• Petitioned Universitas Terbuka (UT)

This petition was delivered to:

Universitas Terbuka (UT)

Tolak Kenaikan Biaya SPP Mata Kuliah untuk Mahasiswa Universitas Terbuka

    1. Srina Ansella
    2. Petition by

      Srina Ansella

      Jakarta Timur, Indonesia

 

Cuplikan:

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

Menimbang:

 

a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

 

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;

 

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

Jakarta, November 2012

 

 

 

Kepada Yth.:
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
di -

 

Tangerang – Banten

 

 

 

Hal: Petisi Menolak Kenaikan Biaya SPP Mata Kuliah untuk Mahasiswa Universitas Terbuka

 

 

 

 

 

Dengan hormat,

 

 

 

Kami, mahasiswa Universitas Terbuka (UT), menyatakan keberatan dan sepakat menolak kenaikan biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mata Kuliah sesuai dengan SK Rektor UT No.7592 /UN31/KEP/2012 yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2012 dan akan mulai diterapkan pada periode 2013.1, dan bersama ini kami sampaikan petisi kami.

 

 

 

Tujuan Pendirian UT:

 

A.2. memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka, yang karena bekerja atau karena alasan lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka;

 

 

 

Kami memilih UT karena beberapa hal sbb.:

 

 

 

  1. UT adalah universitas yang tidak sama seperti universitas konvensional lainnya dengan konsep kuliah reguler; perkuliahan di UT tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga mahasiswanya bisa membagi waktu antara bekerja-berkeluarga-berkuliah.

 

 

 

 

 

  1. Karena UT tidak mengadakan perkuliahan reguler, maka di UT kami tidak perlu membayar biaya-biaya lain yang biasanya timbul pada perkuliahan reguler, seperti BOP (Biaya Operasioanal Pendidikan), DKFM (Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa), UP (Uang Pangkal), DP (Dana Pengembangan), dll. Hal ini tentu saja normal mengingat perkuliahan di UT bersifat jarak jauh, yang berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi) sehingga mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri, seperti yang tertulis pada Katalog Universitas Terbuka. Perkuliahan jarak jauh dan metode belajar mandiri menjadikan UT menjadi PTN dengan biaya yang terjangkau.

     

  2. Karena UT adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah disahkan pemerintah dengan Akreditasi B, sehingga kami yakin lulusan UT mampu bersaing dengan lulusan dari universitas reguler lainnya. UT adalah harapan kami untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang memiliki akreditasi cukup baik, namun dengan biaya yang lebih murah dibandingkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan sistem perkuliahan reguler. UT murah, tapi tidak murahan.

 

 

 

Kami mengerti bahwa sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Terbuka diwajibkan menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Nomor 274/E/T/2012 tanggal 16 Februari 2012, sesuai dengan yang tertulis pada SK Rektor UT tersebut. Kami pun memahami bahwa UKT dihitung berdasarkan biaya keluaran setiap kegiatan dari masing-masing program studi, dimana biaya SPP Mata Kuliah tiap program studi menjadi berbeda-beda sesuai dengan biaya komponen-komponen layanan didalamnya.

 

 

 

Dalam SK tersebut juga dinyatakan bahwa tarif pendidikan UT yang sekarang berlaku belum memperhitungkan seluruh layanan akademik dan administrasi akademik yang saat ini telah disediakan. Jika memang benar begitu, maka kami menolak kenaikan biaya SPP bila tidak disertai peningkatan jaminan mutu internal yang signifikan, dan bukan hanya sekedar perbaikan kualitas layanan dan administratif akademik, jadi tidak terbatas pada komponen-komponen layanan seperti yang tertera pada Lampiran SK tersebut.

 

 

 

Setelah kami mempelajari seluruh Lampiran Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 7592/UN31/KEP/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 tentang Tarif Pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana Universitas Terbuka, terutama biaya Non Sistem Paket Semester (SIPAS), maka kami menyatakan keberatan-keberatan dan tuntutan-tuntutan kami akan komponen-komponen layanan sebagai berikut:

 

 

  1. OSMB (Orientasi Studi Mahasiswa Baru)

    Komponen layanan OSMB tidak dapat dimasukkan kedalam satuan UKT karena kami sebagai mahasiswa periode berjalan sudah melewati masa OSMB di UT. Komponen ini hanya bisa diterapkan pada mahasiswa baru.

     

  2. Transkrip Sementara

    Komponen layanan Transkrip Sementara tidak dapat dimasukkan kedalam satuan UKT karena tidak semua mahasiswa memerlukan Transkrip Sementara. Biaya Transkrip Sementara sebaiknya dikembalikan ke konsep awal dimana hanya mahasiswa yang membutuhkan yang akan membayar.

     

  3. Alih Kredit

    Komponen layanan Alih Kredit tidak dapat dimasukkan kedalam satuan UKT karena tidak semua mahasiswa melakukan Alih Kredit, tidak semua mahasiswa merupakan pindahan dari universitas lain ke UT atau sebaliknya, atau pindah dari jurusan satu ke jurusan lain di UT. Biaya Alih Kredit sebaiknya dikembalikan ke konsep awal dimana hanya mahasiswa yang membutuhkan yang akan membayar.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bahan Ajar Digital pada Ruang Baca Virtual

 

Kami, mahasiswa UT periode berjalan, telah mengalami bahwa selama kami berkuliah di UT layanan Ruang Baca Virtual masih amat sangat tidak menjangkau kebutuhan kami. Hanya ada sedikit sekali modul mata kuliah yang terdapat di Ruang Baca Virtual. Oleh karenanya, jika komponen layanan Ruang Baca Virtual dimasukkan kedalam satuan UKT, kami menuntut UT untuk menyediakan seluruh modul mata kuliah dari seluruh program studi yang ada di UT, tanpa terkecuali.

 

 

 

  1. Tuton (Tutorial Online)

    Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2012, tertulis bahwa penyelenggara PJJ {Pendidikan Jarak Jauh (dalam hal ini UT)} wajib memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara tenaga pendidik dengan peserta didik secara intensif. USBJJ (dalam hal ini UPBJJ) wajib melaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran dalam bentuk tutorial bagi peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi penyelenggara PJJ sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ.

     

    Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23 Tahun 2007, Tutorial adalah bantuan belajar yang diberikan kepada mahasiswa secara tatap muka dan/atau melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain yang didalamnya mencakup media tulis, cetak, rekam, dan siar yang bersifat satu arah dan/atau dua arah, baik secara langsung maupun tunda, untuk memperluas, memperdalam serta mempertajam pemahaman mahasiswa dalam bidang studinya. Sedangkan Tutor adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh Dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada mahasiswa.

     

    Jika komponen layanan Tuton dimasukkan kedalam satuan UKT, maka kami menuntut UT untuk menyediakan Tuton lengkap untuk seluruh mata kuliah di setiap prodi, dengan metode yang bukan hanya memberikan kontribusi nilai yang baik, tetapi juga memampukan mahasiswa benar-benar memahami materi mata kuliah sesuai dengan Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus masing-masing modul mata kuliah. Tuton dilaksanakan dengan time frame yang jelas, dan didukung penuh oleh tutor yang profesional dan berorientasi kepada mahasiswa, sehingga Tuton dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

 

 

 

Poin 4 dan 5 harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan kapasitas server situs UT, terutama situs www.student.ut.ac.id yang menjadi portal tuton, karena seringkali mengalami kendala tidak bisa/sulit diakses pada saat tuton, latihan mandiri maupun saat menggunakan ruang baca virtual.

 

 

 

  1. Publikasi Karil (Karya Ilmiah)

 

Sesuai dengan SK Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tertanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah, kami mengerti bahwa untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Kami membutuhkan bimbingan dan/atau pelatihan menulis Karil yang baik dan benar, sehingga kami dapat lulus dengan memuaskan. Kami tidak mau sampai gagal dalam Karil, karena akan mengharuskan kami untuk mendaftar ulang Karya Ilmiah dengan biaya Rp.200.000/semester.

 

 

 

  1. Wisuda/UPI (Upacara Penyerahan Ijazah)

 

Jika Wisuda/UPI menjadi komponen layanan yang menentukan besaran UKT, maka kami meminta informasi tertulis sebagai pernyataan dari UT bahwa nantinya semua mahasiswa UT berhak mengikuti Wisuda/UPI, jadi tidak lagi dibatasi kuota yang mengharuskan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya membayar secepat mungkin untuk memesan kursi pada saat wisuda/UPI.

 

 

 

Seandainya kenaikan biaya SPP tidak dapat dihindarkan, maka kami tetap sangat keberatan apabila kenaikan biaya tersebut mencapai lebih dari 50%, karena hal itu akan mempengaruhi kemampuan ekonomi kami. Kami menyayangkan sekali bahwa SK tersebut tidak menyebutkan telah menimbang atau setidaknya mengingat isi Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 305/E/T/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Tarif Uang Kuliah (SPP).

 

Surat Edaran tersebut menyatakan, “Bahwasanya Pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi sebagian dari biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain biaya investasi dan operasional. Sehubungan dengan hal itu, mohon kepada para Rektor/Direktur dan Ketua Perguruan Tinggi Negeri tidak menaikkan tarif uang kuliah (SPP) untuk tahun akademik 2012-2013.”

 

 

 

Tujuan Pendidikan Nasional menurut UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003 singkatnya adalah sbb.:

 

1. UU No. 2 Tahun 1989: mencerdaskan kehidupan bangsa, UU No. 20 Tahun 2003: berkembangnya potensi peserta didik

 

2. UU No. 2 Tahun 1989: punya rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, UU No. 20 Tahun 2003: menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2012 menyatakan bahwa PJJ (dalam hal ini diselenggarakan oleh UT) berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikan. PJJ bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan.

 

 

 

Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

 

 

 

Preambule UUD '45 jelas telah mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu rasanya tidak pantas bila lembaga pendidikan di negara ini malah menarik biaya tinggi bagi kami yang berhak untuk dicerdaskan.

 

 

 

Kami tidak berkuliah dalam kelas. Kami tidak punya perpustakaan milik kampus kami sendiri yang bisa kami akses dengan mudah. Kami tidak punya dosen tetap, kecuali tutor pada saat tuton, dan tutor pada saat Tutorial Tatap Muka (TTM) apabila kami sanggup membayar lebih. Kelompok Belajar (pokjar) yang ada di UT pun tidak difasilitasi oleh UT baik sarana maupun prasarananya, sehingga pokjar tidak mungkin berjalan kalau bukan karena mahasiswa-mahasiswa UT itu sendiri yang sadar betapa pentingnya peran kelompok belajar. Yang benar-benar kami rasakan sejauh ini adalah bahwa sebagai mahasiswa UT, sebenarnya yang kami dapatkan hanyalah kesempatan untuk ujian, lalu kemudian mendapatkan ijazah sesuai hasil ujian kami tersebut. Hanya itu.

 

 

 

Kami mengaminkan harapan Ibu Rektor UT agar UT pada masa yang akan datang menjadi perguruan tinggi yang terdepan dalam hal pemberian akses pendidikan tinggi berkualitas di Indonesia, sehingga nama UT akan menjadi nama pertama yang muncul di setiap benak orang Indonesia ‘dewasa’ yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi ataupun ke program pendidikan berkelanjutan. Mohon kiranya harapan tersebut disesuaikan dengan tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kami sebagai generasi penerus bangsa yang berada dalam tingkatan ekonomi yang berbeda-beda bisa bernafas lega karena tahu bahwa kami masih dapat mengenyam bangku pendidikan tinggi yang berkualitas dengan fleksibel dan murah, tapi tidak murahan.

 

 

 

Demikian petisi kami. Atas perhatian dan kerjasama Ibu Rektor UT, kami sampaikan terima kasih.

 

 

 

 

 

Jakarta, November 2012

 

Hormat kami,
Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Terbuka

 

To:
Universitas Terbuka (UT)
Batalkan Kenaikan Biaya SPP Mata Kuliah untuk Mahasiswa Universitas Terbuka

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

    News

    1. Reached 200 signatures
    2. Update per tanggal 3 Desember 2012

      Srina Ansella
      Petition Organizer

      Hai teman-teman yang telah menanda-tangani petisi online ini dan telah bergabung dalam facebook group:
      Tolak Kenaikan SPP Mata Kuliah Mahasiswa Universitas Terbuka

      Ada 2 update perdana yang akan saya sampaikan:
      1. Petisi sudah diserahkan kepada Purek III, mari terus berdoa dan berharap yang terbaik untuk perjuangan kita bersama ini.
      2. SK tentang kenaikan biaya SPP pun ternyata sudah diumumkan di UPBJJ Jakarta, padahal berita awalnya SK ini baru akan dipublikasikan melalui website UT pada awal Januari 2013.

      Ini hanya dugaan saya saja, tapi apa karena petisi sudah sampai ke pihak Purek III -yang pastinya sudah menyampaikan ke Ibu Rektor UT- maka rencana awal pihak UT yang tadinya baru mau mempublikasikan kenaikan biaya di awal Januari 2013 jadi mempercepatnya di Desember 2012 ini???

      Stay cool, teman-teman, sekali lagi ini hanya dugaan saya pribadi semata :) Kita masih punya waktu sampai pada deadline pembayaran SPP berikutnya, jadi mari terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin!

    3. Reached 50 signatures

    Supporters

    Reasons for signing

    • Raditya Fauzan Ali PURWOKERTO, INDONESIA
      • over 1 year ago

      Tidk masuk akal

      REPORT THIS COMMENT:
    • Herman lena INDONESIA
      • over 1 year ago

      Saya sendiri saat ini bingung harus dan mau bagaimana lagi ....... tampaknya UT sudah mau menyamakan denga Universitas Negeri dan swasta yang lainnya .......

      REPORT THIS COMMENT:
      • over 1 year ago

      PENDIDIKAN MURAH UNTUK SELURUH RAKYAT INDONESIA

      REPORT THIS COMMENT:
    • nisaul qonaah INDONESIA
      • over 1 year ago

      tidak ada pemberitahuan langsung kepada mahasiswa, serta detail persoalan kenaikan

      REPORT THIS COMMENT:
    • Hardito Wasono INDONESIA
      • over 1 year ago

      Mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yg sama dan masih banyak saudara kita yg memiliki keinginan melajutkan pendidikan namun terkendala masalah finansial. Kami berharap kenaikan biaya kuliah di UT ini dapat direvisi.

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.