POLRI harus segera tindak perusak Hutan Tripa Aceh.
  • Petitioned World Bank Investigation Team

This petition was delivered to:

World Bank
World Bank Investigation Team
Chairman of REDD+ Task Force
Kuntoro Mangkusubroto
Chairman of the REDD+ Task Force working group
Mas Achmad Santosa
Deputi I (Planning and International Relation) UKP4
Heru Prasetyo
Head of National Council for Climate Change
Agus Purnomo
Ministry of Forestry
Zulkifli Hasan
Head of EU Representative in Aceh
Giovanni Serritella
Excutive Director UNEP
Achim Steiner
Academic expert UNEP
Pavan Sukhdev
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Tjatur Sapto Edia
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Muhammad Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR RI
Eva Sundari
Komisi III DPR RI
Governor and Vice Governor of Aceh
Zaini Abdullah and Muzakkir Manaf
Head of BP2T Aceh Province
Muhammad Yahya
Jubir & Penasehat Ahli Gubernur
Fachrul Razi
Gubernur Aceh
Zaini Abdullah
Gubernur Aceh
Zaini Abdullah
Muzakkir Hamid
Muzakkir Hamid
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Timur Pradopo
Kepolisian
Kepolisian
Kepolisian
Kepolisian
Presiden Republik Indonesia
Soesilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Soesilo Bambang Yudhoyono
Ministry of Environment
Balthasar Kambuaya
GRASP coordinator
Doug Cress

POLRI harus segera tindak perusak Hutan Tripa Aceh.

    1. end of the icons
    2. Petition by

      end of the icons

      Aceh Province, Indonesia

Dukungan Anda telah membuat petisi kami sebelumnya (www.change.org/saveTripa) jadi sebuah kemenangan historis! Tapi, hutan Tripa masih dirusak, dan Tripa terus butuh dukungan Anda.

Akhirnya Gubernur mencabut izin PT Kalista Alam, salah satu perusahaan minyak sawit yang membakar ribuan hektar hutan Tripa dan membunuh ratusan Orangutan hingga hampir punah.

Menurut seorang wartawan, Gubernur mengakui menerima email banyak sekali melalui Change.org. Kami pikir, itu adalah aspirasi yang didengarkannya hingga akhirnya menjadi keputusannya yang pertama, kurang dari 100 hari menjabat sebagai Gubernur.

Tapi, hutan Tripa masih terancam, karena masih ada 5 perusahaan lainnya yang izinnya harus dicabut karena melakukan perusakan yang hebat antara lain Surya Panen Subur (SPS), DPL, GSM, dan Cemerlang Abadi.

Kawan-kawan Walhi Aceh yang telah memimpin kampanye ini dari sisi legal terus berjuang menuntut pencabutan izin perusahaan-perusahaan lainnya.

Tapi, menurut Kamarudin, pengacara yang mewakili komunitas lokal dan lingkungan hidup di Aceh, ada indikasi yang kuat bahwa penegakan hukum di Tripa telah dibajak oleh kekuatan finansial yang besar dari perusahaan-perusahaan ini.

Kalau markas besar kepolisian di Jakarta mengusut dan menindak pejabat perusahaan ini, hal tersebut bisa menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan sawit dan perusahaan lainnya untuk berpikir dua kali sebelum mengeksploitasi hukum dan hutan kita untuk keuntungan pribadi.

POLRI harus mengusut dan menindak pelanggar hukum, lebih tepatnya Undang-undang Perencanaan Strategis Nasional No. 26/2007 dan Peraturan Pemerintah No 26/2008, yang melindungi 2,7 juta juta hektar Kawasan Ekosistem Leuser, rumah dari Orangutan yang dilindungi dan juga Harimau Sumatera, Gajah, Badak, dan banyak binatang lainnya.

Komunitas lokal telah menyerahkan pengaduan pada bulan November 2011, dan sekarang dengan preseden positif pencabutan izin oleh Gubernur Aceh, ini adalah waktu yang tepat untuk Kepala Polri menindak pelaku-pelakunya hingga dibawa ke pengadilan.

Kita berhasil sebelumnya, dan kita bisa berhasil lagi! Demi warga, hutan, dan satwa Indonesia tercinta.

Ayo kita paraf, sebarkan, dan menangkan petisi ini!

Recent signatures

    News

    1. Reached 250 signatures

    Supporters

    Reasons for signing


    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.