Petisi Mendesak Revisi Perpres 88 Tahun 2013 dan Perpres 65 tahun 2007
  • Petitioning Presiden RI

This petition will be delivered to:

Presiden RI
Mendikbud
MenPAN RB
Komisi X DPR RI

Petisi Mendesak Revisi Perpres 88 Tahun 2013 dan Perpres 65 tahun 2007

    1. Petition by

      Dosen

Kepada Yang Terhormat

Presiden Republik Indonesia

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

 

Pada tanggal 11 Desember 2013 telah disahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Perpres 88/2013) mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, dalam Pasal 3.1.f. Perpres ini menyatakan bahwa dosen dikecualikan sebagai penerima Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Lahirnya Perpres 88/2013 menunjukkan ketidakadilan pemerintah terhadap profesi dosen di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Padahal di saat yang sama dosen-dosen di Indonesia dituntut untuk memacu produktivitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar dunia pendidikan tinggi Indonesia bisa berkompetisi secara global. 

Berkaitan dengan lahirnya Perpres 88/2013 tersebut, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Perpres 88/2013 pasal 3.1.f menyandingkan ”Dosen dan Guru“ sebagai pihak yang dikecualikan sebagai penerima Tunjangan Kinerja. Dalam pandangan kami, Perpres ini gagal memahami status kepegawaian dosen sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan guru sebagai PNS daerah. Seharusnya dosen sebagai PNS pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki hak yang sama dengan PNS lainnya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara guru sebagai PNS yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah.

2. Salah satu alasan yang paling sering didengar mengenai dikecualikannya dosen di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mendapatkan Tunjangan Kinerja adalah karena adanya Tunjangan Profesi berupa Sertifikasi Dosen. Menurut hemat kami, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Dosen berbeda dalam banyak hal. Pertama, Tunjangan Kinerja menempel pada status PNS secara otomatis, lantas diukur aspek pengurangnya (ketidakhadiran, dsb). Sedangkan Sertifikasi Dosen didapatkan secara bertahap, melalui antrian panjang dan proses yang semakin lama semakin sulit (TOEFL, TPA, dsb.). Pertanyaan kami, apakah seluruh dosen di bawah Kemdikbud sudah lolos Sertifikasi Dosen? Jika ya, berapa persen yang sudah? Kedua, dosen yang sudah tersertifikasi tidak mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Dosen ketika Tugas Belajar. Padahal di banyak instansi yang pegawainya mendapat Tunjangan Kinerja, ketika Tugas Belajar, tunjangan kinerjanya tetap dibayarkan (dengan prosentase beragam). Ketiga, besaran Sertifikasi Dosen setara setiap dosen, dalam arti sesuai gaji pokok pangkat/golongan. Beda satu golongan dengan golongan lain sedikit saja. Sementara besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas-kelas tertentu (Job Class) secara bertingkat. 

3. Perpres 88/2013 menunjukkan bahwa di kalangan Pemerintah Pusat pun, rupanya para dosen di bawah Kemdikbud mengalami perbedaan perlakuan. Dosen di instansi lain seperti STIA LAN dan APP Kementerian Perindustrian misalnya, sebagaimana PNS Pusat yang lain, mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan job class sesuai Tunjangan Fungsional yang dimiliki. Walaupun kami paham bahwa dosen tidak akan mendapatkan Tunjangan Kinerja dan Sertifikasi Dosen secara bersamaan, namun mendapatkan selisihnya.  Lalu, mengapa dosen di Kemdikbud mesti didiskriminasi?

4. Selanjutnya, mengapa tidak diatur saja seperti penerima Tunjangan Profesi lain bahwa yang dibayarkan selisih antara Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kinerja? Bagi negara ini juga tidak membebani anggaran terlalu besar, namun memberi keadilan terutama bagi dosen-dosen yang belum tersertifikasi dan dosen-dosen yang sedang Tugas Belajar.

Dengan disahkannya Perpres 88/2013, kami, dosen di bawah naungan Kemdikbud, merasa kawatir dengan dampak buruk sistemik kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan tinggi Indonesia ke depan, seperti: orientasi berlebih pada jabatan struktural, enggannya anak-anak bangsa terbaik untuk menjadi dosen, dan motivasi kerja yang melemah. Sedangkan pada saat yang sama kita semua sedang berupaya keras mewujudkan World Class University.  Bukankah ini sebuah ironi?

 

Oleh sebab itu, kami mendesak dua hal berikut:

1. Pemerintah agar merevisi Perpres 88/2013 dengan mencabut pengecualian dosen di bawah Kemdikbud sebagai pihak yang tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja. Hal ini juga untuk membangun kesetaraan antara dosen Kemdikbud dengan dosen di instansi pemerintah pusat lainnya. 

2.  Pemerintah agar merevisi Perpres 65/2007 tentang Tunjangan Dosen. Perpres tersebut sudah berumur enam tahun dan menempatkan Tunjangan Fungsional Dosen jauh berada di bawah Jabatan Fungsional yang lain. Padahal dosen dituntut untuk berpendidikan sampai jenjang doktor dan selain mengajar juga harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kenaikan Tunjangan Fungsional ini juga relevan dengan semakin sulitnya mendapatkan kenaikan jabatan fungsional dosen dengan adanya Permenpan 17/2013. Setidaknya Tunjangan Fungsional Dosen bisa setara atau lebih dari Tunjangan Fungsional Peneliti. 

Demikian petisi ini kami sampaikan, untuk pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas. 

 

Salam,

Dosen Indonesia

Recent signatures

    News

    1. Reached 2,500 signatures
    2. Kenapa Dosen Menggulirkan Petisi

      by Dosen

      Rekan-rekan semua, perkenankanlah saya menyampaikan tanya jawab saya dengan Mang Rawing, kawan imajiner saya beberapa waktu lalu.

      Mang Rawing: Bah, kenapa sih bikin petisi segala?

      Abah: Awalnya ada keprihatinan luar biasa dari para dosen yang tergabung dalam Grup Dosen Indonesia berkaitan dengan didiskriminasikannya dosen di bawah kemdikbud dalam mendapatkan tunjangan kinerja dalam Perpres 88 2013. Kenapa diskriminasi? Karena dari semua kementerian/lembaga pusat yang sudah berhak mendapatkan tunjangan kinerja, hanya dosen kemdikbud yang dikecualikan. Dosen-dosen di departemen lain, tetap mendapatkan tunjangan kinerja. Sebagai contoh baca deh tulisan ini soal dosen di BPS.

      Mang Rawing : Kok dosen aja bah, kenapa nggak guru juga?

      Abah : Nah ini dia, mesti jelas duduk persoalannya. Dosen adalah pegawai pusat, Kemdikbud sementara Guru dibawah Pemerintah daer

    3. Reached 2,000 signatures

    Supporters

    Reasons for signing

    • chaerur rijal INDONESIA
      • 16 days ago

      Karena saya sebagai dosen merasa dizalimi dengan perpres ini

      REPORT THIS COMMENT:
    • mul yadi INDONESIA
      • 20 days ago

      ini sangat penting untuk dibahas terkait pengajar

      REPORT THIS COMMENT:
    • santoso santoso INDONESIA
      • 23 days ago

      Demi Indonesia yang lebih baik

      REPORT THIS COMMENT:
    • ryu ho yeol INDONESIA
      • about 1 month ago

      please send me info, my email : hyryu@hdec.co.kr

      REPORT THIS COMMENT:
    • rina yulianti BANGKALAN, INDONESIA
      • about 1 month ago

      keadilan bagi profesionalisme

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.