Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, Ketua Komisi IX DPR RI 2009 - 2014: Penghinaan terhadap Profesi Dokter
  • Petitioned Badan Kehormatan DPR RI

This petition was delivered to:

Badan Kehormatan DPR RI
Komisi IX DPR RI 2009 - 2014
Majelis Kehormatan Etika Kedokteran

Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, Ketua Komisi IX DPR RI 2009 - 2014: Penghinaan terhadap Profesi Dokter

    1. Pratomo Irandi
    2. Petition by

      Pratomo Irandi

      Hiroshima-shi, Japan

Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati adalah seorang dokter, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan ketua Komisi IX DPR RI (dari Fraksi PDIP nomor anggota A-342) periode 2009 - 2014 yang membawahi bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.

Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta ini mengemukakan suatu pernyataan dalam sebuah diskusi yang bertempat di Press Room, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta hari Kamis, 7 Maret 2013. Jawa Pos National Network edisi online tertanggal 7 Maret 2013 mengutip diskusi ini dalam pemberitaannya dengan URL: http://www.jpnn.com/read/2013/03/07/161680/Dokter-Dianggap-Lebih-Jahat-Dibanding-Polantas-

Berikut di bawah ini adalah cuplikan berita terkait:

-------------------------------------------------------------------------

Dokter Dianggap Lebih Jahat Dibanding Polantas 
Kamis, 07 Maret 2013 , 17:42:00

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengatakan dalam banyak hal dan kesempatan dokter itu lebih jahat dibanding polisi lalu lintas (Polantas). Seorang Polantas menurut Ribka Tjiptaning mengeluarkan surat bukti pelanggaran (Tilang) kepada pelanggar lalu lintas dalam keadaan sehat."Kalau dokter orang sakit yang dia "Tilang"," kata Ribka Tjiptaning, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Rakyat Miskin Sakit, Siapa" Bertanggungjawab," di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/3).

Belum lagi dalam proses memastikan penyakit yang diderita oleh seseorang. Menurut Ribka, terlihat sekali seorang dokter tidak mempercayai ilmu yang dia peroleh selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. "Semua pendeteksian penyakit termasuk hanya masalah panas badan harus melalui hasil laboratorium. Setelah ditelusuri, ternyata siapa pun dokter yang mengeluarkan perintah pemeriksaan laboratorium terhadap pasien karena mendapat bagian sebesar 15 persen dari keseluruhan biaya laboratorium yang dibayar oleh pasien," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ribka juga menceritakan temuannya di salah satu rumah sakit yang neoliberalisme dengan memberlakukan syarat khusus dalam merekrut tenaga dokter spesialis. "Dokter spesialis bisa dia terima bekerja di sebuah rumah sakit kalau dalam satu bulan dia menyatakan sanggup mencari sedikitnya lima pasien yang pengobatannya harus melalui bedah atau operasi," tambahnya.

Selain itu, dia juga menceritakan sikapnya selaku pimpinan di Komisi IX DPR yang dari awal menolak keberadaan claster rumah sakit berlabel internasional yang dibangun dalam areal kawasan rumah sakit milik pemerintah seperti yang terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. "Satu ruang fasilitas bagi rumah sakit internasional yang dibangun dengan biaya APBN itu sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh lima orang pasien di kelas III. yang diperuntukkan bagi pasien tidak mampu. Tapi karena berlabel internasional maka fasilitas tersebut hanya dinikmati oleh satu pasien. Ini tindakan menzalimi orang namanya," tegas dokter Ribka Tjiptaning. (fas/jpnn)

-------------------------------------------------------------------------

Kami yang bertanda tangan dalam petisi ini menyatakan:

1. Meminta Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati (F-PDIP) untuk memberikan permintaan maaf atas pernyataan yang dikemukakan sesuai dengan pemberitaan tersebut di atas.

2. Meminta Badan Kehormatan DPR RI untuk memberhentikan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati (F-PDIP) sebagai Ketua Komisi IX DPR RI dan/atau sanksi lain bila terbukti terdapat pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPR RI.

3. Meminta MKEK IDI untuk memberikan sanksi atas pernyataan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati dalam kapasitas beliau sebagai seorang berprofesi dokter di Indonesia.

4. Melalui petisi ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih kembali Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati sebagai anggota legislatif pada Pemilu mendatang dan seterusnya.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dr. Ribka telah melakukan pengkultusan terhadap profesi dokter yaitu dengan menganalogikan dokter dan kompetensinya dengan polisi dengan surat tilangnya dalam konteks perbuatan jahat sesuai pernyataan dalam kabar berita tersebut.

2. Dr. Ribka telah melakukan tuduhan bahwa dokter yang mengeluarkan instruksi pemeriksaan laboratorium tidak berdasarkan kebutuhan pendeteksian (diagnosis) penyakit melainkan berdasarkan pendapatan 15% dari biaya pemeriksaan laboratorium.

3. Dr. Ribka telah melakukan tuduhan bahwa dokter spesialis baru bisa bekerja di suatu rumah sakit dengan syarat dalam satu bulan dia menyatakan sanggup mencari sedikitnya lima pasien yang pengobatannya harus melalui bedah atau operasi.

4. Dr. Ribka telah melakukan kesesatan berpikir (fallacy) bahwa RSCM claster internasional yang dibangun menggunakan APBN seolah-olah menzalimi hak 5 orang pasien kelas III untuk setiap hak 1 orang pasien claster internasional.

Sesuai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu pasal 7b, 7c, 8 dan 14, bila dalam sesi diskusi tersebut Dr. Ribka memposisikan diri sebagai dokter maka Dr. Ribka telah melakukan perbuatan tidak jujur dan tidak menghormati hak sejawat karena telah melakukan tuduhan tanpa dasar melalui cara yang tidak hormat bila diskusi tersebut bertujuan mengingatkan sejawat, pasien maupun institusi terkait. Kemudian Dr. Ribka telah melakukan perbuatan yang kontraproduktif karena mengeluarkan pernyataan yang tidak mencerminkan seorang dokter yang bersifat mendidik dan telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan mengkultuskan dokter sebagai orang jahat dan tidak ada orang yang ingin diperlakukan seperti orang jahat.

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/DPR RI/I/2004-2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bab II Pasal 3, dan Bab III Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, bila dalam sesi diskusi tersebut Dr. Ribka memposisikan diri sebagai anggota dewan maka Dr. Ribka telah melakukan pelanggaran karena tidak menunjukkan profesionalisme sebagai anggota dewan maupun dokter dengan melanggar etika kedokteran dan tidak menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dengan melakukan penuduhan dokter sebagai orang jahat.

Sesuai Tata Tertib DPR RI Tahun 2009 - 2014 Bab III pasal 12 dan Bab XVIII Bagian 2 pasal 282, bila dalam sesi diskusi tersebut Dr. Ribka memposisikan diri sebagai anggota dewan maka Dr. Ribka telah melakukan pelanggaran karena telah bersikap tidak adil, tidak beretika dalam memelihara hubungannya dengan rekan seprofesi dan telah melakukan pelanggaran kode etik DPR RI dan harus mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPR RI.

(Kabar hingga Jumat, 15 Maret 2013)

Berita terkait: PB IDI Melayangkan Surat Protes ke Ribka Tjiptaning

Petisi ini telah terhubung dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Ketua Umum IDI Dr. Zaenal Abidin telah mengeluarkan surat permintaan klarifikasi atas pernyataan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati. Berikut cuplikan surat tersebut:

-----------------------------------------

Jakarta, 15 Maret 2013

Nomor : 605/ PB/E.9/03/2013
Perihal : Permintaan Klarifikasi

Yang terhormat,
Ketua Komisi IX DPR RI
Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati
Di
J a k a r t a

Dengan Hormat,

Menanggapi pernyataan Saudara Ketua Komisi IX DPR RI dalam forum Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Rakyat Miskin Sakit Siapa Bertanggungjawab" yang bertempat di Press Room Gedung Nusantara III Komplek DPR RI Senayan di Jakarta pada hari Kamis 7 Maret 2013 yang menyatakan bahwa dalam banyak hal dan kesempatan dokter lebih jahat dari polisi lalu lintas.
Dengan ini kami sampaikan bahwa pernyataan Saudara yang bernada menghinakan profesi kedokteran tersebut secara langsung telah mengakibatkan ketersinggungan bagi sebagian besar dokter di Indonesia.

Selanjutnya guna menghindari gejolak serta mengantisipasi semakin berkembangnya opini yang dapat mempengaruhi kinerja profesi dokter secara lebih luas, maka dengan ini kami meminta agar Saudara dapat memberikan klarifikasi secara menyeluruh atas pernyataan tersebut kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara Ketua Komisi IX DPR-RI kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,

Dr. Zaenal Abidin, MH
NPA IDI : 42.557

Tembusan :
1. Ketua DPR RI
2. Ketua Fraksi PDIP DPR RI
3. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
4. Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian
5. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
6. Segenap Ketua IDI Wilayah

-----------------------------------------

http://www.jurnalparlemen.com/view/2007/idi-tuduh-ribka-tjiptaning-hina-profesi-dokter.html

[...] Dalam jejaring sosial change.org sudah muncul petisi yang menggalang suara memojokkan Ribka. Tidak tahu persis apakah petisi itu dibuat kalangan dokter atau bukan. Tapi dalam tagline petisi itu menuntut agar Ribka diberhentikan sebagai Ketua Komisi IX dan dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ribka adalah seorang dokter dan pemilik rumah sakit tanpa kelas.[...]

Telah sampai daya upaya kita untuk meminta keadilan (bukan memojokan) pada salah satu media massa di atas, yang sayangnya masih belum tahu dibuat oleh dokter atau tidak. Semoga mereka membuka hati kembali ke kode etik jurnalisme dengan berusaha membuat tidak tahu menjadi tahu.

Terima kasih atas dukungan TS dan mari kita kawal terus petisi terhadap Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati.

http://www.facebook.com/groups/DokterIndonesiaBersatu/

Recent signatures

    News

    1. Reached 1,000 signatures

    Supporters

    Reasons for signing

    • Hamid Alluza INDONESIA
      • 7 months ago

      Pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab dan melecehkan. Tidak seharusnya anggota DPR mengatakan hal tersebut.

      REPORT THIS COMMENT:
    • David Wibowo INDONESIA
      • 7 months ago

      She need to apologize!!

      REPORT THIS COMMENT:
    • ilham bastiar POLEWALI, INDONESIA
      • 7 months ago

      people need to know this

      REPORT THIS COMMENT:
    • Hidayatullah Suaidi PALEMBANG, INDONESIA
      • 7 months ago

      Orang yang mendapat kesempatan dengan memanfaatkan penderitaan sejawatnya adalah seorang munafik besar yang tidak pantas duduk di DPR. Enyahkan manusia ini dari Senayan........

      REPORT THIS COMMENT:
    • Ester Daeli JAKARTA, INDONESIA
      • 7 months ago

      Agar tdk terjadi kesalahpahaman di masy. Krn pd kenyataan'nya hanya oknum2 ttt spt yg dituduhkan dr.Ribka. Jangan meGeneralisai profesi dokter !

      REPORT THIS COMMENT:

    Develop your own tools to win.

    Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.