Jalan Panjang Kriminalisasi Perkara Bioremediasi Chevron
  • Petitioned Solidaritas Ricksy

This petition was delivered to:

Solidaritas Ricksy

Jalan Panjang Kriminalisasi Perkara Bioremediasi Chevron

    1. Hirmen Hirmen
    2. Petition by

      Hirmen Hirmen

      Denpasar, Indonesia

Bila kontraktor atau penyedia barang-jasa di lingkungan instansi pemerintah terjerat pasal tindak pidana korupsi bisa dibilang biasa. Dan memang sudah cukup banyak perkara korupsi yang melibatkan pejabat penyelenggara negara yang sekaligus menyeret pihak kontraktor atau rekanan di instansi pemerintah.

Namun, tidaklah biasa jika yang terjerat perkara korupsi adalah kontraktor atau rekanan perusahaan swasta. Itulah yang dialami Ricksy Prematuri (47 tahun), Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI). Alumnus Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini tak pernah membayangkan atau menyangka dirinya akan duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tapi, itulah yang terjadi. Sejak Oktober tahun lalu, Ricksy harus menjalani persidangan dimana dirinya sebagai terdakwa.

Perkara yang menjerat Ricksy, dan beberapa orang lainnya, berkaitan dengan proyek bioremediasi (pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis) di lahan konsesi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di sejumlah wilayah di Sumatera, dalam kurun waktu 2006 – 2012.

Sebagaimana diketahui, CPI merupakan perusahaan eksplorasi minyak bumi yang terikat production sharing contract (PSC) dengan BP Migas (sekarang berubah menjadi SKK Migas). Salah satu kewajiban CPI sebagai perusahaan PSC adalah memulihkan lahan-lahan yang tercemar akibat operasi dan eksplorasi migas. Maka, CPI pun menggelar tender untuk program pemulihan lahan lewat metode bioremediasi di sejumlah lokasi yang menjadi wilayah kerja operasinya. Sepanjang tahun 2006 sampai 2012 ada puluhan tender yang digelar CPI. PT Green Planet Indonesia sendiri memenangkan sejumlah tender yang dilakukan dengan seleksi yang ketat dan transparan. Sebagai Direktur Green Planet yang bertanggungjawab dalam menangani proyek-proyek bioremediasi, Ricksy lah yang menandatangani kontrak kerja dengan CPI.

Proyek-proyek bioremediasi lahan CPI yang ditangani Green Planet, dan sejumlah kontraktor lainnya, berjalan lancar dan terbilang sukses. “Semua proyek berjalan baik. Karena itu, ketika tiba-tiba dipersoalkan kejaksaan, kita kaget sekali,” ungkap Ricksy, ayah tiga anak, yang pernah memperdalam ilmu biotechnology/ biofertilizer di University of Kent, Inggris.

Memang tidak pernah ada yang menduga pekerjaan bioremediasi yang sudah tuntas ternyata malah dipersoalkan aparat kejaksaan. Atas laporan seseorang, Kejaksaan Agung menduga bioremediasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif maka proyek bioremediasi tersebut dianggap merugikan keuangan negara.

Sejak awal perkara bioremediasi itu beraroma kriminalisasi hukum. Lihat saja jalannya proses penetapan tersangka yang super cepat. Perkara ini mulai bergulir awal Maret 2012, saat Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus mulai melakukan penyidikan. Hanya berselang beberapa hari saja pada 12 Maret, Direktur Penyidikan sudah mengeluarkan Sprindik dengan tersangka Ricksy Prematuri dan General Manager Sumatera Light North Operation, Alexia Tirtawidjaja. Perkara ini kemudian menyeret tiga orang karyawan CPI lainnya-- Kukuh Kertasafari, Widodo dan Endah Rumbiyanti-- serta seorang kontraktor lain: Herlan bin Ompo, Direktur PT Sumigita Jaya.

Saksi Ahli JPU Tidak Kredibel
Diduga laporan awal kasus ini berasal dari Edison Effendi, mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, yang pernah beberapa kali mengikuti tender proyek bioremediasi di CPI tetapi kalah. Anehnya, Edison kemudian justru diangkat sebagai ahli yang digunakan jaksa untuk mengambil sampel tanah tercemar di area Chevron yang kemudian digunakan untuk menyusun dakwaan dalam kasus ini.

Menurut informasi yang diperoleh Hotma Sitompoel, penasihat hukum dari terdakwa Herlan bin Ompo, Edison bersama saksi ahli lainnya, yakni Prayitno dan Bambang, diperiksa dalam ruang dan waktu yang bersamaan oleh penyidik yang sama dan isi BAP-nya pun disamakan sampai ke titik dan koma.

Di persidangan, kehadiran Edison Effendi kembali dipertanyakan independensinya. Ia dicecar pertanyaan oleh tim pengacara Ricksy, hingga kelabakan. Bahkan, saat persidangan dengan terdakwa Herlan. pengacara Hotma Sitompul melakukan walk-out dari persidangan karena keberatannya terhadap isi BAP Edison Effendi tidak digubris oleh majelis hakim.

Selain saksi ahli Edison, Juniver Sinaga saksi ahli dari BPKP juga dipertanyakan metodenya dalam menyimpulkan terjadi kerugian keuangan negara. Karena Juniver hanya mendasarkan perhitungan dan laporannya semata-mata dari keterangan dari Edison Effendi, tidak melakukan upaya investigasi lebih sebelum memberikan kesimpulan telah terjadi kerugian keuangan negara.

Dalam persidangan pra peradilan yang diajukan para terdakwa dari CPI, November 2012, ahli keuangan negara Arifin P Surya Atmadja menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak punya kewenangan menghitung kerugian negara. Hal ini karena sudah diatur dalam undang-undang bahwa yang berhak mengaudit adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sesuai UU No 15 tahun 2005, yang berhak mengaudit adalah BPK," ujar Arifin, dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Selasa (20/11/2012).

Arifin menambahkan, karena BPKP tidak mempunyai kewenangan menghitung kerugian negara maka hasilnya pun menjadi tidak sah. Bahkan dia menyebut hasil penghitungan tersebut tidak bisa dimasukkan sebagai alat bukti. "BPKP tidak berwenang. Sehingga hasilnya menjadi tidak sah dan harus batal demi hukum," terangnya.

Kejanggalan lain menyangkut nilai kerugian keuangan negara. Dalam Laporan Terjadinya Tindak Pidana yang ditandatangani oleh Febri Adriansyah, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Kejagung, tertulis nilai negara mengalami kerugian US$ 23,3 juta. Namun dalam kesaksian di pengadilan Tipikor, Senin (1/4) ahli Juniver Sinaga menyatakan kerugian keuangan negara akibat proyek bioremediasi yang dikerjakan oleh GPI sebesar US$ 3,089 juta.

Menanggapi kasus kontrak bisnis yang diperkarakan menjadi tindak pidana korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara, pakar hukum Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH mengatakan bahwa PSC sebagai instrumen pengaturan hubungan antara negara dan investor dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi yang sukses diterapkan di Indonesia pada saat ini sudah diikuti oleh lebih 40 negara.

“Hubungan antara negara dan investor didasarkan pada hubungan kontraktual (perdata) berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan. Negara sebagai pemilik SDA dan pihak dalam PSC dengan investor sebagai kontaktor sehingga hubungan antara negara dan investor equal,” ujar Ridwan.

Pendapat serupa disampaikan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H bahwa penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu kontrak adalah tunduk kepada hukum kontrak atau hukum perdata. “Tidak ada cara lain penyelesaian permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh kontrak, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati kedua belah pihak dalam kontrak,” tegasnya.

Berkaitan dengan dugaan yang diungkapkan Edison Effendi bahwa proyek bioremediasi tidak perlu dilakukan, Deputi IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman menjelaskan bahwa bioremediasi Chevron sudah sesuai ketentuan.

Menurutnya, peraturan yang digunakan Chevron untuk pengelolaan limbah B3 adalah PP No 18 Tahun 1999 dan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003. Ia mengatakan bahwa meski beberapa izin bioremediasi Chevron telah habis dan dalam proses perpanjangan, tetapi kegiatan bioremediasi tetap perlu dilaksanakan tanpa menunggu keluarnya izin baru.

Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa lokasi pencemaran tanah oleh minyak yang cukup besar yang harus segera di bioremadiasi untuk menghindari pencemaran lebih besar. "Undang-undang mengatakan bahwa lahan terkontaminasi perlu diisolasi agar tak mencemari lingkungan," tegasnya.

Jadi, jika dicermati, aroma kriminalisasi dalam perkara bioremediasi lahan konsesi CPI sangat menyengat. Bergulirnya perkara ini di persidangan tak hanya memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan, tapi juga mengganggu iklim investasi di kalangan industri migas Indonesia. Tapi, bagaimanapun, Ricksy Prematuri dan para terdakwa lainnya, masih berharap dewi keadilan masih berpihak kepada mereka. “Kalau melihat fakta-fakta persidangan sejauh ini, kami yakin majelis hakim akan membebaskan klien kami,” tegas Najib Aligismar, salah seorang pengacara Ricksy. ***
INILAH.COM, Jakarta - Dugaan kasus korupsi bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang kini sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta, dinilai sarat dengan kriminalisasi. Sebab, banyak kejanggalan dalam kasus yang penyidikannya ditangani Kejaksaan Agung itu.

Penilaian itu disampaikan Corporate Communication Manager PT CPI, Doni Indriawan. Menurutnya, ada banyak alasan sehingga kasus itu tidak semestinya bergulir menjadi perkara pidana dan berlanjut hingga pengadilan. Doni menegaskan, proyek bioremediasi bukanlah proyek fiktif.

"Banyak mahasiswa yang berhasil menyusun skripsi ataupun thesis dari bioremediasi di PT CPI di Riau. Apa lantas mereka berangkat dari data yang fiktif? Kan tidak mungkin," kata Doni, dalam diskusi publik bertema "Kriminalisasi Perkara Bioremediasi Chevron" di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Selain itu, tudingan bioremediasi sebagai proyek fiktif juga sangat tidak masuk akal. Pasalnya, setiap hari karyawan PT CPI di Riau bisa melihat realisasi proyek itu. "Apa iya kontraktor bioremediasi berkonspirasi dengan 7000 karyawan CPI dan penduduk setempat yang setiap hari melihat pengerjaan proyek itu? Pengerjaan proyek itu setiap hari bisa dilihat," tegasnya.

Ditambahkannya pula, tidak ada perhitungan kerugian negara dalam proyek bioremediasi yang didanai dengan cost recovery itu. Diakuinya, Edison Effendi yang dijadikan saksi ahli oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi kasus bioremediasi, justru pernah dua kali ikut tender proyek itu di PT CPI. "Tapi kita anggap tak layak," sambungnya.

Perkara bioremediasi ini sudah menyeret tiga karyawan Chevron sebagai terdakwa. Sedang dua terdakwa lainnya dari rekanan Chevron, yakni Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri dan Direktur Utama PT Sumagita Jaya, Herland bin Ompo.

Diskusi itu juga menampilkan pengakuan Ricsky melalui rekaman video. Sebab, Ricksy yang saat ini menjadi terdakwa sudah ditahan sejak masih menyandang status tersangka.

Dalam rekaman video itu, Ricksy mengaku heran dengan kasus yang menjeratnya. Sebab, dalam kontrak tidak disebutkan adanya pembayaran uang negara. "Tapi dari Chevron. Jadi kenapa saya dituduh korupsi merugikan negara? Saya memiliki kontrak yang jelas dengan Chevron, swasta dengan swasta," keluhnya.

Menurutnya, kasus yang menjeratnya itu tak akan muncul andai kompetitor PT Green Planet yang kalah dalam tender bioremediasi tidak sakit hati. "Yang paling menyedihkan kompetitor ini (Edison Effendi, red) jadi ahli yang dihadirkan di persidangan. Banyak sekali keterangan ahli yang tidak sejalan dengan Keputusan Menterian Lingkungan Hidup (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 128 Tahun 2003) tentang bioremediasi," keluhnya.

Istri Ricksy, Ratna Indriastuti, juga hadir dalam diskusi itu untuk membacakan pesan suaminya. Namun perempuan berjilbab itu tak kuasa menahan tangis. Ratna dengan terbata-bata memberikan pembelaan untuk suaminya. "Suami saya adalah orang yang sangat hati-hati. Makanya lebih memilih menjalin kerjasama dengan swasta agar tidak terjerat korupsi," ucapnya.

Sedangkan Sumiati, istri terdakwa Hirland bin Ompo, menyebut kasus yang menjerat suaminya telah membuat anak-anaknya ketakutan. "Sampai anak-anak kami yang masih kecil selalu menunduk di dalam mobil setiap melihat polisi di jalan," ucapnya sembari sesenggukan karena menahan haru.

Hadir dalam diskusi itu antara lain bekas Dirut Merpati, Hotasi Nababan, yang sempat diseret Kejaksaan Agung ke Pengadilan Tipikor namun dibebaskan karena dianggap tak terbukti korupsi. "Setiap kriminalisasi harus kita lawan," ucapnya.

Kasus bioremediasi ini muncul karena Kejaksaan Agung menganggapnya sebagai proyek fiktif. Kejaksaan menilai negara telah dirugikan hingga USD 6 juta lebih akibat proyek itu. [mes]

To:
Solidaritas Ricksy
Jalan Panjang Kriminalisasi Perkara Bioremediasi Chevron

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

    News

    1. Untuk mewadahi alumni IPB menaruh peduli atas pemidanaan Kang Ricksy dkk da

      Hirmen Hirmen
      Petition Organizer

      Komnas HAM: Ada 4 Pelanggaran Kasus Bioremediasi

      Selasa, 21 Mei 2013 | 13:47 WIB REUTERS/Mike Blake TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan empat pelanggaran dalam kasus bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. "Pertama, terlanggarnya hal untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama," ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 21 Mei 2013.

    2. Dissenting opinion hakim Sofialdi, anggota majelis hakim yang menyidangkan

      Hirmen Hirmen
      Petition Organizer
      Menteri ESDM yakin tidak ada proyek fiktif di Chevron

      Oleh: Antara - Sat May 05, 12:27 pm JAKARTA: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan perusahaan perminyakan Chevron tidak akan melakukan proyek fiktif terkait penggunaan teknologi bioremediasi untuk memulihkan lahan tercemar oleh crude oil atau minyak mentah. "Kami sudah mengecek, proyek itu ( bioremediasi) ada.

    3. http://ekbis.sindonews.com/read/2013/05/10/34/747427/apindo-tuding-kasus-b

      Hirmen Hirmen
      Petition Organizer

      Mungkin kawan2 semua telah sama2 mafhum tentang kasus bioremediasi yang telah membawa korban 5 orang tak bersalah, yaitu 3 manajer Chevron (PT CPI) dan 2 kontraktor pelaksana. Salah satu kontraktor pelaksana bioremediasi yg menjadi korban kriminalisasi ini adalah alumni IPB: Kang Ricksy Prematuri, E21, Direktur PT Green Planet Indonesia (PT GPI). Kukuh dan Rumbi, dua manajer Chevron masing2 adalah alumni ITB dan alumni UI. Mereka semua telah bekerja sesuai prosedur standar dan peraturan perundangan, namun sekonyong2 menjadi terdakwa dan terpidana.

      Sedari awal, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, kasus ini penuh kejanggalan dan keganjilan. Bioremediasi sbg opsi mitigasi dampak lingkungan dari cemaran limbah minyak bumi, yang adalah ranah ilmiah, dengan kontrak antar-perusahaan swasta yg adalah ranah perdata, oleh kejaksaan dipaksa digusur ke ranah hukum pidana.

    4. Reached 500 signatures
    5. Kementerian Lingkungan Hidup: “Bioremediasi Chevron Sesuai Ketentuan”

      Hirmen Hirmen
      Petition Organizer

      Jakarta, EnergiToday --
      Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih menghadirkan dua saksi untuk Widodo, yaitu Deputi IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Sampah, KLH Masnellyarti Hilman, dan Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Wirjono Kusumodiardjo. Dua saksi lain yaitu Wirjono Kusumodiardjo, dan Ridwan J Tamin untuk terdakwa Kukuh Kertasafari.

      Masnellyarti menjelaskan, peraturan yang digunakan untuk pengelolaan limbah B3 Chevron adalah PPeraturan Pemerintah (PP) 18 junto 85 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 128 Tahun 2003 tentang bioremediasi.” Saksi mengatakan, secara garis besarnya,Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) harus dibawah 15 lalu dia dapat diolah dengan menggunakan mikroba, seperti disyaratkan pada Kepmen 128 tersebut, dan untuk syarat administrasi ada di Kepmen 18 Tahun 2009.

    6. Kasus Bioremediasi: Saksi Ahli Jaksa Tak Dikenal

      Hirmen Hirmen
      Petition Organizer

      Jakarta, GATRAnews - Pakar bioremediasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Ir Dwi Andreas Santosa mengaku tidak mengenal saksi ahli yang diajukan oleh jaksa dalam kasus Bioremediasi. “Terus terang, kami tidak mengenal Saudara Edison Effendy yang disebut-sebut selama ini sebagai saksi ahli Kejaksaan Agung dalam menyidik kasus bioremediasi Chevron. Namanya tidak dikenal sebagai ahli bioremediasi,” katanya saat menjadi pembicara dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertema “Teknologi Bioremediasi dan Masa Depan Penerapannya Pada Industri Migas” di Jakarta, Rabu (9/01/2013).
      Menurut Andreas, sejak 2003 ia telah mendirikan Forum Bioremediasi Indonesia dengan anggota para ahli yang berkhidmat pada pengembangan teknologi itu. Forum Bioremediasi Indonesia itu mendorong terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 tahun 2003 tentang pelaksanaan bioremediasi pada industri migas di Ind

    7. Reached 200 signatures

    Supporters

    Reasons for signing

    • Khairunnisa Musari INDONESIA
      • over 1 year ago

      bioremediasi ini penting untuk menyelamatkan lingkungan dan masa depan negeri ini...

      REPORT THIS COMMENT:
    • Djoko Sarwono INDONESIA
      • over 1 year ago

      Pengaruh pencemaran lingkungan memerlukan penanganan yg tidak murah/mudah tetapi tidak kelihatan, apalagi kalau menggunakan media biologis/bakteri dan perlu kecermatan, soal biaya itu relatif

      REPORT THIS COMMENT:
    • Yosie Suropati INDONESIA
      • over 1 year ago

      Agar para hakim, jaksa, bpkp dan saksi ahli korup tersebut tersadar bahwa sesungguhnya mereka sedang membuka aib mereka sendiri.

      REPORT THIS COMMENT:
    • Yasir Nurrahman JAKARTA, INDONESIA
      • over 1 year ago

      Bersihkan hukum Indonesia

      REPORT THIS COMMENT:
    • Husna Faad Maonde KENDARI, INDONESIA
      • over 1 year ago

      Membela kebenaran

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.