 month ago

      ngeribetin deh, belum nanti pas proses daftar ini itu ke pemerintah pasti dipersulit dan susah. tau sendiri pemerintah/orang indonesia itu birokrasinya berbelit-belit.

      REPORT THIS COMMENT:
      • 2 months ago

      tolak

      REPORT THIS COMMENT:
    • DEO DE NADA JAKARTA, INDONESIA
      • 2 months ago

      emm...engga deh ya * lirik FPI

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organising tools. Find out how to get started.