×
You seem to have had an issue loading this page or you have javascript disabled, which may cause problems while using Change.org. To avoid any further inconvenience, please enable javascript in your browser and refresh this page.
BATALKAN  Izin Eksplorasi SDA PT Freeport Mc Moran Di Bumi Kalimantan
  • Petitioned Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

This petition was delivered to:

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Ekplorasi dan Sumber Daya Mineral RI

BATALKAN Izin Eksplorasi SDA PT Freeport Mc Moran Di Bumi Kalimantan

    1. adetanesia  pandjaitan
    2. Petition by

      adetanesia pandjaitan

      Jogjakarta, Indonesia

Penguasaan investasi asing di indonesia, khususnya industri ektrakstif telah di mulai sejak tahun 1967 saat  Freeport  masuk dan mencengkeram kekayaan alam indonesia , khususnya di tanah papua. Alih-alih memperoleh kesejahteraan, selama 45 tahun rakyat Papua justru mengalami konflik, bencana lingkungan, kemiskinan, dan penderitaan.  Pengalaman ini sudah cukup memberikan bukti bahwa perusahaan industri ekstraktif skala raksasa seperti Freeport harus ditolak keberadaannya di Kalimantan Tengah. 

Selama ini orientasi kebijakan pemerintah yang pro pasar dan investasi adalah ancaman utama terhadap sumber-sumber penghidupan rakyat  Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Sumber daya alam diserahkan pada investasi yang monopolistik serta tidak menghargai kearifan lokal dan peran serta masyarakat. Sebaliknya, justru memunculkan penggusuran terhadap  hak-hak masyarakat adat/lokal, kerusakan lingkungan  serta bencana ekologi yang  berujung pada ancaman atas keselamatan rakyat. 

Saat ini ancaman terhadap sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupan rakyat di kalimantan semakin nyata dengan masuknya perusahaan tambang multi nasional  PT. Freeport Mc Moran. Ltd di Kalimantan tengah yang melakukan kongsi dengan perusahaan PT. Kalimantan Surya Kencana seluas 120.900 ha dengan izin kontrak karya (KK) di dua Kabupaten Kalimantan Barat  dan Kalimantan Tengah (Kabupaten Gunung Mas, Katingan dan Murung Raya). 

PT KSK adalah anak perusahaan Kalimantan Gold Corporation. Ltd yang sudah melakukan kongsi dengan Freeport Mc Moran-Exploration.Ltd yang akan menguasai 75 % saham setelah menginvestasikan US$7 juta. Di Kalimantan Timur  mereka juga sedang melakukan akivitas untuk tambang PT. Jelai Cahaya Mineral  ( http://www.kalimantan.com/s/Jelai.asp

Di  Kalimantan Tengah, perusahaan ini sudah mulai melakukan eksplorasi pada tanggal 23 Mei 2012, dimana mereka sudah melakukan pemboran  di titik Beruang Tengah di wilayah proyek KSK, Kalimantan Tengah yang di rilis manajemen Kalimantan Gold kepada investor di Bursa Efek Toronto pada tanggal 29 Mei 2012.

Jelas eksplorasi ini akan mengancam keberadaan masyarakat dan lingkungan. Ancaman ini bisa dilihat dari segi penyelamatan lingkungan dan ekologi di Kalimantan Tengah  bahwa wilayah yang menjadi lokasi konsensi PT. KSK berada di wilayah hulu dan merupakan wilayah “cathment area” (tangkapan air) yang merupakan sumber hidrologi beberapa sungai besar di kalimantan dan  wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati.

 Di prediksikan apablia wilayah ini di eksploitasi dengan menggunakan metode “open peat mining” (tambang terbuka) maka ancaman kerusakan lingkungan dan bencana ekologi seperti pencemaran, banjir dan kekeringan akan terjadi di bumi kalimantan yang mempengaruhi keselamatan penduduk yang banyak hidup di sekitar bantaran sungai-sungai seperti Barito, Kapuas, Kahayan dan Katingan mahakam dan Kapuas (kalbar). 

 Terkait dengan hak tersebut, kami menuntut kepada  penyelenggara negara khususnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintahan Daerah Prop. Kalimantan Tengah & Kalimantan Barat untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di bumi kalimantan dengan memastikan keselamatan rakyat sesuai dengan mandat konstitusi dasar negara.

 

Untuk itu kami menyampaikan :

1.    Pemerintah harus menghentikan bentuk-bentuk investasi yang mengancam hak-hak masyarat adat dan lingkungan  di Kalimantan Tengah, Kalimatan Barat dan bumi kalimantan secara umum. 

2.    Mendorong pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di Kalteng, Kalbar, Kaltim, dan Kalsel  dengan mengadopsi kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat.

3.    Menolak bentuk penguasaan  sumberdaya alam oleh investasi asing  seperti Freeport Mc. Moran , BHP. Biliton dan British Proteleum yang merupakan perusahaan trans nasional karena mengancam kedaulatan bangsa dan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan di bumi Kalimantan 

 4. Demikian pernyataan ini sebagai bagian dari hak warga negara dalam mendorong kepastian hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tegaknya kedaulatan bangsa.

 

MOHON DUKUNGAN ANDA untuk PETISI INI !  SAVE BORNEO ! 

Tertanda: 

1. WALHI  Kalimantan Tengah 

2. WALHI Kalimantan Barat

3. WALHI Kalimantan Timur 

4. WALHI  Kalimantan Selatan 

 -----------------------------------------------------------------------------

(English Version) 

The supremacy of foreign investment in Indonesia, especially in the extractive industry, has begun since 1967 when Freeport entered and gripped the natural resources of Indonesia, especially in Papua. Instead of receiving welfare, for 45 years people of Papua have gone through conflicts, environmental disasters, poverty and affliction. These have been enough to prove that big-scale extractive industry like Freeport in Central Kalimantan must be rejected. 

All this time the government’s policies that are market and investment oriented are the main threats to the resources of the livelihood of people of Kalimantan, especially Central Kalimantan. The government gives away the resources to investment powers that disregard local wisdom and people’s participation. It generates violations of local/indigenous communities’ rights and disasters in the environment and ecology, which consequently threat people’s wellbeing.

Today threats to natural resources and resources of people’s livelihoods in Kalimantan are getting more obvious with the operation of a multinational mining company, Freeport McMoran Ltd., in Central Kalimantan, which is having a joint venture with PT. Kalimantan Surya Kencana, under Contract of Work license, to work in an area as large as 120,900 hectares crossing two provinces, West Kalimantan and Central Kalimantan, and consisting of three regencies, Gunung Mas, Katingan and Murung Raya.   

PT. Kalimantan Surya Kencana is a subsidiary of Kalimantan Gold Corporation, Ltd., which has been making a joint venture with Freeport McMoran Exploration Ltd. This foreign company will acquire a controlling stake as much as 75% after investing US $ 7 million. In East Kalimantan they in the name of PT. Jelai Cahaya Mineral are also doing mining activities (http://www.kalimantan.com/s/Jelai.asp).

In central Kalimantan this company has started the exploration in May 23rd, 2012. They drilled the land at the Beruang Tengah point within the project area of KSK. The exploration was announced by the management of Kalimantan Gold to investors in Toronto Stock Market in 29 May 2012.

Obviously this exploration will threat the sustainability of the local communities and the environment. Viewed from the perspective of efforts of protecting the environment and ecology of Central Kalimantan, the extractive activities are dangerous because the exploration concession region of PT. KSK is situated in the upstream area serving as a drainage basin for some big rivers in Kalimantan and in a region that is very rich in biodiversity.

It is predicted that if this region is exploited using method of “open-pit mining”, Kalimantan will be threatened by environmental damage and ecological disasters like pollution, flood and draught. Therefore, the safety of people living along the rivers like Barito, Kapuas, Kahayan, Katingan and Mahakam will also be put in jeopardy. 

Accordingly, we are demanding the state apparatus, especially the Government of Indonesia and the Local Governments of Central Kalimantan and West Kalimantan to protect the economic, social and cultural rights of the people of this huge island by guaranteeing their safety as in accordance with the mandate of the state’s constitution.

Therefore we would like to plead

1.    The government has to discontinue any form of investment that can threat the rights of the indigenous people and their environments in Central Kalimantan, West Kalimantan and the whole island in general.

2.    The government should encourage development with orientation of fulfilling the basic rights of the people by adopting local wisdoms and environmental sustainability in managing natural resources for people’s prosperity.

3.    We oppose any form of control over natural resources by foreign investors like Freeport McMoran, BHP Biliton and British Petroleum because these trans-national companies can threat the sovereignty of this nation and the rights of indigenous people and the environment of Kalimantan.

We make these statements as realization of our rights as citizen of this state to participate in promoting the certainty of indigenous people’s rights and environment sustainability for the sake of this nation’s sovereignty. 

 

GIVE YOUR SUPPORT. SIGN THIS PETITION TO SAVE BORNEO.

Signed by

 

1. WALHI of Central Kalimantan

2. WALHI of West Kalimantan

3. WALHI of East Kalimantan

4. WALHI of South Kalimantan

 

Recent signatures

    News

    1. Reached 1,000 signatures
    2. 08:24 | 712 Tanda Tangan

      adetanesia  pandjaitan
      Petition Organizer

      Sampai pagi ini sdh ada 712 dukungan ttd u.petisi "BATALKAN Izin Freeport di Kalimantan". Tanda Tangan ini berasal dari hampir seluruh daerah di Indonesia, Manado, Bali, seluruh Kalimantan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, bahkan beberapa dari Amerika dan Jerman. Terimakasih & betapa berharganya setiap tanda tangan yang anda berikan. #SaveBorneo

    3. Reached 500 signatures

    Supporters

    Reasons for signing

    • Rechardus Deaz Prabowo JAWA BARAT, INDONESIA
      • almost 2 years ago

      Sudah cukup kapitalis asing merobek-robek tanah ibu pertiwi. Kini saatnya mereka berhenti sebelum dihentikan oleh rakyat yang mengamuk !!!

      REPORT THIS COMMENT:
    • Vincensius Anggit INDONESIA
      • almost 2 years ago

      Sudah cukup SDA Indonesia dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pihak asing (dan Pemerintah yang KORUP). Sudah cukup penderitaan rakyat republik ini yang diakibatkan oleh orang2 yang haus kekuasaan dan harta. Sudah saatnya Indonesia benar2 bangkit dan lepas dari penjajahan (ASING maupun PRIBUMI). Selamatkan BORNEO! selamatkan INDONESIA!

      REPORT THIS COMMENT:
    • Immanuela Asa Rahadini TANGERANG SELATAN, INDONESIA
      • almost 2 years ago

      Kedaulatan bangsa.

      REPORT THIS COMMENT:
    • Frisca Widyaningrum YOGYAKARTA, INDONESIA
      • almost 2 years ago

      karena selama ini rakyat Indonesia (khususnya masyrkt Papua) tidak mendapat keuntungan (untuk mencapai kemakmuran) dari adanya perusahaan besar tsbt. Justru rakyat jelas semakin tertindas dan tidak jelas.

      REPORT THIS COMMENT:
    • petrus kanisius YOGYAKARTA, INDONESIA
      • almost 2 years ago

      Tanah Kalimantan bukan ajang untuk memperkaya diri sendiri, tanah itu tanah rakyat, biarkan rakyat yang mengelolanya. Lalu bila Freeport datang dengan segala ambisinya dan mengeruk tanah, menggunduli hutan, membom bukit-bukit layaknya teroris. Maka apa yang mereka sisakan untuk anak dan cucu kita yang masih akan hidup di Tanah Borneo? Cintailah Tanah tumpah darahmu, jangan sampai jatuh oleh negri asing dan menyingkirkan bangsamu sendiri. Karena tanah ini yang memberi kita hidup.

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.